Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan daya 2x7 Mega Watt (MW) di Desa Gunung Seriang, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang dikerjakan sejak 2010 dan kini mangkrak, kembali menjadi sorotan.
Dalam kunjungan kerja anggota Komisi VII DPR RI dapil Kaltim-Kaltara, Ari Yusnita dan Bupati Bulungan Sudjati ke lokasi, dapat dilaporkan Minggu (14/8/2016), proyek yang menelan anggaran Rp254 miliar tersebut tampak tak terawat, bahkan nyaris tak ada sama sekali aktivitas pembangunan.
Beberapa fasilitas pendukung PLTU seperti mushala, tangki penampungan air hingga pagar beton, sudah berdiri di atas lahan seluas sekitar 20 hektar tersebut.
Sebuah travo berukuran besar tampak teronggok di salah satu sudut. Sisa-sisa material yang belum terpakai juga tertumpuk di beberapa titik.
Hampir semua fasilitas tadi tampak sudah ditumbuhi rumput liar. Bahkan beberapa fasilitas yang terbuat dari besi sudah tampak berkarat.
Padahal awalnya, proyek yang dibiayai APBN ini dan akan menjadi sumber listrik untuk seluruh Kabupaten Bulungan ini, harusnya sudah rampung tahun 2013.
Tahun 2013 targetnya sudah selesai, kata Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bulungan, M Isnaini.
Bupati Bulungan dalam kesempatan tersebut mengaku bingung kenapa proyek tersebut dihentikan. Untuk masalah lahan kata dia, sudah kelar dan itupun sudah lama diselesaikan. Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, ada 34 proyek dengan nasib serupa, tersebar di Kaltara.
Masalah ini menurut dia sudah menjadi di ranah PLN pusat dan tinggal PLN.
Padahal kata Sudjati, jika PLTU ini berfungsi, masalah listrik yang mengemuka di Kabupaten Bulungan bisa teratasi. Masih teringat jelas kata Sudjati, ngebetnya Pemkab Bulungan atas adanya proyek PLTU ini.
Pembangunan jaringan yang harusnya masih tanggung jawab PLN, dibangunkan oleh Pemkab Bulungan. Dan pembangunan jaringan sengaja dibiayai dengan skema tahun jamak (multiyears contract), menyesuaikan dengan target rampung PLTU pada 2013 lalu.
Jaringan yang harusnya tugas PLN, kita (Pemkab Bulungan) yang membangunkan. Saking pinginnya listrik untuk masyarakat itu. Tiang-tiang listriknya selesai 2013, ini (PLTU) yang macet, katanya.
Anggota Komisi VII DPR RI Ari Yusnita mengaku sedih melihat kondisi ini. Apalagi saat ini kata dia, listrik memang menjadi salah hal yang paling dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Bulungan.
"Jelas sedih, kalau ini bisa berfungsi, semua masyarakat bisa menikmati listrik," katanya.
Dia memastikan bahwa hal ini akan dibicarakan di tingkat pusat, khususnya dengan Direktur PLN yang baru menjabat saat ini.
Bahkan Direktur PLN yang baru akan didesak untuk melihat langsung kondisi PLTU dan kebutuhan listrik masyarakat Kabupaten Bulungan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Paripurna DPR Setujui 5 Pimpinan OJK Priode 2026 - 2031
-
Dapat THR Sebaiknya Investasi Apa? Ini 4 Pilihan yang Cocok
-
LPDB Koperasi Dorong Generasi Muda Kembangkan Ekonomi Melalui Koperasi Modern
-
Konflik Timur Tengah Memanas, Harga Minyak Kembali Bergejolak
-
IPC TPK Catat Pertumbuhan Arus Petikemas 8,7% pada Awal 2026
-
Pacu Daya Saing Investasi, Perusahaan RI Butuh Panduan untuk Eksekusi Strategi ESG
-
Harga Emas Antam Naik-Turun, Hari Ini Terpeleset Jadi Rp 3,04 Juta/Gram
-
Meningkat Rp17 Triliun, Aset Konsolidasi BPKH Tahun 2026 Tembus Rp238,9 Triliun
-
Survei OJK: Perbankan Tetap Solid di Awal 2026, Meski Inflasi dan Rupiah Jadi Tantangan
-
Donald Trump Rilis 172 Juta Barel Cadangan Minyak AS