Komplek perumahan subsidi di Citayam, Bogor, Jawa Barat. [Suara.com/Syaiful Rachman]
Akses TKI terhadap perumahan layak dan terjangkau sangat penting. Baik dalam rangka peningkatan kesejahteraan maupun memastikan penggunaan dana remitansi untuk kegiatan ekonomi produktif. Selama ini uang TKI yang dikirim ke dalam negeri lebih banyak digunakan untuk kegiatan konsumtif.
Menaker Hanif Dhakiri menyatakan hal itu saat Peresmian dan Peletakan Batu Pertama Perumahan TKI di Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa (20/12/2016). Mendampingi Menaker adalah Bupati Madiun H Muhtarom, Wakil Bupati H Iswanto, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Djoko Setijono dan Koordinator Perkumpulan Peduli Buruh Migran Lily Pujiati.
Menurut Hanif, kebutuhan TKI akan perumahan cukup besar, selaras dengan masih besarnya kekurangan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) secara nasional.
"Backlog perumahan kita secara nasional sekitar 13.5 juta. Oleh karenanya, program perumahan TKI menjadi terobosan untuk meningkatkan akses TKI terhadap perumahan layak dan terjangkau. Ini sekaligus melengkapi program sejuta rumah untuk pekerja yang diluncurkan pemerintah tahun lalu", katanya.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyiapkan kebijakan perumahan TKI yang layak dan terjangkau.
"Perlu ada kebijakan untuk menguatkan akses TKI terhadap perumahan layak dan terjangkau. Kita siapkan itu. Skemanya yang penting mudah dan terjangkau oleh para TKI yang bekerja di luar negeri", tambahnya.
Menaker Hanif juga mendorong dan mendukung inisiatif kelompok-kelompok purna TKI dan organisasi masyarakat sipil yang mengembangkan model perumahan TKI berbasis komunitas, seperi yang dilakukan Perkumpulan Peduli Buruh Migran di Madiun. Menurutnya, hal itu dapat mempercepat perwujudan perumahan layak dan terjangkau bagi TKI, serta menguatkan sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan TKI purna.
Perumahan TKI di Madiun sendiri dikerjakan oleh Perkumpulan Peduli Buruh Migran bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dan kontraktor purna TKI. Sebanyak 71 rumah tipe 36 dengan ukuran tanah 60 meter persegi siap dibangun di atas lahan seluas 7416 meter persegi dan khusus diperuntukkan bagi TKI. Menurut Lily Pujiati, sebanyak 51 rumah sudah dipesan oleh TKI yang masih bekerja di luar negeri.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: Cek Rincian Lengkap untuk Semua Ukuran
-
Industri AI Perbankan Kian Diminati, 96 Persen Perusahaan Siap Beri Gaji Lebih Tinggi
-
Emiten DSFI Akui Pelemahan Rupiah Bikin Harga Barang Jadi Naik
-
Driver Sambut Potongan Komisi Ojol 8 Persen, Berharap Tak Muncul Biaya Baru yang Kurangi Pendapatan
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!