Fokus Infrastruktur di Separuh Jalan Pemerintahan Jokowi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pelaksanaan belanja prioritas yang terkait dengan pembangunan infrastruktur pada tahun 2017 telah berlangsung dengan baik.

Sri Mulyani mengatakan bahwa penyerapan belanja pemerintah melalui belanja modal, transfer ke daerah maupun dana desa telah didukung oleh fundamental ekonomi yang baik.

Pertumbuhan ekonomi tercatat lebih baik karena didukung oleh stabilitas harga, tingkat inflasi, maupun nilai tukar kurs yang stabil sepanjang 2017.

Tidak Hanya Infrastruktur Fisik
Meski demikian, kata dia, realisasi belanja pemerintah ini tidak hanya dimanfaatkan untuk pembenahan infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur sumber daya manusia dan sosial.

Realisasi APBNP telah digunakan untuk 16,4 juta siswa yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar, 7,5 juta siswa yang mendapatkan bantuan operasional sekolah, dan 1,2 juta keluarga yang mendapatkan bantuan pangan nontunai.

Selain itu, 364,4 ribu mahasiswa mendapatkan beasiswa dari Program Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi dan 91,7 juta masyarakat mendapatkan manfaat dari Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.

Berikutnya, sebanyak 5,99 juta keluarga menjadi penerima manfaat melalui penyaluran Program Keluarga Harapan dan 14,2 juta keluarga ikut menerima bantuan subsidi pangan.

Pemerintah juga memberikan perhatian kepada pembangunan dan pengadaan alat utama sistem persenjataan dan alat material khusus seperti kapal apung, kapal perang, kapal latih, serta kendaraan tempur di TNI/Polri.

"Secara umum, realisasi APBNP terus dilakukan secara maksimal oleh pemerintah untuk mencapai target, serta mewujudkan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat," ujar Sri Mulyani.

Keadilan Sosial
Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang baik dan tepat sasaran dapat meningkatkan potensi perekonomian Indonesia agar lebih tumbuh sesuai dengan potensinya.

Ketua Program Studi S-3 Ilmu Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Abdul Azis memastikan pembangunan infrastruktur harus mampu meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan mengurangi biaya industri.

Menurut dia, infrastruktur sosial, seperti rumah sakit dan sekolah serta infrastruktur fisik, seperti jaringan energi, air, transportasi, dan komunikasi digital, menjadi bagian penting dalam ekonomi modern.

Walaupun demikian, investasi dalam infrastruktur yang berlebihan justru akan memberikan kontribusi yang negatif bagi pembangunan dan bisa menghambat pertumbuhan.

Misalnya, biaya ekonomi tinggi yang muncul ketika proyek berjalan dan tidak diprediksikan sebelumnya, atau tidak sinkronnya infrastruktur dengan kebutuhan lokal dan tujuan jangka panjang.

Untuk itu, Abdul menyarankan kebutuhan infrastruktur tersebut harus selaras dengan perencanaan jangka panjang dan kebijakan pembangunan serta kebutuhan daerah.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memandang perlu Pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan instrumen keadilan sosial dan tidak hanya sekadar pembangunan fisik.

Oleh karena itu, dia mengharapkan Pemerintah tidak hanya sibuk meresmikan proyek tol yang hanya diakses oleh kelompok tertentu, tetapi juga meresmikan proyek infrastruktur sosial lainnya.

"Kalau hanya meresmikan tol, seolah hanya berpihak pada masyarakat yang punya akses ke tol. Infrastruktur sebagai instrumen keadilan sosial kurang kuat. Presiden bisa lebih sering meresmikan proyek rumah sosial atau bendungan," ujarnya.

Selain itu, penyediaan infrastruktur seharusnya tidak hanya menggerakan roda perekonomian, tetapi juga melahirkan budaya baru yang positif bagi kemajuan masyarakat.

"Infrastruktur bukan hanya benda mati, melainkan juga soal kebudayaan. Membangun MRT dan LRT bisa menciptakan budaya baru, misalnya budaya tepat waktu," kata Burhanuddin.

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Maxensius Tri Sambodo mengingatkan bahwa infrastruktur ini harus bersinergi dengan pilar lainnya, yaitu sumber daya manusia, keuangan inklusif, dan tata kelola agar pembangunan yang adil dan makmur dapat terwujud.

Empat pilar tersebut penting jika Indonesia ingin mencapai keunggulan daya saing yang tinggi, tanpa meninggalkan lapisan masyarakat miskin atau rentan miskin atau sektor usaha kecil.

"Tidak hanya bagi generasi sekarang, tetapi juga yang akan datang. Jika pemerintah abai terhadap prinsip-prinsip tersebut, sudah dapat dipastikan mesin pertumbuhan ekonomi lambat laun akan meredup," katanya.

Bagaimana kondisi perekonomian di 2018? Simak di laman berikutnya...