Ini Jurus Kemenhub Basmi Korupsi di Proyek Perhubungan Laut

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memastikan proyek-proyek yang tengah berjalan akan dikawal agar tidak ada lagi terjadi praktik korupsi.

"Kita juga sudah tentunya bergerak ke depan tidak bicara ke belakang bahwa ke depan akan meminta pengawalan kepada tim pengamanan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Bay M Hasani dalam perkenalan tiga pelaksana tugas dirjen baru di Jakarta, Senin (28/8/2017).

Selain itu, Bay mengatakan akan meminta pengawalan juga dari Kejaksaan untuk proyek-proyek perhubungan laut.

"Kita akan evaluasi kegiatan-kegiatan program yang saat ini sedang berjalan," katanya.

Namun, Bay tidak menjamin bisa memberantas mafia di Ditjen Perhubungan Laut seperti yang dikatakan Dirjen Perhubungan Laut sebelumnya Antonius Tonny Budiono.

"Saya enggak komentari tentang pengerukan itu, itu kasusnya kaitannya dengan KPK, ranahnya dengan KPK termasuk dengan mafia hubla, saya tidak mengerti yang dimaksud mafia seperti apa," katanya.

Bay M Hasani ditunjuk menjadi Plt Dirjen Perhubungan Laut menggantikan A Tonny Budiono yang terjerat kasus korupsi setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (23/8) malam di Mess Perwira Dirjen Hubla di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.

Tonny diketahui menerima uang gratifikasi senilai Rp20,74 miliar di dalam 33 tas dan saldo rekening.

Baca Juga: Kemenhub Segera Terbitkan Regulasi Baru Angkutan Online

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjamin bahwa kasus tersebut tidak akan mengganggu proyek di Perhubungan Laut yang tengah berjalan.

"Kami mempunya tim yang banyak, sehingga proyek pasti akan berjalan lancar," katanya. (Antara)