Suara.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo menyarankan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta operator jalan tol untuk memperbanyak gerbang tol otomatis (GTO) guna mempercepat proses transaksi dan mengurangi antrean.
Sugihardjo saat ditemui saat peninjauan kelaikan moda transportasi di Balikpapan, Kaltim, Senin menilai dengan cara tersebut secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk melakukan transaksi dengan kartu otomatis.
"Masyarakat kita 'kan tidak bisa diimbau, bisanya dipaksa. Dengan lebih banyak GTO, dia akan berpikir kok cepat di sana bisa cepat, sementara saya antre," katanya.
Dia mencontohkan dari 10 gerbang tol, lebih banyak GTO, misalnya delapan dan yang manual hanya dua gerbang.
"Pasti yang manual ini akan antre dan yang GTO lancar, dan ini mereka juga akan berpikir untuk membeli kartu itu," katanya.
Menurut dia, saat ini kartu khusus GTO telah mudah didapat dan pengisian ulangnya pun bisa di gerai-gerai minimarket.
Sugihardjo menilai meski akan ada protes, hal itu wajar dan berlangsung tidak akan lama karena masyarakat akan menyesuaikan.
Dia juga mengatakan untuk Lebaran ini juga akan dilakukan pengaturan arus kendaraan yang baru keluar dari gerbang tol.
Sugihardjo menjelaskan hal itu perlu dilakukan karena titik kepadatan bukan hanya pada antrean, tetapi juga terhambatnya pergerakan karena dijalur non-tol sendiri sudah padat.
"Jadi, mobil itu tertahan, misalnya di Tol Pasteur Bandung, baru keluar tol sudah macet," katanya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono akan mengupayakan seluruh gerbang tol menggunakan kartu GTO dua tahun mendatang.
"Dalam waktu dua tahun ini tidak akan ada pembayaran (tunai) di gerbang tol," katanya.
Basuki mengatakan operator jalan tol harus mengubah sistem pembayaran dari tunai ke pembayaran secara elektronik.
"E-toll ini harus dipaksa karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang memiliki mobil, saya akan paksa pengelola jalan tol untuk menerapkan ini," katanya.
Dia juga telah menginstruksikan agar dipasang garis kejut delapan kilometer sebelum area peristirahatan (rest area) sesuai arahan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.
Hal itu ditujukan untuk mencegah kecelakaan yang diakibatkan supir yang mengantuk dan lelah. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
Terkini
-
Saham Sejuta Umat Ini Lagi Diskon Harga Termurah, Momentum Emas untuk 'Serok Bawah'?
-
BBRI Anjlok ke Titik Terendah, Investor Lokal Jadi 'Penyelamat' saat Saham Diobral Asing
-
Update Harga Minyak Dunia Usai Menhan AS 'Bantah' Omongan Donald Trump
-
Idul Adha 1447 H, Pegadaian Distribusikan 913 Hewan Kurban untuk Masyarakat di Seluruh Indonesia
-
Bisakah Membatalkan Transaksi PayLater Kredivo yang Sudah Telanjur?
-
Dolar 'Cekik' UMKM: Harga Kedelai Tembus Rp545 Ribu, Perajin Tahu Tempe Terpaksa 'Sunat' Ukuran
-
Putra SBY Jadi Bos Komite Kereta Cepat, Purbaya, Rosan hingga Nusron Wahid Jadi Anak Buah
-
Influencer hingga Selebgram Tak Bisa Lagi Nikmati Pajak UMKM 0,5%
-
Aturan Pajak Purbaya Makin Ketat, PP Baru Siap Kuras Kantong UMKM Beromzet Miliaran
-
Tok! Pemerintah Coret Influencer dan Selebgram dari Daftar PPh Final UMKM 0,5 Persen