Suara.com - Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Ahmad Syafii Maarif menyebut penguasaan tanah dan lahan di Indonesia yang didominasi oleh segelintir konglomerat domestik.
Sementara masyarakat menengah ke bawah hanya memiliki sedikit tanah.
"Sebanyak 80 persen tanah di negeri ini dikuasai oleh konglomerat dalam negeri, kemudian 13 persen asing. Artinya hanya tujuh persen sisanya yang dibagikan pada 250 juta orang (warga Indonesia)," kata Syafii Maarif dalam diskusi bertema Bersama Publik Perkuat Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di kantor PPATK, Jakarta, Selasa (19/12/2017).
Menurut Buya Syafii, begitu ia akrab disapa, 80 persen tanah yang dikuasai konglomerat dalam negeri mayoritas digunakan untuk kepentingan bisnis, seperti pertambangan, perkebunan dan lain sebagainya.
"Macam-macam, ada (untuk) kelapa sawit, perkebunan dan segala macam," ujar dia.
Penguasaan tanah dan lahan yang mayoritas dikuasi oleh konglomerat dana investor asing itu adalah kesalahan pemerintah daerah, seperti Gubernur dan Wali Kota/Bupati. Hal ini sudah berlangsung sudah lama, sejak otonomi daerah, karena yang memberikan izin adalah kepala daerah.
"Saya rasa ini persoalan lama, ini sudah puluhan tahun saya rasa. Jadi kita memang nggak awas ya, jangan hanya salahkan mereka (konglomerat), sebab yang beri izin kan pemerintah," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas
-
Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN
-
Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja
-
Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik
-
Purbaya Ungkap Harga BBM Stabil karena Ditanggung Pertamina Sementara
-
Harga BBM Tak Naik, Purbaya Akui Anggaran Subsidi Bengkak hingga Rp 100 Triliun
-
IHSG Akhirnya Bangkit, Ternyata Ini Pemicunya
-
Rupiah Ditutup Menguat, Dolar AS Turun ke Level Rp16.983
-
Siap-siap! Investor Bank Danamon Raih Dividen Rp 142 per Saham
-
Transformasi Kerja dan Efisiensi Energi Keniscayaan di Tengah Dinamika Global