Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (1/5/2016). [Suara.com/Adhitya Himawan]
Ketua Umum Forum Ekonomi Konstitusi Defiyan Cori mengkritik efisiensii dan efektifitas anggaran negara yang dirasakan semakin meragukan. Ssaat APBN masih mengalami defisit yang sangat besar dan penerimaan dari sumber pajak menurun karena perlambatan ekonomi, lingkungan istana justru tidak menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang yang efisien dan efektif.
"Apalagi kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa. Dalam ibadah ini, selain menahan lapar dan dahaga serta sabar, salah satu ajarannya yang lain dalam perspektif ekonomi adalah hidup yang efisien dan efektif. Sangat disayangkan jika di lingkaran istana terutama Sekretariat Negara tidak bisa ambil hikmahnya," kata Defiyan dalam keterangan resmi, Rabu (13/7/2016).
Sebagai contoh, Defiyan menuturkan pada bulan Puasa yang lalu, Presiden Joko Widodo melantik Gubernur Sulawesi Tengah (hanya seorang) terpilih, yang dihadiri lebih banyak tamu.
"Kami menyayangkan pelantikan hanya seorang Gubernur ini, sebab ini bukanlah tindakan efisien dan efektif apalagi pelantikan ini mengeluarkan biaya besar. Lalu, akan ada jadwal pelantikan Kapolri baru, juga seorang diri, apakah istana akan mengulangi hal yang serupa? Jika memang istana berencana merombak kabinet apakah tidak sebaiknya pelantikan Kapolri baru dilakukan bersamaan dengan kabinet hasil reshuffle?," ujar Defiyan.
Jika memang tugas para pejabat itu mendesak (terutama di daerah), Defiyan mempertanyakan apa tidak sebaiknya SK (ini bukti formal menjalankan kewenangan) yang bersangkutan diberikan terlebih dahulu dan pelantikan yang merupakan acara seremonial dapat dilakukan di kemudian hari dengan mengedepankan efisiensi dan efektifitas jalanya pemerintahan.
"Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan dan betapa tidak efektifnya jika melantik pejabat hanya 1 atau 2 orang dan dilakukan berkali-kali, ini merupakan pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya manajemen di sekitar Sekretariat Negara," tutup Defiyan.
Komentar
Berita Terkait
-
Pengamat Minta Jokowi Tak Bermimpi Target Tinggi dalam APBNP-2016
-
PDIP Tak Setuju Target Penerimaan Denda Pajak Masuk APBN-P 2016
-
DPR Akhirnya Sahkan APBN-P 2016 Sebesar Rp2.082 Triliun
-
Usai Sahkan Tax Amnesty, DPR Bahas APBN-P 2016 di Rapat Paripurna
-
Sidang Paripurna DPR Soal Tax Amnesty Molor Sejam
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Promo Alfamart Hari Ini 7 Mei 2026, Body Care Fair Diskon hingga 40 Persen
- 5 Pilihan HP Android Kamera Stabil untuk Hasil Video Minim Jitter Mei 2026, Terbaik di Kelasnya
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
MBG Bisa Dijalankan Tanpa Ganggu Kondisi Fiskal, Begini Caranya
-
Asosiasi Bisnis RI - Filipina Resmi Terbentuk, Fokus Atasi Hambatan Dagang
-
Apa itu Bond Stabilization Fund yang Mau Dikerahkan untuk Stabilkan Rupiah?
-
Kisah Bambang Jadi Agen BRILink Nomor 1 di Klaten, Dari Ngontrak hingga Antarkan Anak ke Jepang
-
Dikuras untuk Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa Indonesia Capai Titik Terendah Sejak 2024
-
Langgar Aturan Penagihan, Indosaku Didenda OJK Rp875 Juta
-
Sebut Beda Karakteristik, IMA Ragukan Skema Migas Diterapkan di Sektor Tambang
-
Dampingi Presiden Prabowo di KTT ASEAN, Bahlil Fokus Bahas Diversifikasi Energi
-
Dukung Ekonomi Rakyat, Pegadaian Hadirkan Solusi Keuangan Inklusif di Timor Leste
-
Harga Pangan Hari Ini Naik? Cabai Rawit Tembus Rp65 Ribu per Kg, Telur Ayam Rp31 Ribu