PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk menyatakan program kredit pemilikan rumah (KPR) mikro lebih banyak menyasar asosiasi usaha skala kecil mulai dari pedagang hingga pelaku jasa.
"Untuk tahun ini kami fokus menyasar ke asosiasi pedagang mi dan baso, jumlahnya di seluruh Indonesia mencapai 1juta-1,5 juta anggota," kata Direktur Utama BTN Maryono di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (28/2/2017).
Dia mengatakan untuk langkah pertama, BTN akan memprioritaskan pembiayaan di Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang. Di Kota Semarang, jumlah anggota asosiasi pedagang mi dan baso sekitar 300 pedagang.
"Selanjutnya kami akan mulai masuk ke Jakarta dan dilanjutkan Jawa Timur," katanya.
Setelah asosiasi pedagang miel dan bso, katanya, BTN akan menyasar ke asosiasi tukang pangkas rambut dan asosiasi tukang ojek, termasuk ojek "online".
"Jumlah anggota masing-masing asosiasi mencapai puluhan ribu. Dalam hal ini kami memperoleh dukungan penuh dari pemerintah," katanya.
Dia mengatakan pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berharap agar program KPR mikro itu bisa menjadi program prioritas sehingga suku bunga bisa turun.
"Mengenai hal ini akan kami urus agar program ini bisa membantu masyarakat kecil," katanya.
Baca Juga: 2017, BTN Luncurkan KPR Mikro dengan Harga Rumah Rp25 Juta
BTN mensyaratkan para debitur yang mengajukan permohonan KPR BTN mikro harus terlebih dahulu memiliki tabungan di BTN dengan rata-rata usia tabungan, yakni selama tiga bulan, sedangkan untuk nominalnya setara dengan cicilan bulanan kredit debitur.
"Untuk transaksi menabung ini kami mengoptimalkan agen yang ada di desa-desa," katanya.
Sebelumnya, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kusumaningtuti Soetiono menyambut baik upaya BTN yang telah menciptakan produk bagi masyarakat kecil tersebut.
"Apalagi KPR BTN mikro ini nantinya memanfaatkan agen laku pandai, artinya selaras dengan program OJK dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat," katanya.
Dia mengatakan saat ini tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia meningkat cukup baik. Jika pada 2013 tingkat literasi 21,8 persen, pada 2016 meningkat menjadi 29,6 persen.
"Dengan peran perbankan termasuk BTN ini diharapkan pada tahun ini tingkat literasi dapat meningkat signifikan," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Investor Migas Makin Percaya Indonesia, Proyek Bukit Panjang Masuk Tahap Fabrikasi
-
Bahlil Ungkap 5.700 Desa Masih Gelap, Pemerintah Gelontorkan Rp10,3 Triliun untuk Listrik Desa
-
Kabar Baik Pencari Kerja! Kemnaker Buka Pelatihan Gratis untuk 20.000 Peserta, Daftar hingga 9 Juli
-
Masuk Fortune Southeast Asia 500 2026, Hutama Karya Perkuat Kiprah sebagai BUMN Konstruksi Terkemuka
-
Beralih ke Jargas Hemat Biaya Energi hingga 33 Persen, Pemerintah Tambah 160 Ribu Sambungan Baru
-
Tahun Emas ke-50, Darya-Varia Berkinerja Tangguh dan Komitmen pada Pertumbuhan Berkelanjutan
-
Pasokan Batubara PLTU Jawa Mulai Pulih, PLN Kini Kejar Perbaikan Dua Pembangkit
-
Bulog Buka Suara soal Dugaan Korupsi Beras Wamena, Pastikan Distribusi Pangan Tetap Aman dan Stabil
-
Kabar Baik bagi MBR! Menteri PKP Pastikan Bunga KPR FLPP Tetap 5 Persen, Meski BI Rate Naik
-
Polemik MBG Saat Libur Sekolah, Gapembi Kritik BGN