Jokowi Tuntut Pengelolaan Keuangan Negara Berorientasi Hasil

Sebanyak 22 Kementerian Negara dan Lembaga serta 15 Pemerintah Daerah memperoleh penghargaan atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut.

"Pengelolaan keuangan negara bukan terletak pada masalah teknis akuntansi semata, namun juga masalah nilai-nilai utama yang harus kita pegang dalam keseharian kita sebagai penyelenggara negara. Esensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggungjawaban moral dan konstitusional terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat," kata Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Menurut Presiden, penggunaan setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat. APBN dan APBD juga harus lebih difokuskan pada belanja-belanja produktif yang mendorong ekonomi rakyat, baik berupa pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya.

"Untuk itu saya ingin menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Bukan berorientasi pada prosedur. Prosedurnya mengikuti iya, tapi orientasinya tetap hasil," imbuh Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta seluruh pihak untuk mawas diri. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban misalnya, Presiden mempertanyakan apakah yang selama ini sudah sering dan terbiasa dilakukan itu benar adanya. Sebab, Presiden melihat bahwa sekarang ini jajaran pemerintah lebih tersita waktunya hanya untuk membuat laporan pertanggungjawaban.

"Saya melihat hampir 60 sampai 70 persen birokrasi kita ini setiap hari mengurusnya SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Maaf kalau orientasi kita ke situ menurut saya keliru," tegasnya.

Presiden mencontohkan apa yang dilihatnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU). Menurutnya, PU itu seharusnya lebih memfokuskan diri untuk turun langsung ke lapangan memeriksa kerusakan jalan, irigasi yang rusak, dan pemeriksaan infrastruktur penunjang lainnya.

"Coba lihat juga di pertanian. Dulu kalau kita lihat setiap pagi ada PPL (pengawas pertanian lapangan) di pematang sawah. Bercengkerama dengan petani, memberikan bimbingan ke petani. Sekarang, lihat di dinas pertanian, lihat di Kementerian Pertanian, semuanya duduk manis di meja di ruangan ber-AC mengurus SPJ," ujar Presiden menambahkan.

Untuk itu, Presiden meminta jajarannya agar tidak menghabiskan perhatiannya hanya untuk mengurus laporan pertanggungjawaban. Presiden mengajak semua pihak untuk berinovasi dalam pembuatan laporan yang sederhana, berorientasi hasil, namun tetap mudah diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

"Yang menurut saya harus kita pikirkan ialah bagaimana membuat laporan yang sederhana tapi berorientasi hasil. Mudah diperiksa, mudah dikontrol, dan mudah diawasi. Bukan laporan yang tebal-tebal. Mohon maaf, energi kita jangan habis di SPJ," terangnya.

Penghargaan Peraih Opini WTP Lima Tahun Berturut-turut

Dalam Rakernas yang bertajuk "Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan" tersebut diberikan pula penghargaan kepada 22 Kementerian Negara dan Lembaga, serta 15 pemerintah daerah yang mampu memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut.

Terhadap peraih penghargaan tersebut dan juga seluruh kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah lainnya, Presiden mengingatkan bahwa jajaran pemerintah jangan hanya berhenti pada mengejar predikat opini WTP semata. Sebab, opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan negara.

"Justru, dengan predikat WTP, kita harus bekerja keras lagi untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan lebih akuntabel," tambahnya.

Mengakhiri sambutannya, Presiden kembali berpesan agar segera membangun sistem keuangan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, debirokratisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga diminta untuk mengiringi.