Komplek perumahan subsidi di Citayam, Bogor, Jawa Barat. [Suara.com/Syaiful Rachman]
Akses TKI terhadap perumahan layak dan terjangkau sangat penting. Baik dalam rangka peningkatan kesejahteraan maupun memastikan penggunaan dana remitansi untuk kegiatan ekonomi produktif. Selama ini uang TKI yang dikirim ke dalam negeri lebih banyak digunakan untuk kegiatan konsumtif.
Menaker Hanif Dhakiri menyatakan hal itu saat Peresmian dan Peletakan Batu Pertama Perumahan TKI di Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa (20/12/2016). Mendampingi Menaker adalah Bupati Madiun H Muhtarom, Wakil Bupati H Iswanto, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Djoko Setijono dan Koordinator Perkumpulan Peduli Buruh Migran Lily Pujiati.
Menurut Hanif, kebutuhan TKI akan perumahan cukup besar, selaras dengan masih besarnya kekurangan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) secara nasional.
"Backlog perumahan kita secara nasional sekitar 13.5 juta. Oleh karenanya, program perumahan TKI menjadi terobosan untuk meningkatkan akses TKI terhadap perumahan layak dan terjangkau. Ini sekaligus melengkapi program sejuta rumah untuk pekerja yang diluncurkan pemerintah tahun lalu", katanya.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyiapkan kebijakan perumahan TKI yang layak dan terjangkau.
"Perlu ada kebijakan untuk menguatkan akses TKI terhadap perumahan layak dan terjangkau. Kita siapkan itu. Skemanya yang penting mudah dan terjangkau oleh para TKI yang bekerja di luar negeri", tambahnya.
Menaker Hanif juga mendorong dan mendukung inisiatif kelompok-kelompok purna TKI dan organisasi masyarakat sipil yang mengembangkan model perumahan TKI berbasis komunitas, seperi yang dilakukan Perkumpulan Peduli Buruh Migran di Madiun. Menurutnya, hal itu dapat mempercepat perwujudan perumahan layak dan terjangkau bagi TKI, serta menguatkan sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan TKI purna.
Perumahan TKI di Madiun sendiri dikerjakan oleh Perkumpulan Peduli Buruh Migran bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dan kontraktor purna TKI. Sebanyak 71 rumah tipe 36 dengan ukuran tanah 60 meter persegi siap dibangun di atas lahan seluas 7416 meter persegi dan khusus diperuntukkan bagi TKI. Menurut Lily Pujiati, sebanyak 51 rumah sudah dipesan oleh TKI yang masih bekerja di luar negeri.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
Pilihan
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
-
IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Saham-saham Rokok Jadi Pendorong
Terkini
-
QRIS Makin Praktis, Nikmati Limit Kartu Kredit BRI Langsung di BRImo
-
OJK Ungkap 7 Perusahaan Asuransi Terancam Bangkrut, Potensi Rugi Hingga Rp19 Triliun!
-
Vietnam-AS Makin Mesra, Vietjet Pesan 200 Pesawat Boeing Senilai US$32 miliar
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Anak Usaha Astra Beli Tambang Emas di Sulut
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
-
IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Saham-saham Rokok Jadi Pendorong
-
Alasan Pindahkan Tiang Listrik PLN dari Tanah Pribadi Harus Bayar
-
Aib dan Borok Asuransi BUMN Dibongkar OJK di Depan DPR, Taspen dan Asabri Disebut Paling Buruk!
-
APBN 2026 Disahkan, Jadi 'Senjata' Pertama Pemerintahan Prabowo