DPR: Optimalkan Petani dan Peternak, Impor Daging Bisa Dihentikan

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta petani peternak di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk mengembangkan potensi yang belum dijamah guna menopang kebutuhan daging dalam negeri.

Pasalnya beberapa tahun belakangan ini dunia peternakan Indonesia terus diuji dengan adanya kebijakan dari pemerintah membolehkan melakukan impor daging dari luar negeri.

"Dunia peternakan kita bisa menjadi salah satu penopang ekonomi rakyat, selain pertanian dan perikanan, jika kita (DPR-Rakyat, red) bersama pemerintah serius menangani persoalan ini. Dan kita tidak melakukan impor lagi," kata Firman dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (10/01/2017).

Wakil Ketua Baleg itu terus mendorong pengembangan peternakan di Pati, di antaranya sapi. Hal itu bisa dilihat upaya Firman terus memantau perkembangan hasil penyaluran bantuan pemerintah berupa 13 ekor ternak sapi pada Kelompok Tani Mekar Sari, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah beberapa tahun lalu.

"Kami tetap memantau kemajuan peternakan yang sudah disalurkan itu. Ini sebagai upaya kita untuk mengetahui kemajuan dari program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat itu," jelas Firman.

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, di masa reses ini, dia sengaja mendatangi satu per satu kelompok tani yang sudah diberikan bantuan oleh pemerintah. Apakah bantuan itu bisa dikembangkan dan bisa diurai permasalahan untuk dicari pemecahan masalahnya bersama-sama rakyat.

"Kami juga datang ke kelompok tani dan peternakan untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan program bantuan ternak di Kabupaten Pati ini,” ujar Firman.

Dari hasil turun ke bawah (turba), Firman menemukan bahwa Kelompok Tani Mekar Sari lebih siap untuk mengembangkan peternakan sapi, daripada bantuan lainnya. Alasannya, karena Kelompok Tani Mekar Sari sudah bisa memproduksi pakan ternak sendiri dengan menggunakan teknologi.

Baca Juga: Petani Tembakau Minta Gubernur Ganjar Tolak Impor Tembakau