Tahun 2017, Pemerintah Fokus Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 diprediksi mencapai 5-5,4 persen atau lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar 5 persen. Salah satu pilar penyokong pertumbuhan ekonomi yakni melalui pembangunan infrastruktur. Dari total anggaran infrastruktur pada tahun ini sebesar Rp 387 triliun, porsi terbesar berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yakni RP101,4 triliun.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Kementerian PUPR, yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada acara seminar Seminar Indonesia Economic Outlook 2017 yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Selasa (31/1/2017).

Ditambahkannya anggaran tersebut akan digunakan bagi pembangunan infrastruktur guna mengatasi tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini seperti disparitas antar wilayah dan kawasan yang masih tinggi, terutama antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Disamping itu konsentrasi penduduk masih 57,5 persen berada di Pulau Jawa dan sebagian besar tinggal kawasan perkotaan. "Melalui pemerataan pembangunan infrastruktur PUPR, diharapkan redistribusi penduduk dapat terjadi serta mengurangi urbanisasi," kata Arie.

Pembangunan infrastruktur PUPR juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing nasional, salah satunya melalui pembangunan konektivitas antar wilayah. Selain itu, juga tersedianya infrastruktur PUPR bisa mendorong pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi. Arie mencontohkan potensi air yang dimiliki Indonesia cukup besar, namun pemenuhan air penduduk Indonesia per kapita masih belum ideal. Oleh karenanya Kementerian PUPR melakukan pembangunan bendungan baru, melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi bendungan dan bendung yang ada serta embung-embung.

Pada tahun 2017 ini, tambah Arie merupakan tahun ketiga Periode Pembangunan Nasional 2015-2019. "Kementerian PUPR memfokuskan upaya mendorong pembangunan infrastruktur PUPR secara merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor pada 4 Januari 2017 lalu," ujar Arie.

Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan antar negara, kawasan-kawasan terpencil, pulau-pulau terdepan/terluar, perdesaan, dan revitalisasi kawasan kumuh menjadi prioritas program Kementerian PUPR di tahun 2017 ini karena program ini merupakan pembangunan yang berkeadilan.