Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (1/5/2016). [Suara.com/Adhitya Himawan]
Ketua Umum Forum Ekonomi Konstitusi Defiyan Cori mengkritik efisiensii dan efektifitas anggaran negara yang dirasakan semakin meragukan. Ssaat APBN masih mengalami defisit yang sangat besar dan penerimaan dari sumber pajak menurun karena perlambatan ekonomi, lingkungan istana justru tidak menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang yang efisien dan efektif.
"Apalagi kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa. Dalam ibadah ini, selain menahan lapar dan dahaga serta sabar, salah satu ajarannya yang lain dalam perspektif ekonomi adalah hidup yang efisien dan efektif. Sangat disayangkan jika di lingkaran istana terutama Sekretariat Negara tidak bisa ambil hikmahnya," kata Defiyan dalam keterangan resmi, Rabu (13/7/2016).
Sebagai contoh, Defiyan menuturkan pada bulan Puasa yang lalu, Presiden Joko Widodo melantik Gubernur Sulawesi Tengah (hanya seorang) terpilih, yang dihadiri lebih banyak tamu.
"Kami menyayangkan pelantikan hanya seorang Gubernur ini, sebab ini bukanlah tindakan efisien dan efektif apalagi pelantikan ini mengeluarkan biaya besar. Lalu, akan ada jadwal pelantikan Kapolri baru, juga seorang diri, apakah istana akan mengulangi hal yang serupa? Jika memang istana berencana merombak kabinet apakah tidak sebaiknya pelantikan Kapolri baru dilakukan bersamaan dengan kabinet hasil reshuffle?," ujar Defiyan.
Jika memang tugas para pejabat itu mendesak (terutama di daerah), Defiyan mempertanyakan apa tidak sebaiknya SK (ini bukti formal menjalankan kewenangan) yang bersangkutan diberikan terlebih dahulu dan pelantikan yang merupakan acara seremonial dapat dilakukan di kemudian hari dengan mengedepankan efisiensi dan efektifitas jalanya pemerintahan.
"Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan dan betapa tidak efektifnya jika melantik pejabat hanya 1 atau 2 orang dan dilakukan berkali-kali, ini merupakan pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya manajemen di sekitar Sekretariat Negara," tutup Defiyan.
Komentar
Berita Terkait
-
Pengamat Minta Jokowi Tak Bermimpi Target Tinggi dalam APBNP-2016
-
PDIP Tak Setuju Target Penerimaan Denda Pajak Masuk APBN-P 2016
-
DPR Akhirnya Sahkan APBN-P 2016 Sebesar Rp2.082 Triliun
-
Usai Sahkan Tax Amnesty, DPR Bahas APBN-P 2016 di Rapat Paripurna
-
Sidang Paripurna DPR Soal Tax Amnesty Molor Sejam
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
Terkini
-
Purbaya Serang Balik Ekonom Ferry Latuhihin: Dia Tak Pernah Pegang Data Ekonomi
-
PT BSA Logistic Indonesia Segera IPO, yang Pertama di 2026
-
Purbaya Pastikan Indonesia Aman dari Status Darurat Energi, Beda dari Filipina
-
Batas Pelaporan SPT Diperpanjang hingga 30 April 2026
-
Jasamarga: Volume Kendaraan Masuk Jakarta Naik 41,8 Persen
-
Disetujui Prabowo, Purbaya Sebut Bea Keluar Batu Bara Bisa Berlaku 1 April 2026
-
Menkeu Purbaya: Kebijakan Wajib WFH Segera Diumumkan
-
Diskon Tarif 30% Mulai Berlaku Besok untuk 9 Ruas Tol, Ini Daftarnya
-
RI Jepang Kerja Sama Energi, Pengamat: Indonesia Tak Lagi Sekadar Pemasok
-
Purbaya Kesal Diserang Ekonom Terus Menerus: Mereka Gembar-gembor Ketakutan