Jokowi Optimis Target Sertifikasi Tanah Rampung Tahun 2023

Suara.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang telah berhasil mencapai target yang diberikan pada tahun 2017.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara saat memberikan sambutan dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN, pada Rabu (10/1/2018), di Hotel Grand Sahid, Jakarta.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten dan kota, pusat, provinsi, kabupaten/kota sehingga target yang saya berikan kepada Pak Menteri di tahun 2017 yang lalu bisa tercapai," ujar Presiden.

Adapun target yang diberikan sebesar 5.000.000 bidang. Capaian yang telah dilaksanakan adalah untuk pengukuran dan pendaftaran sebanyak 5.262.162 bidang dan penerbitan sertifikat sebanyak 4.231.616 bidang. Sementara itu sebanyak 1.030.546 bidang tidak dapat diterbitkan sertifikatnya antara lain karena terdapat sengketa/perkara, alas hak tidak lengkap dan adanya peningkatan kualitas data.

Meski demikian, Presiden tak ingin berpuas diri. Dengan kerja keras yang selama ini dilakukan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN, ia pun optimis target penerbitan sertifikat tanah yang ada di seluruh Tanah Air akan rampung pada tahun 2025 mendatang.

"Biasanya yang nawar saya, Pak (Menteri BPN) 2025, saya tawar 2024, gitu. Ini malah tadi sudah menyampaikan insyaallah 2023 sudah rampung semuanya. Alhamdulillah kalau lebih cepat," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan sejumlah permasalahan yang menyangkut kinerja Kementerian ATR/BPN. Salah satunya adalah program reforma agraria dan redistribusi tanah yang ditekankan oleh Kepala Negara untuk segera diselesaikan. Mengingat saat ini telah terjadi ketimpangan dalam penguasaan atas tanah di Indonesia.

"Saya ingat betul, kalau di kota itu mau cari 50 meter persegi, 100 meter persegi saja, rakyat sudah kesulitan. Tapi ada yang memiliki HGU (Hak Guna Usaha) sampai juta hektar. Hal-hal seperti ini yang juga kita semuanya harus memiliki visi yang sama, memiliki semangat yang sama, bahwa rakyat itu harus dapat tanah, dapat lahan," kata Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden meminta jajaran Kementerian ATR/BPN untuk fokus melakukan identifikasi tanah HGU masa berlakunya telah habis dan tidak mengajukan perpanjangan sehingga bisa ditetapkan sebagai tanah terlantar serta dijadikan cadangan tanah negara.

Baca Juga: Jokowi Sebut Selama 45 Tahun, PDI Konsisten Bela Rakyat Kecil

"Karena semua negara itu pasti memiliki yang namanya tanah cadangan negara sehingga tanah-tanah tersebut bisa kita manfaatkan, didistribukan, diredistribusi kepada kelompok-kelompok masyarakat dari lapisan 40% masyarakat kita yang masih sangat memerlukan," ucapnya.

Selain itu, Presiden juga meminta jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mendukung seluruh proyek strategis nasional pemerintah, utamanya terkait percepatan proyek infrastruktur. Menurut laporan yang diterimanya, terdapat sejumlah keluhan tentang pembebasan tanah dan lahan dari para investor maupun perusahaan BUMN yang mendapatkan tugas dari pemerintah.

"Saya kira ini payung hukumnya juga sudah ada untuk kepentingan umum. Saya kira kita tahu semuanya sekarang tinggal apa? Kecepatan di lapangan, kecepatan penanganan di lapangan, eksekusi di lapangan yang memerlukan kerja sama, sinergi antara BPN, pemerintah daerah, dan kementerian atau lembaga yang terkait dengan kegiatan itu," tutur Presiden.

Terakhir, Presiden meminta jajaran Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan sengketa tanah dan status tanah yang ada di Kementerian ATR/BPN. Mengingat ketidakjelasan status tanah dan sengketa tanah yang terjadi berpotensi menimbulkan beragam gejolak di masyarakat.

"Karena kita tahu kalau sudah urusan sengketa lahan itu kadang-kadang antar keluarga saja sampai berantem, anak dengan orang tua sampai berantem, dengan tetangga sampai berantem. Rakyat dengan pemerintah, ada. Rakyat dengan perusahaan, ada. Rakyat dengan korporasi, ada. Rakyat dengan BUMN, ada," ujar Presiden.

Tak lupa, Presiden mengingatkan jajaran Kementerian ATR/BPN betapa pentingnya tugas dan pekerjaan yang diberikan pemerintah karena menyangkut hak dasar setiap rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Presiden mengajak jajaran Kementerian ATR/BPN untuk bersama-sama merubah pola pikir dan cara kerja ke arah yang lebih baik.