Suara.com - Sekretaris Direktur Jenderal Sumber Daya Air Lolly Martina memaparkan tantangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar dalam merealisasikan pembangunan bendungan besar.
Pertama, tantangan aksesibilitas. Menurut Lolly bendungan besar seharusnya diimbangi dengan akses ke bendungan tersebut sehingga pada waktu pelaksanaan konstruksi akan mempermudah mobilitas.
"Kemudian, nantinya acara-acara peresmian akan merasa nyaman jika menuju lokasi. Tentu saja saat operasi dan pemeliharaan akan mempermudah mobilitas. Beberapa bendungan dengan akses yang nyaman, dapat jadi destinasi baik bagi wisatawan," kata Lolly di Seminar Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan 2017, Kementerian PUPR, Rabu (20/9/2017)
Kedua, tantangan estetika. Dalam pembuatan bendungan, perlu estetika agar indah dipandang mata.
"Nantinya akan bisa jadi tempat pariwisata, sangat disayangkan apabila bendungan yang dibangun dengan biaya mahal desainnya biasa-biasa saja dan monoton," kata dia.
Ketiga, pengamanan bangunan vital. Lolly memandang pembangunan bendungan perlu rencana matang dan kawasan bangunan harus disusun bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi bendungan.
Keempat, tantangan mengenai biaya konstruksi dan waktu pelaksanaan. Menurutnya semakin tertunda pelaksanaan konstruksi suatu bendungan, biaya pembangunan bendungan semakin besar.
"Pembangunan bendungan besar paling cepat tiga tahun, artinya harga matrial konstruksi akan mempengaruhi inflasi, oleh karena itu diperlukan rencana sistematis dan rencana sejak awal project kreatifitas," katanya.
Kelima, tantangan SDM. Perlu banyaknya ahli bendungan untuk memikirkan konstruksi, operasi serta monitoring analisa.
Lolly menambahkan, pembangunan memang memberikan manfaat. Namun, tetap harus dipikirkan resiko besar yang akan terjadi.
"Memiliki resiko besar misalnya kegagalan konstruksi, perubahan ekosistem yang akan mengancam lingkungan dan mahalnya biaya konstruksi," kata dia.
Tetapi, banyaknya tantangan yang ada, Lolly berharap KNI-BB dan PUPR dapat termotivasi untuk memberikan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. (Maidian Reviani)
Berita Terkait
-
Syarat Mengajukan Rumah Subsidi Pemerintah, Luasnya Hanya 14 Meter?
-
Kebakaran LA: Kerugian Capai Rp2.200 T, Lampaui Anggaran Infrastruktur Prabowo!
-
KPK Tetapkan 2 Tersangka Kasus Pembangunan Shelter Tsunami Lombok Utara
-
Viral Dokter Koas Dipukuli, Harta Kekayaan Ayah Mahasiswa yang Diduga Penyebab Pemukulan Disorot
-
Dokter Koas di Palembang Dianaya, Diduga Perkara Anak Pejabat Kementerian PUPR
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Moody's Turunkan Outlook Peringkat Indonesia ke Negatif
-
BCA Wanti-wanti Gen Z: Hati-hati Beli Rumah Pakai KPR
-
Purbaya Datangi Perusahaan China Pengemplang Pajak, Rugikan Negara hingga Rp 5 T
-
Kecelakaan Maut di IUP Bukit Asam, Kementerian ESDM Terjunkan Tim Investigasi
-
Sempitnya Peluang Ekonomi RI, Saat Gelar Sarjana 'Keok' oleh Lulusan SD
-
Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Cuma 5,11 Persen, Purbaya Akui Tak Sesuai Janji
-
Juda Agung Bocorkan Tugas dari Prabowo usai Dilantik Jadi Wamenkeu Baru Pendamping Purbaya
-
Latar Belakang Juda Agung: Wamenkeu Baru Pernah Jabat Direktur IMF
-
7 Rekomendasi Dompet Digital Terbaik untuk Transaksi dari Luar Negeri
-
Dear Pak Prabowo! 23 Juta Rakyat RI Hidup Miskin, Mayoritas di Pulau Jawa