Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2016 tercatat sebesar 314,3 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) atau tumbuh 3,7 persen (yoy). Berdasarkan jangka waktu asal, ULN berjangka panjang tumbuh melambat, sementara ULN berjangka pendek masih mengalami penurunan.
"Berdasarkan kelompok peminjam, ULN sektor publik tumbuh melambat, sedangkan ULN sektor swasta masih mengalami penurunan," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara, Selasa (19/7/2016).
Berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN berjangka panjang. ULN berjangka panjang pada Mei 2016 mencapai 275,5 miliar Dolar AS (87,6 persen dari total ULN) atau tumbuh 6,0 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan April 2016 yang sebesar 8,3 persen (yoy). Sementara itu, ULN berjangka pendek pada Mei 2016 tercatat sebesar 38,8 miliar Dolar AS (12,4 persen dari total ULN) atau turun 10,1 persen (yoy), lebih dalam dari penurunan April 2016 sebesar 6,2 persen (yoy).
Berdasarkan kelompok peminjam, posisi ULN Indonesia sebagian besar terdiri dari ULN sektor swasta. Pada akhir Mei 2016, posisi ULN sektor swasta tercatat sebesar 163,6 miliar Dolar AS (52,1 persen dari total ULN), sedangkan posisi ULN sektor publik sebesar 150,7 miliar Dolar AS (47,9 persen dari total ULN). ULN sektor swasta masih mengalami penurunan 3,5 persen (yoy) pada Mei 2016 setelah pada bulan sebelumnya turun 1,2 persen (yoy), sementara ULN sektor publik tumbuh 12,8 persen (yoy) atau melambat dari bulan sebelumnya sebesar 15,7 persen (yoy).
Menurut sektor ekonomi, ULN swasta pada akhir Mei 2016 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,2 persen. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, pertumbuhan tahunan ULN sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih tercatat melambat. Sementara itu, pertumbuhan tahunan ULN sektor pertambangan dan sektor keuangan mengalami kontraksi yang lebih dalam.
"BI memandang perkembangan ULN Mei 2016 masih cukup sehat namun terus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian. Ke depan, BI akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi," tutup Tirta.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Bukan Dihapus, Ini Alasan 13 SPBU di Jabodetabek Tak Lagi Jual Pertalite
-
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 9 Mei 2026: Antam Turun, UBS dan Galeri24 Stabil
-
Pertamina-Departemen Energi Amerika Serikat Bahas Penguatan Pasokan Energi & Infrastruktur Strategis
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun