Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (1/5/2016). [Suara.com/Adhitya Himawan]
Ketua Umum Forum Ekonomi Konstitusi Defiyan Cori mengkritik efisiensii dan efektifitas anggaran negara yang dirasakan semakin meragukan. Ssaat APBN masih mengalami defisit yang sangat besar dan penerimaan dari sumber pajak menurun karena perlambatan ekonomi, lingkungan istana justru tidak menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang yang efisien dan efektif.
"Apalagi kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa. Dalam ibadah ini, selain menahan lapar dan dahaga serta sabar, salah satu ajarannya yang lain dalam perspektif ekonomi adalah hidup yang efisien dan efektif. Sangat disayangkan jika di lingkaran istana terutama Sekretariat Negara tidak bisa ambil hikmahnya," kata Defiyan dalam keterangan resmi, Rabu (13/7/2016).
Sebagai contoh, Defiyan menuturkan pada bulan Puasa yang lalu, Presiden Joko Widodo melantik Gubernur Sulawesi Tengah (hanya seorang) terpilih, yang dihadiri lebih banyak tamu.
"Kami menyayangkan pelantikan hanya seorang Gubernur ini, sebab ini bukanlah tindakan efisien dan efektif apalagi pelantikan ini mengeluarkan biaya besar. Lalu, akan ada jadwal pelantikan Kapolri baru, juga seorang diri, apakah istana akan mengulangi hal yang serupa? Jika memang istana berencana merombak kabinet apakah tidak sebaiknya pelantikan Kapolri baru dilakukan bersamaan dengan kabinet hasil reshuffle?," ujar Defiyan.
Jika memang tugas para pejabat itu mendesak (terutama di daerah), Defiyan mempertanyakan apa tidak sebaiknya SK (ini bukti formal menjalankan kewenangan) yang bersangkutan diberikan terlebih dahulu dan pelantikan yang merupakan acara seremonial dapat dilakukan di kemudian hari dengan mengedepankan efisiensi dan efektifitas jalanya pemerintahan.
"Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan dan betapa tidak efektifnya jika melantik pejabat hanya 1 atau 2 orang dan dilakukan berkali-kali, ini merupakan pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya manajemen di sekitar Sekretariat Negara," tutup Defiyan.
Komentar
Berita Terkait
-
Pengamat Minta Jokowi Tak Bermimpi Target Tinggi dalam APBNP-2016
-
PDIP Tak Setuju Target Penerimaan Denda Pajak Masuk APBN-P 2016
-
DPR Akhirnya Sahkan APBN-P 2016 Sebesar Rp2.082 Triliun
-
Usai Sahkan Tax Amnesty, DPR Bahas APBN-P 2016 di Rapat Paripurna
-
Sidang Paripurna DPR Soal Tax Amnesty Molor Sejam
Terpopuler
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Pekerja BRI Insurance Galang Dana Mandiri demi Bencana Sumatra
-
Usai 'Dikeroyok' Sentimen Negatif, IHSG Jadi Indeks Berkinerja Paling Buruk di Dunia
-
Pertamina Integrasikan Tiga Anak Usaha ke Sub Holding Downstream
-
PANI Tutup 2025 dengan Pra Penjualan Rp4,3 Triliun, Capai Target 100%
-
Moodys Goyang Outlook 7 Raksasa Korporasi Indonesia: BUMN Mendominasi
-
IHSG Loyo ke Level 7.935 Pekan Ini, Investor Asing Masih 'Buang Barang' Rp11 Triliun
-
MBG Diperlukan Di Tengah Tantangan Ekonomi?
-
POP Merek: Terobosan DJKI Percepat Layanan Publik Dalam 10 Menit
-
Pupuk Indonesia Gandeng 1.620 Inovator Demi Perkuat Kemandirian Pangan Nasional
-
Industri Sawit RI Sumbang Output Rp1.119 Triliun dan Serap 16,5 Juta Pekerja