Pemerintah Indonesia memperkuat kerjasama bilateral sektor kelautan dan perikanan dengan Australia, terutama dalam hal pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). Hal tersebut terangkum dalam hasil pertemuan bilateral antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop pada Rabu (26/10/2016)di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Susi menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan Menlu Julie Bishop ke kantor KKP. Selain itu, Susi juga menyampaikan beberapa kerja sama antara Indonesia dan Australia yang perlu ditingkatkan, khususnyanya di sektor perikanan yang merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo.
"Saya mengajak Australia, juga negara lainnya untuk bekerja sama. Khususnya dalam pemberantasan IUUF masih menjadi isu utama. Dalam hal ini, saya mengajak pihak Australia untuk saling membantu dalam penanganan hal tersebut", ungkap Susi dalam gelaran konferensi pers usai pertemuan dilangsungkan, Rabu (26/10/2016).
Selanjutnya, Susi juga mengajak pihak Australia untuk berinvestasi dalam pembangunan dan pengembangan di 24 pelabuhan, terutama di Pulau Jawa, Bali dan Lombok. "Selain itu, untuk pelabuhan Sabang yang merupakan posisi strategis dikarenakan sebagai pintu masuk jalur pelayaran internasional ke Malaysia dan Singapura. Untuk penelitian, dipusatkan di Pangandaran", ujarnya.
Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop pada kesempatan tersebut juga menyampaikan rasa terima kasih telah dapat bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ia menyampaikan bahwa akan dilaksanakan simposium penelitian di Sydney pada bulan Oktober 2016 yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kerja sama dalam penelitian blue economy dan isu-isu perikanan lainnya.
"Australia mengajak kerja sama Indonesia dalam penanganan penyelundupan, IUUF, alih muatan dan hal lain sehingga hal-hal tersebut dapat diberantas", ungkapnya.
Dengan terjalinnya kerjasama, diharapkan kedua negara menjadi negara yang mempunyai kekuatan untuk melakukan kegiatan pemberantasan IUUF dan dapat saling mendukung sektor kelautan dan perikanan, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan kedua negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
INET Umumkan Rights Issue Jumbo Rp1,78 Triliun, Untuk Apa Saja Dananya?
-
Tukad Badung Bebas Sampah: BRI Gandeng Milenial Wujudkan Sungai Bersih Demi Masa Depan
-
Lowongan Kerja KAI Properti untuk 11 Posisi: Tersedia untuk Semua Jurusan
-
Cukai Tembakau Tidak Naik, Ini Daftar Saham yang Diprediksi Bakal Meroket!
-
BRI Peduli Salurkan Ambulance untuk Masyarakat Kuningan, Siap Layani Kebutuhan Darurat!
-
IHSG Cetak Rekor Pekan Ini, Investor Asing Banjiri Pasar Modal Indonesia
-
Cara Hemat Rp 10 Juta dalam 3 Bulan untuk Persiapan Bonus Natal dan Tahun Baru!
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Beda Jenjang Karier Guru PNS dan PPPK, Apakah Sama-sama Bisa Naik Jabatan?