Suara.com - Bupati Padangpariaman, Sumatera Barat, Ali Mukhni megatakan trase baru Tol Padang-Pekanbaru yang melintasi daerah itu telah ditentukan bersama pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PT Hutama Karya, dan konsultan.
"Pencarian trase baru tersebut kita lakukan beberapa hari lalu," kata Ali Mukhni di Parit Malintang, Kamis (4/1/2018).
Ia mengatakan jalur trase baru yang akan digunakan nanti yaitu mulai dari Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai yang merupakan perbatasan Padang dengan Padangpariaman.
Jalur tol nantinya berada di sebelah kanan jalan nasional Padang-Bukittinggi dan terus mengarah ke Bukittinggi hingga akhirnya menyeberangi jalan nasional itu di Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai atau sekitar lokasi rumah makan Lamun Ombak.
Jalur tersebut menuju Kawasan Terpadu Tarok di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam atau 2 kilometer dari gerbang memasuki kawasan tersebut, lalu terus ke Kabupaten Tanah Datar, dan Padangpanjang.
Meskipun sudah ditentukan, namun dirinya belum bisa memastikan berapa panjang jalur serta biaya yang akan digunakan dalam pembangunan tol trase baru tersebut.
"Namun kemungkinan anggaran yang akan digunakan jauh lebih besar dari trase lama yaitu jalan lingkar Duku-Sicincin yang melintas di depan Kantor Bupati Padangpariaman," katanya.
Ia menjelaskan dialihkannya jalur tol tersebut karena anggaran trase lama berasal dari pemerintah pusat dan provinsi sehingga apabila dilanjutkan maka akan berpotensi terjadi pelanggaran.
Namun lanjutnya dengan adanya trase baru tersebut maka akan menguntungkan daerah itu, karena dilewati oleh tiga jalan strategis yaitu jalan nasional Padang-Bukittinggi, jalan lingkar, dan Tol Padang-Pekanbaru.
Baca Juga: Proyek Jalan Tol Padang - Pekanbaru Didanai Jepang Rp9,5 Triliun
Sebelumnya Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Arie Yurwin memastikan jalan Tol Padang-Pekanbaru menggunakan trase baru yang dinilai lebih aman secara hukum dan bisa menghemat anggaran untuk ganti kerugian.
"Jika menggunakan trase lama dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dalam pemberian ganti kerugian yang bisa berimplikasi hukum," kata dia usai menghadiri Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Padang-Pekanbaru di Padang, Selasa, (28/11/2017). (Antara)
Berita Terkait
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan PT Sanitarindo, KPK Lanjutkan Proses Sidang Korupsi JTTS
-
Kasus Korupsi Jalan Tol Trans Sumatera, Legalitas Lahan Kini Diusut KPK
-
KPK Ungkap Korupsi JTTS Direncanakan Bintang Perbowo Jauh Sebelum Jadi Bos Hutama Karya
-
KPK Bongkar Akal Bulus Korupsi Tol Trans Sumatera: Lahan 'Digoreng' Dulu, Negara Tekor Rp205 M
-
BMKG Peringatkan Krisis Pangan Akibat Cuaca Ekstrem, Desak Pembangunan Infrastruktur Tahan Bencana
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Pakar Ingatkan Risiko Harga Emas, Saham, hingga Kripto Anjlok Tahun Depan!
-
DPR Tegaskan RUU P2SK Penting untuk Mengatur Tata Kelola Perdagangan Aset Kripto
-
Mengapa Rupiah Loyo di 2025?
-
Dukungan LPDB Perkuat Layanan Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan
-
LPDB Koperasi Dukung Koperasi Kelola Tambang, Dorong Keadilan Ekonomi bagi Penambang Rakyat
-
Profil Agustina Wilujeng: Punya Kekayaan Miliaran, Namanya Muncul di Kasus Chromebook
-
RUPSLB BRI 2025 Sahkan RKAP 2026 dan Perubahan Anggaran Dasar
-
Pemerintah Jamin UMP Tak Bakal Turun Meski Ekonomi Daerah Loyo
-
Mengapa Perusahaan Rela Dijual ke Publik? Memahami Gegap Gempita Hajatan IPO
-
KEK Mandalika Kembali Dikembangkan, Mau Bangun Marina