Suara.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas pemerintah di kantor Presiden Jakarta, Selasa (21/2/2017). Evaluasi kali ini dilakukan terhadap proyek di Provinsi Maluku.
Kepala Negara mengatakan Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam pengembangan wilayah.
"Baik konektivitas yang menghubungkan antar wilayah dalam satu pulau, dari satu pulau dengan pulau lain, maupun antara Maluku dengan provinsi lain di Tanah Air," kata Jokowi.
Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi mau tidak mau harus dilakukan di sana. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, hingga bandara. Dengan semakin banyak wilayah tersambung, Jokowi meyakini mobilitas barang dan orang akan semakin mudah.
"Karena saya yakin dengan semakin tersambungnya antar wilayah di Provinsi Maluku, bukan hanya akan memudahkan mobilitas barang dan orang serta menurunkan biaya logistik, tapi juga akan mampu menggerakkan perekonomian di seluruh daerah di Maluku secara lebih merata," kata dia.
Selama dua tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Maluku sudah berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, sebagai provinsi kepulauan, Maluku sesungguhnya memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan dari sektor kelautan dan perikanan yang masih belum dioptimalkan.
"Secara sektoral, perekonomian daerah didukung oleh sektor pertanian, perdagangan, dan eceran. Artinya potensi di sektor kelautan dan perikanan perlu digarap lagi secara maksimal," ujar dia.
Kepala Negara menginstruksikan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Maluku.
"Apalagi bila ditambah dengan percepatan pengembangan sektor migas di Blok Masela, menjadikan sumber daya manusia Maluku yang terampil akan sangat dibutuhkan. Untuk itu saya minta betul-betul disiapkan pendidikan dan pelatihan vokasional yang sesuai dengan arah pengembangan potensi daerah, agar Provinsi Maluku semakin banyak memiliki tenaga kerja yang terampil dan kompetitif," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Said Didu Bongkar 5 Kedaulatan RI yang 'Dirampas' Jokowi demi Oligarki Selama Satu Dekade
-
Berapa Tarif Yakup Hasibuan? Pengacara Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu
-
Terpopuler: 7 Fakta Panas Ijazah Jokowi, Promo BRI Hemat Rp1,3 Juta
-
Kuasa Hukum Jokowi Singgung Narasi Sesat Jelang Gelar Perkara Ijazah Palsu
-
Awas! Gunung Dukono Menyembur Asap Tebal 900 Meter Pagi Ini, Benarkah Statusnya Aman?
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok