Pengamat Beberkan Faktor yang Bikin Garuda Indonesia Alami Krisis

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan isu kebangkrutan Garuda Indonesia bukan lagi hal baru. Pasalnya lebih dari 10 tahun silam, maskapai penerbangan tertua di Indonesia ini juga pernah mengalami krisis finansial.

“Ini bukan berita baru. Garuda itu pernah untung kira- kira tahun 2014 karena dulu sebenarnya pernah untung besar setelah restrukturisasi kemudian beli pesawat baru dan seterusnya. Tahun depannya itu untungnya kecil lalu kemudian direvisi. Lalu lama- lama keuntungan besar itu habis karena setiap tahun direvisi,” papar Agus ketika menjadi narasumber di Forum Dialog HIPMI bertajuk “ Garuda Indonesia Ditengah Turbulensi” di Jakarta Selatan, Kamis, (15/6/2017).

Menurut Agus, krisis yang terjadi di Garuda Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, dikatakannya bisnis penerbangan adalah jenis bisnis tunai dengan keuntungan kecil sekitar 1 sampai 5 persen saja.

“Bisnis penerbangan itu bisnis cash, bisnis tunai. Untungnya kecil hanya 1-5 persen. Jadi bahaya kalau Garuda tidak punya banyak cash. Kalau sekarang (Garuda Indonesia) untung 1 atau 2 persen saja sudah bagus,” jelas Agus.

Faktor kedua, sambungnya adalah masalah budaya perusahaan yang selalu menggunakan fasilitas premium dengan harga tinggi. Budaya seperti ini tidak pernah berubah dari waktu ke waktu meskipun perusahaan ini terancam pailit.

"Garuda punya culture yang hebat. Kalau tinggal di hotel, minimal harus hotel bintang lima. Pakai baju batik harus yang mahal, begitu terus wine nya juga yang kelas wide. Jadi memang sudah begitu budayanya dan itu susah diubah," kata Agus.

Kemudian, selain dari segi budaya perusahaan yang terkenal premium, masalah regulasi juga menjadi penghambat perkembangan Garuda Indonesia. Pasalnya, saat hendak membeli pesawat baru pemerintah melarang proses pembelian langsung melainkan harus melalui proses tender. Berbeda hal dengan paskapai penerbangan swasta lain seperti Lion Air yang bisa langsung mengirim pesawat dari Seatlle ke Jakarta.

“Regulasinya berat. Karena bisnis cash tadi dia kalau mau beli pesawat harus tender. Lion air mau beli pesawat tinggal datang saja. Saya pernah beberapa kali ikut mereka negosiasi maupun ambil pesawat baru,” kisahnya.

Baca Juga: Garuda Indonesia Makin Kusut, Perlu Terobosan Pemerintah

Karena kebijakan pemerintah yang tidak mengizinkan pembelian pesawat secara langsung sering kali setelah proses tender selesai tren pesawat yang dibeli ternyata sudah turun dipasaran.

“Persoalannya ketika pesawat itu dibeli, itu kan ngantri nah kemudian ketika pesawat itu sudah jadi mungkin trennya sudah turun. Trend sekarang ini adalah 767 atau air bus 350. Yang 380 orang sudah tidak suka terlalu besar,” papar Agus.

Sayangnya, kata Agus tidak semua jenis pesawat yang dimiliki Garuda Indonesia membawa keuntungan sementara biaya yang dibutuhkan untuk maintainance pesawat jumlahnya cukup besar.

"Dia terlalu banyak jenis pesawatnya sementara biaya maintenance mahal," cetusnya.

Adapun harga bahan bakar avtur juga mengalami lonjakan yang signifikan yakni 15 persen lebih mahal dikarenakan pemasok avtur hanya dari Pertamina, ditambah dengan pungutan dari BPH Migas.

“Costnya 15 persen lebih mahal karena supply nya cuma satu dari Pertamina, dihitung rata- rata harga costnya lalu ada pungutan dari BPH Migas. Banyak macam- macam lagi sehingga mahal. Karena itu 30-40 persen operasional itu dari avtur,” terang Agus.

Satu lagi yang dikritisi oleh Agus yakni mengenai rute penerbanganGaruda Indonesia yang juga menjadi rute penerbangan maskapai asing.

"Rute banyak, ada 33 rute internasional di Indonesia. Market Garuda dihabisi asing. Harusnya asing kasih saja izin terbang malam. Jadi, ini perlu pembenahan, tidak hanya dari internal Garuda tapi juga sistem regulasi harus direvisi," pungkasnya.