Presiden Jokowi: Dulu Masyarakat Senang Berbelanja, Sekarang...

Suara.com - Kondisi perekonomian saat kini tidak bisa disamakan dengan kondisi 5-6 tahun silam. Tahun 2011-2012 adalah saat dimana Indonesia tengah mengalami booming komoditas, oleh karena itu pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai angka 7 persen sedangkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun 2017 ini berada pada 4,93 persen dan 4,95 persen.

Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan sambutan pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2017 yang digelar di Jakarta Convention Center, Selasa (28/11/2017).  Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowsrdojo.

Kondisi perekonomian dunia juga berbeda, tahun 2011-2012 pertumbuhan ekonomi dunia mencapai angka 5 persen, sedangkan saat ini hanya berada di kisaran 3 persen. Perlambatan pertumbuhan juga dialami oleh Tiongkok, pada tahun itu mencapai 12-13 persen, sekarang diperkirakan berada di kisaran 6 persen.

“Ini yang harus kita pahami dalam mengambil kebijakan. Perilaku konsumen berubah, banyak model bisnis baru yang mempengaruhi perilaku konsumen, perilaku konsumsi,” ucapnya.

Dahulu masyarakat senang berbelanja, baik ke toko maupun mal. Kini semuanya telah berubah. “Konsumsi warga ada pada dunia wisata, suka plesiran, suka wisata. Shifting ini yang harus kita mengerti, ada perubahan, ada pergeseran, juga dari offline ke online,” kata Presiden.

Presiden mengingatkan bahwa momentum yang ada sekarang ini harus dimanfaatkan. “Kita betul-betul ambil manfaatnya karena dalam 3 tahun terakhir sudah banyak sekali kemajuan di bidang ekonomi yang kita capai bersama,” ujar Presiden.

Terlebih lagi dengan diperolehnya predikat layak investasi dari tiga lembaga rating. “Saya kira ini sebuah momentum yang kita pakai, ini pertama kalinya sejak 1997 Indonesia layak investasi oleh tiga lembaga rating,” ucap Kepala Negara.

Peringkat kemudahan berusaha pun meningkat dari 106 ke 91 dan pada tahun 2017 meloncat lagi menjadi 72. “Artinya dalam dua tahun loncat 34 posisi,” tutur Presiden.

Di bidang regulasi, Presiden menginginkan peraturan yang ada memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan di lapangan. Banyaknya regulasi yang ada saat ini justru terkadang menjerat pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Baca Juga: Jokowi Minta Pertolongan di Lokasi Bencana Mendahulukan Manusia

“Yang dulu-dulu, Undang-Undang kita ini banyak yang pakai sponsor. Ya blak-blakan saja, sehingga banyak titipan-titipan. Hal seperti itu yang harus kita hilangkan,” kata Presiden.

Momentum lainnya yang harus dimanfaatkan adalah pertumbuhan ekonomi kuartal ke-3 tahun ini untuk ekspor barang dan jasa sebesar 17,27 persen, investasi sebesar 7,11 persen. “Yang dibawah 5 persen memang konsumsi rumah tangga 4,93, konsumsi pemerintah 3,4 persen,” ucap Presiden.

Disamping itu, Presiden jugaa mengungkapkan bahwa pertumbuhan informasi dan komunikasi 9,80 persen, jasa lainnya 8,71 persen, transportasi dan pergudangan 8,25 persen dan jasa perusahaan 8,07 persen.  Untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dibanding periode yang sama 2,9 persen tahun lalu, saat ini meningkat menjadi 12,1 persen.

“Kalau PPN tumbuh 12,1 persen artinya ada transaksi di situ. Pariwisata turis asing kuartal ke-3 mencapai 10,46 juta, ini naik 25 persen, tinggi sekali karena rata-rata dunia 5 persen, periode yang sama tahun 2016 itu 8,36 juta,” ujar Presiden.

Dalam pandangan Presiden, angka-angka pertumbuhan pada kuartal ke-3 tersebut harusnya menjadikan lebih optimis. Untuk nilai ekspor pada bulan Januari hingga September 2017 sebesar USD123,36 miliar atau naik 17,36 persen dibanding periode yang sama 2016.

Ekspor non migas naik 17,37 persen menjadi 125,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS). “Ini rekor baru lebih tinggi dibanding saat booming komoditas,” ucapnya.