Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan merasa puas dengan transformasi ekonomi Indonesia saat ini. Menurutnya, ekonomi Indonesia sedang bergerak menuju arah pemerataan ekonomi.
Tidak hanya itu, transformasi Indonesia juga ditandai dengan cadangan devisa yang tembus di atas 124 miliar dolar Amerika Serikat (AS), tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia berdiri. Laporan keuangan pemerintah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Capaian ini merupakan yang pertama sejak tahun 2002.
"Tentu ini semua hasil kerja keras pemerintah Indonesia dan banyak pihak," kata Luhut di Jakarta, Kamis (25/5/2017).
Satu hal yang sangat penting, Luhut melihat sosok John Berisford, President of Standard and Poors Global Ratings (S&P) merasa peduli dengan keutuhan Indonesia. Akhirnya S&P memberikan rating investment grade kepada Indonesia.
Sayangnya Luhut melihat sesama bangsa Indonesia justru sebagian kurang peduli untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara. Sebagian sesawa Warga Negara Indonesia (WNI) justru saling menyakiti. "Kita semua berduka dan menyesalkan terjadinya aksi teror di Kampung Melayu semalam. Tidak seharusnya sesama WNI justru saling menciderai," tutur Luhut.
Luhut berpesan agar seluruh Bangsa Indonesia bersama-sama menjaga agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga mengajak masyarakat ikut berkontribusi dengan menciptakan keadilan di sekitar kita.
"Seperti saya sampaikan kepada para investor yang saya temui awal minggu ini, bahwa pengusaha jangan hanya sibuk memperkaya diri. Tapi buatlah program-program CSR yang memperbaiki pendidikan di sekitarnya dan membangkitkan ekonomi kecil dalam bentuk plasma-plasma. Tingkatkanlah penggunaan produk lokal dalam industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kecil dan menengah," urai Luhut.
Luhut juga meminta warga agar tidak mudah menyebarkan berita-berita negatif, baik lewat sosmed ataupun WA. Lebih baik warga menyebarkan confidence bahwa Indonesia bisa menjadi bangsa yang lebih baik.
Baca Juga: Ini "Sindiran" Luhut ke S&P Untuk Naikkan Peringkat Investasi RI
"Jika beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, maka ini adalah saatnya kita benar-benar bangkit dengan mulai dari hal-hal kecil yang konkrit sesuai dengan kapasitas kita," tutup Luhut.
Tag
Berita Terkait
-
Ini "Sindiran" Luhut ke S&P Untuk Naikkan Peringkat Investasi RI
-
Luhut Binsar Pandjaitan Bantah Ayahnya Mati Dibunuh Oleh PKI
-
Pada Mendag AS, Luhut Tegaskan Freeport Harus Ikuti Aturan RI
-
Luhut Beberkan Tiga Proyek Infrastruktur Yang Ditawarkan ke Cina
-
Ini Kekhawatiran Luhut Jika Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Batal
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
-
7 Hari Menuju Ambang Batas: Trump di Ujung Tanduk, Kongres Beri 'Cek Kosong' Perang?
-
Lewat Kartini BISA Fest, Telkom Perkuat Peran Perempuan di Era Digital
-
Babak Akhir Utang 'Whoosh', RI Siap Sodorkan Skema Restrukturisasi ke China
-
Pemerintah Gunakan Cara Baru Pantau BBM Subsidi Agar Tak Bocor
-
Pengguna Aktif GoPay Tembus 26 Juta
-
Danantara Umbar Biang Kerok Kinerja Garuda Indonesia Masih Seret
-
Pegang 42 Persen Cadangan Dunia, Nikel Masih Jadi 'Raja' Investasi Hilirisasi RI
-
Jumlah BUMN Dipangkas Jadi Hanya 300, Begini Klaster-klasternya
-
Pemerintah Diminta Tak Wajibkan Penggunaan Dolar AS untuk Transaksi Batu Bara DMO