Suara.com - Puluhan mantan karyawan PT. Freeport Indonesia demonstrasi di depan kawasan Monumen Nasional, kemudian ke kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017). Salah satu tuntutan mereka mendesak pemerintah Indonesia jangan memaksakan perubahan status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus kepada perusahaan tersebut.
"Kami berkontribusi pada negara, jangan hanya bicara pada kepentingan negara saja. Tapi juga pikirkan kepentingan rakyat di Freeport," kata Koordinator Gerakan Solidaritas Peduli Freeport Maikel Adi.
Freeport keberatan dengan perubahan status tersebut karena dianggap menghambat ekspor konsentrat dan memunculkan ketidakpastian investasi. Mereka pun berencana menempuh jalur arbitrase untuk mencapai kata sepakat dengan pemerintah menyangkut kebijakan perubahan status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus.
Maikel Adi mengatakan karyawan yang demo hari ini seluruhnya datang dari Kabupaten Mimika, Papua. Dia mengatakan sudah banyak pekerja Freeport yang dirumahkan perusahaan lantaran terhambatnya ekspor konsentrat.
Perwakilan Freeport berharap dapat berbicara dengan pimpinan Kementerian ESDM.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Kerjasama Publik Sujatmiko mengatakan puluhan mantan karyawan Freeport tersebut meminta pekerjaan kepada pemerintah lantaran telah dirumahkan.
"Mereka bilang 120 hari itu tidak lama. Pemerintah mampu nggak memberikan pekerjaan untuk 32 ribu orang, dengan gaji yang sama dan tunjangan-tunjangan yang sama diberikan Freeport kepada kami. Itu aspirasi yang disampaikan kepada kami," katanya.
Hingga saat ini, perwakilan mantan karyawan dan pemerintah masih bertemu di Kementerian ESDM.
Berita Terkait
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Update Evakuasi 7 Pekerja Freeport: Tim Penyelamat Hadapi Risiko Tinggi di Tambang Bawah Tanah
-
Sudah 5 Hari, 7 Pekerja Masih Terjebak di Tambang Bawah Tanah Freeport
-
Sikap Tegas Kamga soal Freeport di Pestapora: Tak Mau Campuri Urusan Band, Tapi...
-
Batal Tampil di Pestapora 2025, Banda Neira Tolak Sponsor Freeport
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
Terkini
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Naik Kelas Bersama BRI, UMKM Fashion Asal Bandung Ini Tembus Pasar Internasional
-
Apa Itu Co Living? Tren Gaya Hidup Baru Anak Muda
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Simon: Kami Tak Cari Untung!
-
Jurus SIG Hadapi Persaingan: Integrasi ESG Demi Ciptakan Nilai Tambah Jangka Panjang
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
Kemenhub 'Gandeng' TRON: Kebut Elektrifikasi Angkutan Umum, Targetkan Udara Bersih dan Bebas Emisi!
-
Harris Arthur Resmi Pimpin IADIH, Siap Lawan Mafia Hukum!