Real Estate Indonesia (REI) Riau menargetkan pembangunan 12.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) selama tahun 2017.
"Kami optimistis target tersebut tercapai, apalagi dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh BPN, PLN dan pemerintah kabupaten/kota se-Riau yang mendukung kepemilikan rumah bagi MBR," kata Ketua DPD REI Amran Tambi di Pekanbaru, Riau, Selasa (21/3/2017).
Menurut dia, dukungan berasal dari PLN sendiri yakni dengan pola pembayaran uang muka 50 persen yang disetor ke bank yang bekerja sama dengan PLN, berikutnya PLN akan memasang jaringan listrik 100 persen sehingga rumah sudah dialiri listrik.
Untuk pelunasan seluruh biaya penerangan listrik itu, katanya, bisa dilakukan setelah seminggu berikutnya.
Sedangkan dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota yakni berupa pemberian IMB sementara, selain itu dukungan dari BPN terkait kesepakatan REI dengan BPN se Riau ditandai dengan penandatanganan kesepakatan yang melahirkan fakta integritas dengan komitmen mendukung kepemilikan rumah bagi MBR.
"Jadi target pembangunan rumah MBR sebanyak 12.000 itu optimistis tercapai, karena tidak ada lagi kendala, saat terjadi pada tahun 2016," katanya.
Pada tahun 2016, katanya, REI Riau hanya bisa membangun sebanyak 8.300 unit lebih antara lain akibat terkendala sektor aturan tata ruang dan wilayah khususnya di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.
Sementara itu keberadaan rumah bagi MBR dibutuhkan agar masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah bisa mendapatkan rumah milik sendiri yang dicicil secara mudah dan ringan.
Baca Juga: Monitor Perumahan di Daerah, Kementerian PUPR Pakai e-Monitoring
"Jika masyarakat berpenghasilan rendah terbantu maka kesejahteraan mereka akan meningkat dan menekan laju inflasi karena pengaruh tarif sewa rumah," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Monitor Perumahan di Daerah, Kementerian PUPR Pakai e-Monitoring
-
Luhut Bantah Pemerintah Mau Sewakan Pulau Tolop dan Nipa ke Asing
-
Tahun 2016, KPR Bersubsidi di Kalsel Mencapai 14.430 Unit
-
Luhut Terkejut Ada Kegiatan Labuh Jangkar Ilegal di Pulau Tolop
-
Apersi akan Bangun 8.000 Ribu Rumah Subsidi di Jawa Tengah
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M
-
Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun
-
5 Tahun Holding UMi: Lebih Mudah, Dekat dan Berdampak untuk Nasabah PNM Mekaar
-
Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027
-
Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80
-
Bahlil Stop Ekspor Batu Bara Usai PLN Kekurangan Pasokan
-
Sandiaga Uno Suntik Modal MUTU, Pasar Karbon RI Jadi Incaran
-
Jasa Marga Tingkatkan Komitmen Pengelolaan Green Toll Road dan Transformasi Rest Area Berkelanjutan
-
LPS Naikkan Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah, Kini Tembus 3,75%
-
Toko Online Wajib Punya NIB, Termasuk Penjual Barang Bekas: Ini Ketentuannya