Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, terdapat sejumlah peningkatan kerjasama internasional dalam bidang perpajakan sebagai hasil pertemuannya dengan para gubernur bank sentral negara-negara G-20 di Jerman, pekan lalu.
”Ada peningkatan kerjasama bidang perpajakan Internasional seperti Automatic Exchange of Information,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pres di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (22/3/2017).
Selain itu, kata dia, pertemuan itu juga menekankan pentingnya memerangi base erosion and profit shifting (BEPS) pada berbagai sumber sumber perpajakan masing-masing negara.
BEPS adalah strategi perencanaan pajak yang memanfaatkan kejomplangan dan kelemahan pada sistem perundang-undangan perpajakan domestik, untuk mengalihkan keuntungan ke negara lain yang memiliki tarif pajak rendah atau bahkan sama sekali bebas pajak. Pendek kata, BEPS adalah cara yang kerap dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak.
Selain itu, lanjut Ani, pengampu kebijakan sektor keuangan negara di seluruh negara menyepakati mengeliminasi aspek-aspek ketidakpastian yang bisa menimbulkan ekses padad sektor moneter.
Ani mengakui, dalam pertemuan tersebut, setiap negara yang terlibat mengkhawatirkan skema perekonomian global yang kerap berada di titik kontingensi alias tidak pasti. Fenomena itu seringkali terjadi setidaknya sejak perekonomian dunia diterpa krisis sejak dasawarsa pertama abad ke-21.
"Semuanya bertujuan untuk stabilisasi perekonomian global maupun di masing-masing negara. Aspek-aspek ketidakpastian itu lazim ada di lingkungan perekonomian internasional. Kalau masing-masing negara memperketat peraturan dan menjaga pertumbuhan ekonomi, ekses ketidakpastian di tingkat global tak bakal memengaruhi,” jelasnya.
Baca Juga: Kasus 'Koboi Senayan', Pelaku Penembakan Irenius Masih Misterius
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M
-
Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun
-
5 Tahun Holding UMi: Lebih Mudah, Dekat dan Berdampak untuk Nasabah PNM Mekaar
-
Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027
-
Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80
-
Bahlil Stop Ekspor Batu Bara Usai PLN Kekurangan Pasokan
-
Sandiaga Uno Suntik Modal MUTU, Pasar Karbon RI Jadi Incaran
-
Jasa Marga Tingkatkan Komitmen Pengelolaan Green Toll Road dan Transformasi Rest Area Berkelanjutan
-
LPS Naikkan Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah, Kini Tembus 3,75%
-
Toko Online Wajib Punya NIB, Termasuk Penjual Barang Bekas: Ini Ketentuannya