Suara.com - Menurut ketentuan, kata Kepala Sekretariat Kepresidenan, Darmansjah Djumala, mantan Presiden dan Wakil Presiden hanya diberikan bantuan mobil sejenis sedan Toyota Camry.
"Mantan presiden dan wakil presiden selama ini preseden-nya adalah diberikan bantuan kendaraan berupa mobil jenis Camry 2.4 atau Camry 3.6, keluaran 2005 atau 2007," kata Djumala di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/3/2017).
Mobil Presiden belakangan menjadi perhatian publik usai terjadi kasus mobil Presiden Joko Widodo mogok di tengah jalan ketika kunjungan kerja di Kalimantan, Sabtu (18/3/2016). Akhirnya, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi dipindahkan ke kendaraan Toyota Alphard.
Setelah itu, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi sorotan karena ternyata dia masih meminjam mobil kepresidenan jenis Mercedes Benz S600, padahal sudah tidak menjabat Presiden lagi. Yudhoyono memakai mobil tersebut sejak masa jabatannya berakhir pada 2014. Sekretariat Negara meminjamkan mobil tersebut untuk sementara waktu karena belum mampu menyediakan ketika itu. Fasilitas tersebut baru dikembalikan Yudhoyono, hari ini, ke Istana.
Djumala mengatakan Kementerian Sekretaris Negara telah memberikan mobil Toyota Camry kepada semua mantan Presiden dan Wakil Presiden, kecuali Yudhoyono.
"Nah mulai dari Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, Pak Tri Sutrisno, Pak Boediono dan lainnya diberikan bantuan mobil jenis Camry dan supir. Kami punya daftarnya," kata dia.
Yudhoyono belum mendapatkan fasilitas mobil Camry karena selama ini belum mengembalikan Mercy S600.
"Sesuai undang-undang dan preseden, kita sediakan mobil Camry. Untuk mobil Camry kita punya banyak," tutur dia.
Setelah Mercy S600 dikembalikan, negara akan memberi Yudhoyono mobil Camry.
"Ya nanti kami atur kemudian, kan masih rami kayak begini (jadi polemik). Kami cek dulu mobil yang Kepresidenan (yang baru dikembalikan SBY)," kata dia.
Tapi, Djumala belum menentukan apakah negara akan memberikan mobil Toyota Camry terbaru atau bekas kepada Yudhoyono. Menurutnya dalam undang-undang tidak diatur kalau mobil bantuan untuk para mantan baru atau bekas.
"Tidak disebut (dalam UU), sesuai kondisi keuanganlah. Tapi preseden-nya semua dikasih Camry," kata dia.
Berita Terkait
-
Selamat Ginting Nilai Prabowo Masih Konsolidasi Hadapi Pengaruh Jokowi
-
Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
-
Film 'Kupilih Jalur Langit' Resmi Tayang di Bioskop Indonesia!
-
JK Ungkit Jasanya untuk Jokowi, Golkar Beri Respons Menohok!
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?