Presiden Joko Widodo mengklaim beberapa waktu belakangan, Indonesia telah mampu meredam gejolak inflasi. Berdasarkan data Bank Indonesia angka inflasi nasional dalam kurun 2016-2017 tercatat cukup rendah. Bahkan pada akhir 2016, inflasi berada pada angka 3,02 persen, terendah dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir.
Menurutnya pemerintah pusat maupun daerah mampu mengendalikan inflasi itu karena telah membangun jaringan informasi secara baik.
"Beberapa tahun terakhir ini telah banyak sekali dibangun jaringan-jaringan dan prosedur-prosedur untuk menyebarluaskan informasi sehingga semua pasar bisa melihat harga," kata Jokowi saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
Dengan tersedianya informasi itu, para petani misalnya, dapat lebih cepat dalam mengetahui perkembangan harga komoditas di pasar. Informasi terkait harga komoditas ini pada gilirannya juga dapat meningkatkan efisiensi perencanaan paket kebijakan moneter yang akan diambil pemerintah.
Selanjutnya, Jokowi juga memberikan apresiasi terhadap semakin akurat dan tepat waktunya informasi yang disebarkan itu. Kecepatan waktu yang berhasil diraih dinilai sangat penting untuk mengetahui keadaan pasar dan memberikan respons cepat bila terjadi kenaikan harga komoditas.
"Jadi kalau ada harga barang lebih mahal di satu tempat, tapi murah di tempat lain, bisa langsung dikirim ke sana jadi harga stabil kembali," ucar dia.
Upaya ketiga yang ditempuh pemerintah ialah dengan menumbuhan budaya organisasi yang lebih awas terhadap segala perubahan harga. Sedikit saja terjadi perubahan harga, pemerintah akan langsung bergerak menanggapi perubahan itu.
"Kalau dulu naik dianggap biasa, sekarang tidak biasa. Ini budaya organisasi yang sangat baik untuk diteruskan," terang dia.
Baca Juga: Pasokan Garam Langka, Jokowi Akan Cek Langsung
Meski demikian, Jokowi tetap meminta jajarannya baik di pusat maupun daerah untuk terus berinovasi dalam menjaga dan menekan laju inflasi di tiap daerah.
"Karena kita sudah lama memiliki budaya pasrah soal inflasi. Sudah menjadi persepsi publik kisaran 8-10 persen itu sesuatu yang wajar dan tidak dapat diapa-apakan. Padahal bisa kita kerjakan. Kenapa di negara lain inflasi bisa sangat rendah sekali, satu sampai dua persen? Karena mereka melakukan sesuatu," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
-
James Riady Tegaskan Tanah Jusuf Kalla Bukan Milik Lippo, Tapi..
-
6 Tablet Memori 128 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Pelajar dan Pekerja Multitasking
-
Heboh Merger GrabGoTo, Begini Tanggapan Resmi Danantara dan Pemerintah!
Terkini
-
COO Danantara Minta Publik Tak Khawatir Redenominasi: Sudah Dipikirkan dengan Baik
-
146 SPBU Pertamina Sudah Ditambahkan Etanol 5 Persen, Segera Lanjut Jadi 10 Persen
-
Desa BRILiaN dari BRI Jadi Pilar Pemerataan Ekonomi Nasional
-
Kementerian ESDM Berhati-hati Tangani Tambang Emas Ilegal di Mandalika
-
10 Kebiasaan Hedonisme yang Diam-Diam Menguras Dompet, Awas Bikin Gaji Langsung Lenyap!
-
Kementerian ESDM Alokasikan Anggaran Rp 4,35 Triliun untuk PLN
-
Trump Bagi-bagi Duit Rp 32 Juta ke Warganya, Dorong Harga Bitcoin Meroket?
-
Mengenal GrabModal Narik: Pinjaman untuk Driver yang Bisa Jeda Cicilan, Ini Syaratnya
-
OJK Kejar 8 Pinjol Nakal: Siapa yang Terancam Kehilangan Izin Selain Crowde?
-
Realisasi Anggaran Kementerian ESDM Baru 31 Persen, Ini Penjelasan Bahlil ke DPR