Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (1/5/2016). [Suara.com/Adhitya Himawan]
Ketua Umum Forum Ekonomi Konstitusi Defiyan Cori mengkritik efisiensii dan efektifitas anggaran negara yang dirasakan semakin meragukan. Ssaat APBN masih mengalami defisit yang sangat besar dan penerimaan dari sumber pajak menurun karena perlambatan ekonomi, lingkungan istana justru tidak menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang yang efisien dan efektif.
"Apalagi kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa. Dalam ibadah ini, selain menahan lapar dan dahaga serta sabar, salah satu ajarannya yang lain dalam perspektif ekonomi adalah hidup yang efisien dan efektif. Sangat disayangkan jika di lingkaran istana terutama Sekretariat Negara tidak bisa ambil hikmahnya," kata Defiyan dalam keterangan resmi, Rabu (13/7/2016).
Sebagai contoh, Defiyan menuturkan pada bulan Puasa yang lalu, Presiden Joko Widodo melantik Gubernur Sulawesi Tengah (hanya seorang) terpilih, yang dihadiri lebih banyak tamu.
"Kami menyayangkan pelantikan hanya seorang Gubernur ini, sebab ini bukanlah tindakan efisien dan efektif apalagi pelantikan ini mengeluarkan biaya besar. Lalu, akan ada jadwal pelantikan Kapolri baru, juga seorang diri, apakah istana akan mengulangi hal yang serupa? Jika memang istana berencana merombak kabinet apakah tidak sebaiknya pelantikan Kapolri baru dilakukan bersamaan dengan kabinet hasil reshuffle?," ujar Defiyan.
Jika memang tugas para pejabat itu mendesak (terutama di daerah), Defiyan mempertanyakan apa tidak sebaiknya SK (ini bukti formal menjalankan kewenangan) yang bersangkutan diberikan terlebih dahulu dan pelantikan yang merupakan acara seremonial dapat dilakukan di kemudian hari dengan mengedepankan efisiensi dan efektifitas jalanya pemerintahan.
"Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan dan betapa tidak efektifnya jika melantik pejabat hanya 1 atau 2 orang dan dilakukan berkali-kali, ini merupakan pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya manajemen di sekitar Sekretariat Negara," tutup Defiyan.
Komentar
Berita Terkait
-
Pengamat Minta Jokowi Tak Bermimpi Target Tinggi dalam APBNP-2016
-
PDIP Tak Setuju Target Penerimaan Denda Pajak Masuk APBN-P 2016
-
DPR Akhirnya Sahkan APBN-P 2016 Sebesar Rp2.082 Triliun
-
Usai Sahkan Tax Amnesty, DPR Bahas APBN-P 2016 di Rapat Paripurna
-
Sidang Paripurna DPR Soal Tax Amnesty Molor Sejam
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok