Suara.com - Jajaran direksi, pramugari, dan pilot Lion Group mendatangi Komisi V DPR RI, Selasa (24/5/2016), untuk mengadukan permasalahan yang menimpa perusahaan. Hal ini menyusul kasus salah menurunkan penumpang internasional ke terminal domestik di Bandara Soekarno-Hatta sehingga Lion Air diberi sanksi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan berupa pembekuan ground handling sejak pekan lalu.
"Kami datang ke tempat ini untuk menyampaikan apa yang kami rasakan sebagai bagian dari bangsa ini, bagian transportasi, bagian masyarakat Indonesia," kata CEO Lion Group Edward Sirait.
Menurut Edward sanksi tersebut telah merugikan lantaran batas waktunya tidak tidak pasti.
"Kami ingin diperlakukan sama dengan perusahaan transportasi lainnya. Kalau kami bersalah, kami siap dihukum, kalau ada kekurangan bisa kami perbaiki," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, penumpang maskapai Lion Air JT 161 rute Singapura-Jakarta pada 10 Mei 2016 seharusnya diturunkan di terminal internasional, bukan terminal domestik, oleh jasa antar bus bandara.
Direktur Operasional Lion Air Daniel Putut menjelaskan pada waktu itu pesawat Lion Air 161 dari Singapura ke Soekarno-Hatta yang membawa 182 penumpang diarahkan Air Trafic Control ke area 51. Namun, ada kesalahan informasi yang didapatkan driver bus penjemput. Hingga akhirnya, salah satu bus penjemput penumpang pesawat dari Padang, yang ada di Area 56, malah menjemput penumpang dari Singapura.
"Karena belum mendarat maka dia liat penumpang turun dan nempel ke bus sebelumnya. Maka driver antarkan ke terminal 1. Saat driver sadar yang dijemput adalah penumpang Singapura, penumpang lalu ditahan tapi yang lolos bertemu groundstaff dan ngantar ke terminal 2 untuk cap passport. Memang ada yang enggak sempat cap passport karena harus langsung terbang ke Surabaya,"katanya.
"Jadi ada pengemudi yang salah liat pesawat mendarat yakni pesawat Singapura bukan Padang," katanya.
Lion Group, sambung Daniel, kemudian berkoordinasi dengan instansi terkait dan mencari penumpang yang belum melakukan cap passport.
"Memang ada empat orang yang belum cap passport untuk proses imigrasi. Tapi pada tanggal 19 Mei itu semua sudah clear," kata dia.
Tetapi, Lion Air tetap harus bertanggungjawab. Tak hanya itu saja Kemenhub juga memberikan sanksi pembekuan sementara 95 rute penerbangan baru Lion Air selama enam bulan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Menolak Digusur, Pria 42 Tahun Malah Bangun Rumah 10 Lantai
-
IHSG Menguat di Awal Sesi, Saham Apa Saja yang Jadi Primadona?
-
Ekonom: Jangan Ada Agenda Politis di Demo Ojol 17 September
-
Bank Mandiri Dapat Kucuran Dana Pemerintah Rp55 Triliun, Dipake Buat Apa?
-
Sepi Peminat, Ford Pangkas 1.000 Karyawan di Divisi Mobil Listrik
-
Bansos Beras Lanjut, 18 Juta Keluarga Dapat Beras 10 Kg pada Oktober-November
-
Harapan Buruh pada Menkeu Purbaya: Jangan Naikkan Cukai Rokok!
-
OJK Akui Mayoritas Bank Revisi Target Jadi Lebih Konservatif, Ekonomi Belum Menentu?
-
Pertamina Berhasil Reduksi 1 Juta Ton Emisi Karbon, Disebut Sebagai Pelopor Industri Hijau
-
Pemerintah Dorong Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pengusaha UMKM, Dukung UMKM Naik Kelas