Presiden Jokowi membuka rapat kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9/2016). [Dok Biro Setpres]
Presiden Joko Widodo marah melihat kinerja aparatur Pemerintahan yang lebih banyak fokus menyiapkan hal-hal teknis di balik meja, yaituSurat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait laporan keuangan. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam membuka rapat kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Selasa (20/9/2016).
"Saya pesan kepada Ibu Menteri Keuangan, Pak Menko Perekonomian, kita ini juga jangan terlalu bertele-tele rezim akuntansi kita. Ini mohon maaf, karena saya melihat sekarang ini hampir 70 persen mungkin 60 - 70 persen birokrasi kita ini setiap hari ngurusnya SPJ," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI ini menceritakan, ia sempat mengecek aparatur Pemerintahan yang bekerja hingga malam untuk mengerjakan SPJ. Menurutnya pengerjaan laporan SPJ yang rumit itu menjadi kontraproduktif.
"Kalau lembur sampai malam saya tanya ini apa yang dikerjakan, SPJ Pak. Maaf, kalau orientasi kita ke situ menurut saya keliru. Semua orang akan meminta meja, semua orang akan minta kursi untuk apa? untuk tulis-menulis menyiapkan SPJ. Saya nggak ngerti SPJ itu isinya apa, tapi biasanya kalau saya lihat di meja-meja itu ngurusin kuitansi dan mengurusi gambar, foto-foto," ujar dia.
Jokowi memberikan contoh, banyak guru dan kepala sekolah jadi tidak fokus pada kegiatan belajar mengajar karena mengurus SPJ. Kemudian di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga terganggu kinerjanya di lapangan karena menyelesaikan laporan SPJ.
"Saya lihat di sekolah-sekolah itu SPJ, saya lihat di ruangan guru kuitansi-kuitansi SPJ itu pasti. Lalu coba lihat di PU, mohon maaf harusnya PU itu konsentrasi 80 persen mengontrol jalan. Mengontrol irigasi yang rusak, mengecek jalan yang berlubang. Tapi coba lihat sekarang, karena orang takut semua yang namanya SPJ," tutur dia.
"Coba di pertanian, dulu setiap pagi PPL berjalan di pematang sawah, bercengkrama dengan petani, memberikan bimbingan kepada petani. Sekarang lihat di dinas pertanian, Kementerian Pertanian semuanya duduk manis di meja di ruangan ber-AC ngurusi SPJ," ungkap dia.
Hal itu menurut Jokowi berpengaruh terhadap perkembangan negara. Maka dari itu, Jokowi memerintahkan agar semua Kementerian dan lembaga negara, serta kepala daerah untuk segera memikirkan solusinya.
"Kita harus pikirkan bagaimana menyiapkan laporan yang simpel tetapi orientasinya hasil, gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diperiksa. Bukan laporan yang tebal-tebal, energi kita jangan habis di SPJ," kata dia.
"Kita harus pikirkan bagaimana menyiapkan laporan yang simpel tetapi orientasinya hasil, gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diperiksa. Bukan laporan yang tebal-tebal, energi kita jangan habis di SPJ," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026