Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno akan dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Pelantikan ini akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (16/10/2017) pada pukul 16.00 WIB.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengingatkan kembali soal janji politik Anies-Sandi DP 0 persen untuk pembelian rumah bagi warga Jakarta. Sebab, kebijakan ini menjadi sorotan publik dan harus direalisasikan.
"Itu juga penting untuk beliau untuk terus diusahakan, dilaksanakan," kata Hidayat di DPR, Jakarta, Jumat (13/10/2017).
Namun, dia menyayangkan kondisi anggaran yang akan dihadapi Anies-Sandi. Sebab, APBD 2018 sudah diteken oleh Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat. Di mana rincian anggaran tersebut dianggap tidak mengakomodir kebijakan Gubernur selanjutnya.
"Ini memang kondisi yang sangat disayangkan," kata Hidayat.
Harusnya, tambah Hidayat, sebagai negarawan, Djarot bisa mempertimbangkan bahwa APBD 2018 ini akan digunakan oleh pemimpin selanjutnya, yaitu Anies-Sandi.
"Harusnya kalau memang betul betul gubernur yang negarawan, disisakanlah ruang yang memungkinkan agar program baru dari gubernur yang dipilih rakyat," tambah dia.
"Apakah 10 persen, 20 persen dari APBD itu, diberi ruang untuk mengakomodasi sepenuhnya program program dari gubenrur yang baru karena sekali lagi APBD kan bukan milik pribadi Pak Djarot. APBD kan milik rakyat. Rakyat itu adalah yang kemarin mayoritas milih Pak Anies," tambah Wakil Ketua MPR ini.
Di sisi lain, dia mengatakan PKS punya tugas untuk mengawal program 100 hari kerja Anies-Sandi. Dia berharap, janji politik 100 hari kerja Anies-Sandi bisa dikerjakan dengan baik.
"Yang perlu dikawal betul-betul agar beliau betul-betul melaksanakan janjinya terkait program 100 hari," ujar dia.
Kemudian, Hidayat akan menagih janji politik Anies-Sandi tentang reklamasi teluk Jakarta. Di mana, Anies-Sandi berjanji untuk menolak pembangunan reklamasi teluk Jakarta.
Baca Juga: Tim Anies Laporan, Bagaimana Nasib Rumah DP 0 Persen - Reklamasi?
"Salah satunya terkait dengan konsistensi menolak reklamasi. Menurut kami memang penting beliau untuk konsisten," katanya.
Berita Terkait
-
KAI-WIKA Jual Apartemen Dekat Stasiun Senen Rp224 Juta Per Unit
-
Jelang Dilantik, Anies-Sandi Diingatkan Soal DP Rumah Nol Persen
-
Proses KPR Subsidi Lambat, BTN Dikeluhkan Banyak Pengembang
-
Program Satu Juta Rumah Selesaikan 623 ribu Unit Rumah Siap Huni
-
Kemendagri Minta Pemda Permudah Izin Bangunan Rumah Orang Miskin
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- 8 Sepatu Adidas untuk Jalan Kaki yang Sedang Diskon di Toko Resmi, Harga Jadi Rp500 Ribuan
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
DPR Soroti PSN 1 Juta Hektare, Begini Katanya
-
PLN Sedang Selidiki Penyebab Mati Lampu di Sumatra Bagian Utara
-
GMFI Kejar Laba Bersih 35,1 Juta Dolar AS di 2026, Begini Strateginya
-
Kementerian PU Butuh Rp30 Triliun untuk Bereskan 136 Perlintasan Sebidang
-
BI Minta Publik Tak Borong Dolar, saat Masyarakat Ramai-ramai Timbun Valas di Bank
-
Sumatra Gelap Gulita, Ini Penjelasan PLN
-
Menteri PU Akui Pembangunan Sekolah Rakyat Telat dari Target
-
Saatnya Wujudkan Rumah, Mobil & Liburan Impian Anda lewat BRI Consumer Expo Jakarta 2026
-
Purbaya Klaim BUMN Ekspor PT DSI Akan Diawasi Kemenkeu dan K/L Lain Demi Cegah Monopoli
-
Airlangga Bantah IHSG Jeblok Gegara Pemerintah Bentuk BUMN Ekspor PT DSI