Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menyayangkan pembubaran Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP). Pembubaran IPOP membuat komitmen perusahaan sawit untuk mengembangkan industri sawit dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan tak memiliki jaminan yang mengikat.
"Sebetulnya IPOP selama ini telah banyak membantu petani kelapa sawit. Mulai dari capacity building pada para petani dan sebagainya," kata Darto dalam wawancara dengan Suara.com di Jakarta, Jumat (15/7/2016).
Selain itu, Darto melihat keberadaan IPOP sejak zaman Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono hingga kini Presiden Joko Widodo sudah banyak membantu pemerintah. Melalui IPOP, perusahaan sawit berkomitmen zero deforestation dalam membuka lahan baru untuk perkebunan sawit. "Jadi komitmen boleh buka lahan sawit tetapi tidak boleh rusak hutan. Sejak dulu negara sudah punya. Tapi swasta dulu susah sekali untuk punya komitmen ini. Nah IPOP inilah yang mengikat komitmen swasta agar zero deforestastion," ujar Darto.
Sekarang tanpa IPOP, komitmen swasta kini tak ada. Kecuali Kementerian pertanian bisa memastikan komitmen standar Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO) bisa dipatuhi dengan ketat oleh seluruh perusahan kelapa sawit. "Jika standar IPOP bisa digunakan dalam ISPO, maka komitmen zero deforestation bisa dijalankan sampai kebawah," tutup Darto.
Sebagaimana diketahui, nasib IPOP akhirnya tamat. Manajemen yang beranggotakan enam perusahaan kelapa sawit raksasa di Indonesia ini telah resmi membubarkan diri. Kepastian ini terungkap kepada publik setelah perwakilan enam perusahaan melaporkan pembubaran diri manajemen IPOP kepada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kemtan) pada Rabu (29/6/2017) lalu.
Direktur Jenderal Perkebunan Kemtan Gamal Nasir membenarkan telah bertemu dengan empat dari enam perusahaan anggota IPOP untuk deklarasi pembubaran ini. Keempat perusahaan itu adalah PT Asian Agri, PT Astra Agro Lestari Tbk, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan Golden Agri Resources (GAR), induk usaha PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk. Sedangkan dua perusahaan lainnya, PT Cargill Indonesia dan PT Musim Mas Group, tidak hadir. Tapi, Gamal memastikan dua perusahaan ini juga sepakat soal pembubaran IPOP.
Gamal menyatakan keenam perusahaan anggota IPOP memilih pisah jalan untuk menaati aturan pemerintah yang mewajibkan setiap perusahaan kelapa sawit menjalankan standar ISPO.
Selain itu, para korporasi sawit anggota IPOP memutuskan untuk membubarkan diri guna meminta surat keterangan dari pemerintah yang menyatakan IPOP bubar. Surat ini dibutuhkan guna menghadapi risiko hukum anggota IPOP atas tuduhan kartel dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan ancaman total denda sebesar Rp750 miliar. Sebelumnya, KPPU memang tengah menginvestigasi dugaan kartel industri kelapa sawit yang dilakukan anggota IPOP. Ketua KPPU Syarkawi Rauf pernah menyebut, KPPU akan mengevaluasi kasus ini jika IPOP membubarkan diri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
Terkini
-
Naik Kelas Bersama BRI, UMKM Fashion Asal Bandung Ini Tembus Pasar Internasional
-
Apa Itu Co Living? Tren Gaya Hidup Baru Anak Muda
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Simon: Kami Tak Cari Untung!
-
Jurus SIG Hadapi Persaingan: Integrasi ESG Demi Ciptakan Nilai Tambah Jangka Panjang
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
Kemenhub 'Gandeng' TRON: Kebut Elektrifikasi Angkutan Umum, Targetkan Udara Bersih dan Bebas Emisi!
-
Harris Arthur Resmi Pimpin IADIH, Siap Lawan Mafia Hukum!
-
Fakta-fakta Demo Timor Leste: Tekanan Ekonomi, Terinspirasi Gerakan Warga Indonesia?