Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani nota kesepakatan bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkait pengawasan Sumber saya Kelautan dan Perikanan.
Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengatakan kerjasama tersebut merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia guna menguatkan pengawasan di Bidang kelautan dan Perikanan.
"Kesepakatan bersama ini juga sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberantas illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang telah menimbulkan kerugian negara akibat pemanfaatan Sumber daya Kelautan dan Perikanan secara ilegal, terutama yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing, serta sekaligus menegaskan kedaulatan bangsa kita," ujar Susi dalam sambutan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (10/5/2016).
Lebih lanjut Susi menuturkan, upaya peningkatan pengawasan sumber daya Kelautan dan Perikanan sangat memerlukan berbagai dukungan.
"Mulai dari data dan informasi, dukungan Kebijakan strategis pertahanan negara, strategi jitu, pemanfaatan teknologi agar dapat berjalan efektif dan efisien, mampu meninbulkan efek jera serta mengintegrasikan kekuatan antarlembaga pemerintah," ucapnya.
Susi juga menilai, pemerintah perlu melakukan pengadaan pesawat udara Negara jenis Marine Surveillance aircraft (MSA) dengan kemampuan endurance 8 sampai 10 jam terbang agar bisa mengawasi perairan Indonesia secara optimal.
"Pesawatnya juga perlu dilengkapi monitoring, control, surveillance (MCS) perikanan, instrumen pengawasan penangkapan ikan (while), search radar, forward looking infra Red (FLIR) , AIS Transfonder dan datalink dari pesawat ke kapal pengawas dan kapal markas," jelas Susi.
Sementara itu Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pencurian Sumber Daya mineral termasuk pencurian ikan merupakan ancaman nyata bagi Indonesia. Dirinya berharap dengan adanya kerjasama dengan kementerian KKP bisa memperkuat pertahanan di perairan Indonesia.
"Ini ancaman nyata pencurian SDM termasuk pencurian ikan, ini harus dihadapi Kementerian Pertahana. Saya meyakini kegiatan ini wujud nyata komitmen untuk memperkuat sistem Pertahanan negara," ungkapnya.
Berita Terkait
-
KKP Amankan Kapal Ikan Asing Ilegal di Perairan Natuna
-
Ditangkap di Laut Natuna Utara, Kapal Berbendera Vietnam Diduga Angkut 80 Ton Ikan Hasil Curian
-
Jaga Kelestarian Laut, KKP Terapkan Batasan Penangkapan Ikan Maksimal 7 Juta Ton
-
PKS Siap Perkuat Bela Negara, Tawarkan Kerja Sama Pelatihan Komcad dengan Kemenhan
-
Target Ambisius KKP: Bangun 1000 Kampung Nelayan Merah Putih Hingga 2026, Apa Dampaknya?
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
Terkini
-
Bisnis Mixue Hadir di Amerika Serikat, Netizen: McDonald's Ketar-ketir?
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Ini Strategi Ketergantungan Impor Komponen Kapal Sebesar 80 Persen
-
Iri dengan China? Trump 'Kebelet' Minta Harta Karun Mineral RI
-
Jhonlin Group Kirim 16 Alat Berat ke Aceh Guna Percepatan Penanganan Banjir
-
Gandeng Travelio, Perumnas Sulap Apartemen Jadi Aset Investasi Smart Management
-
Viral Roti O Tolak Pembayaran Uang Tunai Bisa Langgar Aturan, Ini Sanksinya
-
Daftar Jalan Tol Kena Diskon Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2026
-
Industri Petrokimia Dinilai Punya Peluang Besar Berkembang di Indonesia
-
Cadangan Gas Turun, PGN Ungkap Tantangan Industri Migas Nasional