Bangun Infrastruktur, Serapan Keuangan PUPR Capai Rp75,55 T

Suara.com - Secara keseluruhan, progres fisik pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di seluruh Indonesia per 29 November 2017 pukul 16.00 WIB mencapai 79,12 persen. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2016, sebesar 76,57 persen.

Adapun dari sisi penyerapan keuangan juga lebih tinggi, yakni 71,64 persen, atau sebesar Rp75,55 triliun dari total anggaran 2017, yakni Rp105,4 triliun, dibandingkan pada 2016 sebesar 67,06 persen dari total anggaran Rp98,19 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia, demi mendukung Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, diantaranya meningkatkan konektivitas antar wilayah, membangun dari pinggiran, ketahanan pangan dan air, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan, progres penyerapan anggaran dan fisik tahun ini lebih baik dibandingkan 2016. Selain itu, percepatan juga akan terus diupayakan dalam mencapai yang lebih baik lagi.

“Bagi Kementerian PUPR, dengan alokasi tahun ini sebesar Rp105,4 triliun, kenaikan 2 hingga 3 persen saja, maka besar anggaran yang terserap sekitar Rp2 triliun hingga Rp3 triliun. Secara nominal, besar sekali. Dengan progres fisik seperti ini, saya kira cukup baik dan ditargetkan penyerapan bisa mencapai 93 persen pada akhir tahun,” kata Basuki beberapa waktu lalu.

Pada 2018, Kementerian PUPR mendapatkan amanah membelanjakan anggaran sebesar Rp107,38 triliun. Kementerian PUPR menargetkan 5.516 paket senilai Rp33,99 triliun dilakukan lelang dini, seperti yang telah dilakukan Kementerian PUPR pada tahun-tahun sebelumnya.

Hingga 29 November 2017, sebanyak 999 paket pekerjaan senilai Rp5,8 triliun telah dilelangkan. Ditargetkan, 50 persen-60 persen paket pekerjaan yang lelang dini sudah bisa ditandatangani kontrak pekerjaannya pada Januari 2018, sebagai awal dimulainya pekerjaan.

Pelaksanaan lelang dini akan membuat pekerjaan pembangunan infrastruktur 2018 dapat langsung dilakukan sejak awal tahun 2018, sehingga penyelesaian lebih cepat dan dirasakan manfaatnya. Umumnya, waktu pelelangan memakan waktu sekitar 2 bulan.

Dari jumlah tersebut, berdasarkan unit organisasi eselon I, lelang dini terbanyak terjadi di Ditjen Bina Marga sebanyak 548 paket, dengan nilai Rp4,6 triliun, Sumber Daya Air sebanyak 368 paket, dengan nilai Rp881,9 miliar,  Ditjen Cipta Karya sebanyak 68 paket, dengan nilai Rp262, 5 miliar, dan Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak 4 paket, dengan nilai Rp6,4 miliar.

Menteri Basuki menginstruksikan agar pada 2018, pembangunan infrastruktur PUPR lebih mengoptimalkan potensi kontraktor swasta, mendorong investasi dalam negeri, penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan melalui program infrastruktur padat karya, dan mengendalikan progres pekerjaan sesuai target yang direncanakan.