Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan jika proyek Reklamasi Teluk Jakarta dibatalkan, maka kredibilitas pemerintah bakal dipertanyakan.
"Keppresnya itu dibuat oleh Presiden Soeharto, pulau-pulau tersebut sudah dibagi-bagi oleh Pak Harto tahun 1995. Kemudian 2008 Keppres nya itu dari Pak SBY, Pak Jokowi sebenarnya hanya mengeksekusi. Nah kalau tiba tiba diputuskan di depan ini, nanti kredibilitas pemerintah ini di mana. Tetapi, kalau ada yang salah ya kami perbaiki ramai-ramai. Orang sudah berinvestasi tiba-tiba dibunuh. Mana percaya orang kepada negeri kita nanti?," katanya pada acara temu wartawan di Gedung Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (23/5/2017).
Dari segi hukum, Menko Luhut mengatakan mungkin akan ada konsekuensinya. "Ini kan negara hukum, para pengembang pastilah akan menuntut," katanya.
Ia menambahkan reklamasi sudah dilakukan sejak dulu, dan memberi contoh, Ancol adalah salah satunya. Kebutuhan akan air bersih juga membuat reklamasi perlu dilakukan karena waduk Jatiluhur hanya mampu memasok 30 persen dari kebutuhan air bersih Jakarta.
Menko Luhut mengatakan, menurut studi Bappenas penurunan muka tanah di Jakarta diramalkan akan lebih cepat dari yang diperkirakan. Aliran sungai akan melawan gravitasi laut, sehingga aliran air akan kembali ke daratan. Ditambah lagi pemanasan global akan terus berjalan, dan menurut mereka benar karena banyak pulau - pulau karang kita itu sudah terendam.
Pemerintah masih melakukan studi lanjutan secara komprehensif dengan Kementerian PUPR dan Kementerian LHK untuk betul-betul kita menghindari kesalahan sekecil apapun dari proyek ini.
"Sekarang kita menghadapi masalah rob ini, penetrasi 20 kilo meter itu tidak bisa kita hindarkan, karena itulah kami juga masih berpacu dengan waktu. Selesai lebaran kami akan umumkan (hasil kajiannya). Kalau ada yang ingin ditanyakan datang saja.Tidak ada yang kami sembunyikan. Kami juga manusia bisa salah, kalau salah kami juga perbaiki, "ujarnya.
Baca Juga: Mudik Lewat Tol, Luhut: Sistem Ganjil Genap Nggak akan Diterapkan
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Seoharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
Terkini
-
Kemenhub Gelontorkan Rp 3,7 Triliun Buat Sistem Transportasi Atasi Macet di Medan dan Bandung
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Seoharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
3 Kandidat yang Akan Jabat Menteri BUMN Sementara
-
Bisnis Perawatan dan Perbaikan Bangunan Mulai Menggeliat
-
Syarat Take Over KPR, Harga Rumah Lebih Murah Daripada Beli Baru?
-
Berapa Gaji PPPK Paruh Waktu Lulusan SMA? Diatas Standar Kelayakan Hidup
-
Perusahaan TV Kabel Sky Fokus Streaming, Ratusan Karyawan Jadi Korban
-
BPJS Ketenagakerjaan Laksanakan Pasar Budaya K3 di PT Kahatex, Implementasi dari Permenaker
-
Ekonomi Dunia di Ambang Melambat, Bos BI Ungkap Biang Keroknya
-
Krim 'Seupil'! Quality Control Biskuit Roma Dikritik Habis oleh Siswa, Mayora Diminta Tanggung Jawab