Presiden Joko Widodo mengklaim beberapa waktu belakangan, Indonesia telah mampu meredam gejolak inflasi. Berdasarkan data Bank Indonesia angka inflasi nasional dalam kurun 2016-2017 tercatat cukup rendah. Bahkan pada akhir 2016, inflasi berada pada angka 3,02 persen, terendah dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir.
Menurutnya pemerintah pusat maupun daerah mampu mengendalikan inflasi itu karena telah membangun jaringan informasi secara baik.
"Beberapa tahun terakhir ini telah banyak sekali dibangun jaringan-jaringan dan prosedur-prosedur untuk menyebarluaskan informasi sehingga semua pasar bisa melihat harga," kata Jokowi saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
Dengan tersedianya informasi itu, para petani misalnya, dapat lebih cepat dalam mengetahui perkembangan harga komoditas di pasar. Informasi terkait harga komoditas ini pada gilirannya juga dapat meningkatkan efisiensi perencanaan paket kebijakan moneter yang akan diambil pemerintah.
Selanjutnya, Jokowi juga memberikan apresiasi terhadap semakin akurat dan tepat waktunya informasi yang disebarkan itu. Kecepatan waktu yang berhasil diraih dinilai sangat penting untuk mengetahui keadaan pasar dan memberikan respons cepat bila terjadi kenaikan harga komoditas.
"Jadi kalau ada harga barang lebih mahal di satu tempat, tapi murah di tempat lain, bisa langsung dikirim ke sana jadi harga stabil kembali," ucar dia.
Upaya ketiga yang ditempuh pemerintah ialah dengan menumbuhan budaya organisasi yang lebih awas terhadap segala perubahan harga. Sedikit saja terjadi perubahan harga, pemerintah akan langsung bergerak menanggapi perubahan itu.
"Kalau dulu naik dianggap biasa, sekarang tidak biasa. Ini budaya organisasi yang sangat baik untuk diteruskan," terang dia.
Baca Juga: Pasokan Garam Langka, Jokowi Akan Cek Langsung
Meski demikian, Jokowi tetap meminta jajarannya baik di pusat maupun daerah untuk terus berinovasi dalam menjaga dan menekan laju inflasi di tiap daerah.
"Karena kita sudah lama memiliki budaya pasrah soal inflasi. Sudah menjadi persepsi publik kisaran 8-10 persen itu sesuatu yang wajar dan tidak dapat diapa-apakan. Padahal bisa kita kerjakan. Kenapa di negara lain inflasi bisa sangat rendah sekali, satu sampai dua persen? Karena mereka melakukan sesuatu," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa
-
PLTP Ulumbu Jadi Studi Kasus Organisasi Internasional Sebagai Energi Listrik Ramah Lingkungan
-
Tinjau Tol PalembangBetung, Wapres Gibran Targetkan Fungsional Lebaran 2026
-
Harga Emas Antam Naik Lagi Didorong Geopolitik: Waktunya Akumulasi?
-
Menkeu Purbaya: Bos Bank Himbara Terlalu Bersemangat Jalankan Ide Presiden
-
BPJS Ketenagakerjaan-Perbarindo Tandatangani MoU, Berikan Perlindungan Jaminan Sosial Pegawai
-
Investor Asing Guyur Dana Rp 583,10 miliar ke Pasar Modal, IHSG Menghijau Selama Sepekan
-
Setelah Tak Naik, Pekerja-Pengusaha Ingin Menkeu Purbaya Moratorium Cukai Rokok 3 Tahun