Suara.com - Politisi senior Rachmawati Soekarnoputri melakukan pertemuan dengan mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), politisi senior Lily Wahid, serta sejumlah tokoh lain, di kediamannya di Jalan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta, Sabtu (17/9/2016).
Rachmawati mengatakan, pertemuan tersebut dalam rangka membahas keselamatan bangsa Indonesia. Rachmawati mengkritisi bahwa selama dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), banyak ketidaksesuaian dengan amanat konstitusi (terutama) Undang-Undang Dasar 1945.
"Selama dua tahun belakangan, kami menilai banyak sekali kerusakan yang dialami bangsa. Kita punya hutang Rp4 ribu triliun lebih, banyak aset negara yang sudah digadaikan. Saya kira, patut diduga tidak lama lagi dijual," ujar Rachmawati, dalam jumpa pers di kediamannya, Sabtu (17/9).
Tak hanya itu, Rachmawati juga menilai bahwa saat ini ekonomi Indonesia mengalami kemunduran.
"Keadaan ekonomi morat-marit. Kita terancam defisit tiga persen. Pemerintah seolah berupaya mengelabui kita dengan melebarkan defisit lima persen, padahal itu sudah cukup melanggar undang-undang masalah APBD. Kenapa teman-teman di parlemen diam saja?" ucapnya.
Lebih lanjut, putri mendiang Presiden Soekarno itu menegaskan, di era Presiden Jokowi juga terjadi pelanggaran konstitusi terkait permasalahan dwikewarganegaraan yang dimiliki mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar.
"Pelanggaran konstitusi, misalnya masalah dwikewarganegaraan. Tapi kok ini seolah-olah kita tutup mata," ungkapnya lagi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
Terkini
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!
-
Video Viral Bongkar Dugaan Manipulasi BAP, Penyidik Polsek Cilandak Diperiksa Propam
-
Sidang Korupsi Digitalisasi Pendidikan Makin Panas, Saksi Beberkan Bagi-Bagi Uang Proyek Chromebook
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti
-
Pernah Dipidana Kasus Terorisme, Jaksa Pertanyakan Izin Beracara Munarman di Sidang Noel Ebenezer
-
Larangan Jelas, Bahaya Nyata: Mengapa Pelanggaran Merokok saat Berkendara Terus Berulang?
-
Guru Honorer Digaji Rp 300 Ribu, Kalah dari Petugas Partai: DPR Usul Pembayaran dari APBN Saja