Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/3/2017). Usai pertemuan, Ma'ruf Amin yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno menggelar konferensi pers.
Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden, dibahas sejumlah masalah kebangsaan dan kenegaraan. Hal ini dilakukan mengingat pentingnya peran ulama dalam memajukan bangsa dan menjaga keutuhan Tanah Air.
"Saya baru saja diundang Presiden dan bertemu dengan Presiden untuk membicarakan berbagai masalah kebangsaan dan kenegaraan," ujar KH. Ma'ruf Amin.
Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah masalah redistribusi aset yang ingin dilakukan pemerintah. Kepala Negara bahkan menyatakan keprihatinannya terhadap kesenjangan ekonomi yang masih terjadi di Indonesia.
"Presiden prihatin dengan kesenjangan yang ada di masyarakat, terutama di dalam masalah ekonomi antara masyarakat kecil dengan mereka yang berpendapatan tinggi," ungkapnya.
Oleh karenanya, pemerintah akan menjalankan program redistribusi aset melalui koperasi, pesantren dan lembaga lainnya. Hal ini dilakukan guna menghindari penyalahgunaan aset oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Beliau memang agak trauma kalau kepada perorangan, karena kalau perorangan itu dikhawatirkan akan dijual lagi," ucapnya.
Saat ini, pemerintah telah memiliki aset sekitar 12,7 juta hektar tanah yang belum dikelola secara baik oleh masyarakat. Untuk itu, Presiden sudah memerintahkan jajarannya untuk segera menentukan masyarakat yang berhak mengelola lahan tersebut.
Baca Juga: Ketua Umum MUI Minta Aksi 313 Harus Jaga Keutuhan Negara
"Syaratnya harus dikelola, bukan didiamkan atau dijual sehingga tidak ada tanah yang tidak terkelola," katanya.
Selain itu, masalah kemitraan antara ekonomi elite dengan ekonomi lemah juga menjadi topik dalam pertemuan tersebut. Mengingat pentingnya menjalin kemitraan yang kuat guna menghindari benturan antara ekonomi kuat dan ekonomi lemah serta membantu menghilangkan kesenjangan yang ada di masyarakat.
"Beliau ingin ada kemitraan antara konglomerat dengan ekonomi lemah sehingga terjadi saling membantu, ada hubungan silaturahim, tidak terjadi semacam kemarahan di kalangan ekonomi lemah, masyarakat lemah, dan kecemburuan sosial," ungkapnya.
Terakhir, KH Ma'ruf Amin juga berkesempatan mengundang Presiden Joko Widodo untuk menghadiri Kongres Ekonomi Umat yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 April 2017 mendatang di Jakarta. Kongres yang juga akan dihadiri oleh para cendekiawan, ilmuwan, dan ratusan peserta tersebut bertujuan untuk membahas koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antarumat dalam membangun ekonomi secara nyata.
"Kongres ini akan mengundang semua pelaku usaha di dalam berbagai komunitas, ada komunitas pesantren, ada namanya forum peduli bangsa, koperasi syariah, pondok-pondok pesantren yang sudah mulai berhasil," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri