Suara.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak total yang belum difinalisasi sampai dengan 28 Februari 2017 mencapai Rp134,6 triliun.
Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak, Yon Arsal, ditemui di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (13/3/2017), menjelaskan capaian penerimaan tersebut tumbuh 8,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp124,4 triliun.
Dia menjelaskan peningkatan penerimaan secara tahunan tersebut merupakan sinyal positif, mengingat perbandingan pertumbuhan periode yang sama tahun lalu dengan 2015 negatif 8 persen.
"Walaupun ini masih dengan catatan karena kami ditargetkan tumbuh total 18,32 persen. Jadi angka 8 persen belum cukup memadai untuk tuntutan pertumbuhan," kata Yon seperti dikutip Antara.
Yon menjelaskan posisi pencapaian penerimaan sepanjang 2017 sudah mencapai 10,29 persen dari target setoran pajak sesuai APBN 2017 yang mencapai Rp1.307,3 triliun.
Untuk menggenjot penerimaan pajak di bulan-bulan berikutnya, DJP akan fokus menindaklanjuti pengembangan basis pajak baru setelah program amnesti pajak berakhir 31 Maret 2017.
Yon mengatakan pihaknya juga akan menindaklanjuti para wajib pajak yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pengampunan pajak.
Ia juga menjelaskan total penerimaan non-PPh migas, yang penghimpunan pajaknya merupakan tanggung jawab Ditjen Pajak, sampai 28 Februari 2017 mencapai Rp126,8 triliun, atau tumbuh 5,85 persen secara tahunan dibanding Rp119,8 triliun tahun lalu.
Penerimaan PPh migas hingga 28 Februari 2017 mencapai Rp7,8 triliun dan PPh non-migas Rp71,8 triliun.
Sementara untuk pajak pertambahan nilai (PPN) mencapai Rp53,8 triliun atau tumbuh 6,94 dibanding periode yang sama di 2016 yang sebesar Rp50,2 triliun.
Berita Terkait
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap
-
Purbaya Datangi Perusahaan China Pengemplang Pajak, Rugikan Negara hingga Rp 5 T
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
5 SUV Toyota dengan Pajak Ringan, Fitur Fungsional Solusi Hemat Budget
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
BCA Minta Gen Z Tak Gegabah Beli Kendaraan Lewat Skema Cicilan
-
BRI Salurkan Rp16,16 Triliun KPR Subsidi untuk Program 3 Juta Rumah
-
IIMS 2026: PLN Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik, 5.000 SPKLU Tersebar Nasional
-
Purbaya Jawab Rating Negatif Moody's, Siap Koreksi Anggaran MBG Jika Ada Pemborosan
-
BTN Bidik Pembiayaan 20.000 Rumah Rendah Emisi di 2026
-
Dialog Oman Dimulai, Harga Minyak Dunia Merosot pada Akhir Pekan
-
Meski Tengah Gonjang-Ganjing, OJK Pede Bisa Koleksi Rp 250 T dari Pasar Modal
-
Bahlil Sedang Urus Tata Administrasi, Tambang Emas Martabe Mau di Nasionalisasi?
-
Moody's Tebar Peringatan Dini buat Prabowo: Kebijakan Ugal-ugalan!
-
Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa RI Anjlok Rp32 Triliun