Suara.com - Puluhan mantan karyawan PT. Freeport Indonesia demonstrasi di depan kawasan Monumen Nasional, kemudian ke kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017). Salah satu tuntutan mereka mendesak pemerintah Indonesia jangan memaksakan perubahan status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus kepada perusahaan tersebut.
"Kami berkontribusi pada negara, jangan hanya bicara pada kepentingan negara saja. Tapi juga pikirkan kepentingan rakyat di Freeport," kata Koordinator Gerakan Solidaritas Peduli Freeport Maikel Adi.
Freeport keberatan dengan perubahan status tersebut karena dianggap menghambat ekspor konsentrat dan memunculkan ketidakpastian investasi. Mereka pun berencana menempuh jalur arbitrase untuk mencapai kata sepakat dengan pemerintah menyangkut kebijakan perubahan status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus.
Maikel Adi mengatakan karyawan yang demo hari ini seluruhnya datang dari Kabupaten Mimika, Papua. Dia mengatakan sudah banyak pekerja Freeport yang dirumahkan perusahaan lantaran terhambatnya ekspor konsentrat.
Perwakilan Freeport berharap dapat berbicara dengan pimpinan Kementerian ESDM.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Kerjasama Publik Sujatmiko mengatakan puluhan mantan karyawan Freeport tersebut meminta pekerjaan kepada pemerintah lantaran telah dirumahkan.
"Mereka bilang 120 hari itu tidak lama. Pemerintah mampu nggak memberikan pekerjaan untuk 32 ribu orang, dengan gaji yang sama dan tunjangan-tunjangan yang sama diberikan Freeport kepada kami. Itu aspirasi yang disampaikan kepada kami," katanya.
Hingga saat ini, perwakilan mantan karyawan dan pemerintah masih bertemu di Kementerian ESDM.
Berita Terkait
-
Jadi Penyumbang Produksi Terbesar, Kapan Tambang Bawah Tanah Freeport Bisa Operasi Kembali
-
Freeport Pede Setoran ke Negara 2025 Rp 70 Triliun di Tengah Produksi Turun, Kok Bisa?
-
Hanya Produksi 2 Tambang, Produksi Emas Freeport di 2025 Meleset 50 Persen dari Target
-
ESDM Kini Telusuri Adanya Potensi Pelanggaran Hukum pada Longsornya Tambang Freeport
-
Pakar Beberkan Keuntungan Negara dalam Penambahan Saham Freeport 12 Persen
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
BCA Minta Gen Z Tak Gegabah Beli Kendaraan Lewat Skema Cicilan
-
BRI Salurkan Rp16,16 Triliun KPR Subsidi untuk Program 3 Juta Rumah
-
IIMS 2026: PLN Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik, 5.000 SPKLU Tersebar Nasional
-
Purbaya Jawab Rating Negatif Moody's, Siap Koreksi Anggaran MBG Jika Ada Pemborosan
-
BTN Bidik Pembiayaan 20.000 Rumah Rendah Emisi di 2026
-
Dialog Oman Dimulai, Harga Minyak Dunia Merosot pada Akhir Pekan
-
Meski Tengah Gonjang-Ganjing, OJK Pede Bisa Koleksi Rp 250 T dari Pasar Modal
-
Bahlil Sedang Urus Tata Administrasi, Tambang Emas Martabe Mau di Nasionalisasi?
-
Moody's Tebar Peringatan Dini buat Prabowo: Kebijakan Ugal-ugalan!
-
Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa RI Anjlok Rp32 Triliun