Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat merupakan sebuah kesempatan emas untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau berbagai layanan, utamanya layanan keuangan formal. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada acara pembukaan Indonesia Fintech Festival and Conference (IFFC) yang digelar di Indonesia Convention Exhibition, Tangerang, Banten, Selasa (30/8/2016).
"Kemampuan teknologi digital tersebut perlu kita lihat sebagai sebuah kesempatan emas terutama untuk menjangkau mereka yang selama ini belum terjangkau oleh jasa layanan keuangan formal," ujar Presiden mengawali sambutannya.
Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki 17 ribu pulau di dalamnya. Dari seluruh masyarakat yang ada di pulau-pulau tersebut, masyarakat di Pulau Jawa dapat dikatakan telah mendapatkan akses layanan keuangan dan kemudahan-kemudahan lainnya. Namun, Presiden mengungkapkan bahwa layanan dan kemudahan-kemudahan tersebut belum dapat dinikmati secara merata oleh sejumlah masyarakat lainnya.
"Tetapi kalau Bapak/Ibu dan saudara sekalian pergi ke pulau terpencil, pergi ke perbatasan-perbatasan negara kita, pergi ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh layanan-layanan perbankan. Kita baru merasa dan terasa bahwa negara kita ini sangat besar sekali," ungkap Presiden.
Presiden menambahkan, di wilayah-wilayah terpencil seperti itu, jasa layanan keuangan yang paling sederhana seperti penyimpanan uang di bank belum dapat dinikmati oleh sejumlah lapisan masyarakat. Apalagi untuk jasa-jasa keuangan yang lebih modern seperti kredit usaha, kredit rumah, maupun pasar modal.
"Karena keterasingan tersebut, akhirnya mereka sulit untuk memenuhi potensi maksimalnya. Mau berusaha sulit, mau punya rumah sulit, mau menabung saja juga sulit dan susah," imbuhnya.
Selain itu, kesadaran dan pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai lembaga keuangan disebut Presiden Joko Widodo sangatlah rendah. Menurut data yang dimilikinya, literasi keuangan masyarakat Indonesia masih berada pada kisaran 21,8 persen.
"Padahal literasi keuangan masyarakat, misalnya di Singapura sudah mencapai 96 persen, di Malaysia 81 persen, di Thailand 78 persen. Kita 21,8 persen," terang Presiden.
Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah percepatan dan terobosan untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang didapatkannya langsung dari lapangan tersebut. Presiden juga mengapresiasi sejumlah terobosan di bidang teknologi digital yang menurutnya akan sangat membantu usaha-usaha mikro dan masyarakat kecil lainnya.
"Tadi misalnya, saya diberikan cerita mengenai aplikasi untuk kasir. Biasanya usaha-usaha kecil tidak mau mencatat karena terlalu ribet sekali, Sehingga tanpa catatan-catatan itu sulit mengakses permodalan ke bank," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- Keunggulan Pompa Air Shimizu PL-138 BIT, Solusi Air Jernih Anti Karat
Pilihan
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
Terkini
-
OJK Setujui Merger BPR Ophir dan BPR Swadaya Anak Nagari, Ini Tujuannya
-
IHSG Diproyeksi Bergerak Terbatas, Saham-saham Ini Bisa Jadi Cuan?
-
Konflik AS-Iran Meletus Lagi, Harga Minyak Dunia Kembali Naik
-
Prediksi Harga Emas Pekan Ini, Perang AS-Iran Bisa Picu Penguatan?
-
Susah Cari Beras? Ini Penyebab Rak Retail Modern Mulai Kosong
-
Dirut Bulog Hadiri Pengukuhan Profesor Kehormatan Anggota VII BPK RI
-
Buruh Kena Pajak Dobel, Said Iqbal Usul 'Potongan' Pencairan JHT Dihapus
-
Heboh Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris, Ini Daftar Pemegang Saham Krakatau Posco
-
Daftar 24 Wamen Rangkap Jabatan di BUMN, Viral Sorotan 'Orang Dekat' Jadi Komisaris
-
Kabar 60.000 Calon Mahasiswa Mundur, Imbas Biaya Kuliah Mahal?