Pembangunan Infrastruktur Terganjal Hukum, Ini Cara Mengatasinya

Untuk mendukung upaya percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia yang terkadang terganjal masalah hukum, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anita Firmanti mendorong semua penyelesaian sengketa konstruksi agar dapat dilakukan melalui jalur alternatif di luar persidangan, salah satunya melalui arbitrase.

“Penyelesaian lewat pengadilan biasanya prosesnya lama sekitar tiga tahunan dan pekerjaan konstruksi menjadi berhenti. Solusinya melalui jalur alternatif yaitu arbitrase, penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik,” ujar Anita saat membuka Diskusi Publik Alternatif Penyelesaian Sengketa Bidang Konstruksi Dalam Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Ia menyatakan penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif khususnya melalui arbitrase relatif lebih cepat dan mampu menghasilkan keputusan yang memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa karena diputus oleh orang-orang yang ahli di bidangnya.

“Karena kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang relatif kompleks, maka seyogyanya apabila terdapat permasalahan hendaknya diselesaikan oleh orang-orang yang pakar atau ahli di bidang konstruksi dan dipercaya,” tuturnya.

Dengan penyelesaian sengketa yang lebih cepat melalui arbitrase, Anita yakin dapat membantu percepatan pembangunan infrastruktur karena tidak ada proyek yang mangkrak akibat proses hukum di pengadilan. “Dalam hal terjadi deadlock antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa, maka apabila tidak diselesaikan secara baik dan benar akan menjadi perkara dan akan menghambat percepatan pembangunan infrastruktur,” kata Anita.

Untuk itu ia mendorong semua kontrak pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR dapat mencantumkan klausa perjanjian mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase. “Di kontrak harus dicantumkan klausa tentang penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase,” jelasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri PU periode 2004-2014 Djoko Kirmanto, Tenaga Fungsional Bidang Pengawasan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan SDM PUPR Taufik Widjojono, Tenaga Ahli Menteri PUPR Sarwono Hardjomuljadi dan Kepala Biro Hukum Siti Martini.