Suara.com - Puluhan mantan karyawan PT. Freeport Indonesia demonstrasi di depan kawasan Monumen Nasional, kemudian ke kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017). Salah satu tuntutan mereka mendesak pemerintah Indonesia jangan memaksakan perubahan status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus kepada perusahaan tersebut.
"Kami berkontribusi pada negara, jangan hanya bicara pada kepentingan negara saja. Tapi juga pikirkan kepentingan rakyat di Freeport," kata Koordinator Gerakan Solidaritas Peduli Freeport Maikel Adi.
Freeport keberatan dengan perubahan status tersebut karena dianggap menghambat ekspor konsentrat dan memunculkan ketidakpastian investasi. Mereka pun berencana menempuh jalur arbitrase untuk mencapai kata sepakat dengan pemerintah menyangkut kebijakan perubahan status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus.
Maikel Adi mengatakan karyawan yang demo hari ini seluruhnya datang dari Kabupaten Mimika, Papua. Dia mengatakan sudah banyak pekerja Freeport yang dirumahkan perusahaan lantaran terhambatnya ekspor konsentrat.
Perwakilan Freeport berharap dapat berbicara dengan pimpinan Kementerian ESDM.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Kerjasama Publik Sujatmiko mengatakan puluhan mantan karyawan Freeport tersebut meminta pekerjaan kepada pemerintah lantaran telah dirumahkan.
"Mereka bilang 120 hari itu tidak lama. Pemerintah mampu nggak memberikan pekerjaan untuk 32 ribu orang, dengan gaji yang sama dan tunjangan-tunjangan yang sama diberikan Freeport kepada kami. Itu aspirasi yang disampaikan kepada kami," katanya.
Hingga saat ini, perwakilan mantan karyawan dan pemerintah masih bertemu di Kementerian ESDM.
Berita Terkait
-
Perusahaan Indonesia dan AS Teken 11 Kesepakatan Bisnis Senilai Rp648 Triliun
-
Jadi Penyumbang Produksi Terbesar, Kapan Tambang Bawah Tanah Freeport Bisa Operasi Kembali
-
Freeport Pede Setoran ke Negara 2025 Rp 70 Triliun di Tengah Produksi Turun, Kok Bisa?
-
Hanya Produksi 2 Tambang, Produksi Emas Freeport di 2025 Meleset 50 Persen dari Target
-
ESDM Kini Telusuri Adanya Potensi Pelanggaran Hukum pada Longsornya Tambang Freeport
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
Terkini
-
Ambisi Prabowo-Bahlil: Alirkan Listrik Lintas Negara ke Wilayah 3T
-
Pemerintah Indonesia dan Filipina Sepakat Kerja Sama Hilirisasi Industri Nikel
-
Jumlah Armada Taksi Bluebird Tembus 26 Ribu Setelah 54 Tahun Berdiri
-
Investigasi Kemenhub Ungkap Bus ALS Tak Miliki Izin Operasi
-
Emiten PSGO Raup Pendapatan Tembus Rp2,55 Triliun, Ini Pendorongnya
-
Pembiaran Impor Baja China Akan Picu Gelombang PHK di Indonesia
-
Pertamina - Badan Gizi Nasional Bersinergi Menjadikan Minyak Jelantah sebagai Bahan Bakar Pesawat
-
Pertamina Jajaki Penguatan Kerja Sama dengan EOG Resources untuk Dorong Peningkatan Produksi Migas
-
BRI Bagikan Dividen Rp52,1 Triliun, Bukti Laba dan Fundamental Tetap Kuat
-
Siasat di Balik Dubai Baru di Bali, Surga Pajak Buat Para Orang Super Kaya