Sri Mulyani: Infrastruktur Bukan Kemewahan Tapi Kebutuhan

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembangunan infrastruktur bukanlah kemewahan, tapi kebutuhan untuk membuat manusia dapat hidup lebih bermartabat.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Indonesia bukan terutama untuk menutupi kesenjangan kebutuhan sebagai negara berkembang. Tapi yang utamanya adalah, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sehari-hari.

Hal itu disampaikannya pada Seminar Hari Oeang ke-71 dengan tema “Sinergi Manajemen Aset,Treasury, dan Pembiayaan untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia”, di aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).

“Saya hampir yakin, setiap pagi Anda bangun tidur, pertama pergi ke kamar kecil. Kalau kita bandingkan 257 juta manusia bangun tidur semuanya menuju ke kamar kecil, maka bayangkan persoalan sanitasi dan air bersih itu merupakan sesuatu yang luar biasa penting. Di Jakarta mungkin tidak terlalu terasa kebutuhan itu, selalu taken for granted. Namun, ada bagian lain di Indonesia yang bahkan belum memiliki sanitasi air bersih dan listrik,” tuturnya.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014-2019, kebutuhan Indonesia untuk pembangunan infrastruktur mencapai lebih dari 5.000 triliun.

Nilai tersebut tidak dapat didanai hanya melalui APBN. Karenanya, mobilisasi dana dari badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta merupakan kebutuhan yang sangat penting.

“Dalam Kemenkeu sendiri, kami bekerja sama antar unit untuk bisa menyatukan langkah, bagaimana mengatur strategi membangun infrastruktur,” ujarnya.

Tidak hanya Kementerian Keuangan, BUMN di bawah binaan Kementerian Keuangan seperti PT SMF, PT SMI, dan PT PII juga turut berupaya untuk bisa mendiversifikasikan instrumen serta memaksimalkan balance sheet guna mendorong pembangunan infrastruktur.

Baca Juga: Di Depan MUI, Anies Ingin Warga Jakarta Berakhlakul Karimah

“Saya berharap, dengan peringatan Hari Oeang yang ke-71, Kemenkeu menjadi kementerian yang mampu terus mendengarkan kebutuhan rakyatnya. Mampu mendengar suatu kebutuhan pembangunan yang mendesak, dan terus melakukan berbagai upaya inovasi untuk bisa mewujudkan cita-cita dan memenuhi kebutuhan rakyat tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian,” harapnya.