Janji Presiden Joko Widodo untuk lebih memperhatikan tanah Papua yang salah satunya dilakukan dengan membangun wilayah tersebut benar-benar dipegang teguh. Siang ini, Presiden Joko Widodo memimpin langsung rapat terbatas Kabinet Kerja yang membahas tentang Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong (Papua Barat), di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Membuka pengantar rapat terbatas, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada para menteri terkait agar pembangunan di Tanah Papua semakin dipercepat. Tak hanya membangun infrastruktur yang terkait dengan konektivitas, namun juga yang terkait dengan kawasan ekonomi dan pusat pertumbuhan ekonomi di tanah Papua.
"Pembangunan tanah Papua, baik di Papua maupun Papua Barat, perlu kita percepat. Untuk membangun tanah Papua, bukan hanya memperkuat konektivitas seperti membangun jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan, tapi kita juga harus menciptakan kawasan-kawasan industri dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi," tutur Presiden Jokowi dalam keterangan resmi.
Menurut Jokowi, kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi perlu dipersiapkan di tanah Papua agar kelak ketika tol laut selesai dibangun, mobilisasi barang-barang yang diproduksi di tanah Papua dapat dengan mudah didistribusikan.
"Untuk itu saya minta agar tol laut ini benar-benar terintegrasi dengan kawasan industri, terintegrasi dengan pusat-pusat produksi yang ada di tanah Papua," tambahnya.
Sebagai persiapan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sorong, Papua Barat, Jokowi juga menginstruksikan agar jajarannya memastikan kesiapan lokasi, zonasi, lahan, dan lain sebagainya. Hal tersebut diperlukan untuk menentukan apakah saat ini wilayah tersebut benar-benar sudah layak untuk disiapkan menjadi sebuah KEK.
"Saya minta betul-betul dipastikan dari sisi kesiapan lokasi, zonasi, lahan, infrastruktur, transportasi, dan juga kelembagaannya. Tolong juga dihitung, dikalkulasi, apakah KEK ini sudah sangat diperlukan di tanah Papua karena ini menyangkut ada tidaknya bahan baku di sana," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyinggung kebutuhan pasokan listrik yang diperlukan untuk pertumbuhan industri suatu daerah. Presiden meminta agar hal tersebut benar-benar dipersiapkan dengan baik.
"Listrik sangat penting untuk menunjang kelangsungan KEK ini. Oleh sebab itu, persiapan menuju Kawasan Ekonomi Khusus di Sorong ini betul-betul harus dikalkulasi," terangnya.
Adapun terkait masalah kelembagaan, Jokowi meminta hal tersebut menjadi perhatian serius para menterinya. Presiden tidak menginginkan masalah kelembagaan menjadi penghambat pengembangan di Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya.
"Saya minta masalah kelembagaan harus menjadi perhatian. Pengalaman kita mengenai Batam itu harus jadi acuan kita bersama. Saya tidak ingin masalah kelembagaan menjadi penghambat pengembangan KEK dan juga tidak tumpang tindih kewenangannya dengan apa yang sudah dimiliki pemerintah daerah," ucap Jokowi sembari menutup pengantar rapat terbatas.
Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basuki Hadimuljono dan beberapa anggota kabinet kerja lainnya.
Berita Terkait
-
Dari Pesisir Sorong, Ibu Ragaia Wujudkan Rumah Layak dan Pendidikan Anak Bersama PNM Mekaar
-
Papua Barat Punya Sekolah Berbasis Konservasi Pertama di Indonesia, Apa Beda dengan Sekolah Biasa?
-
Percepat Akselerasi KEK di Indonesia, Wahyu Agung Group Jalani MOU dengan Perusahaan China
-
Purbaya Sebut KEK Finansial di Bali Bakal Mirip Dubai, Tak Akan Tarik Pajak
-
Titah Kaesang Pangarep di Papua Barat: Jangan Biarkan Pembangunan Infrastruktur Terhenti
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!
-
Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float
-
PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum
-
Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya
-
Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun