Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginginkan investor Arab Saudi juga ikut berinvestasi dalam proyek LRT, terutama untuk jalur Bumi Serpong Damai hingga Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
"Contohnya LRT BSD-Bandara, nanti kerja sama," kata Budi usai Konferensi Investor Properti Saudi-Indonesia di Jakarta, Senin (15/1/2018).
Dia menyebutkan potensi investasi LRT dari Arab Saudi mencapai Rp20 triliun.
Budi menjelaskan alasan penawaran proyek LRT kepada investor Arab Saudi, yaitu sangat tinggi nilai ekonominya, yaitu potensi penumpang yang tidak akan pernah sepi dari dan menuju bandara.
"Penumpang banyak yang menuju bandara jadi nilai daya beli relatif tinggi. Kita butuh mengurangi kemacetan yang ada di Soetta, jadi saya ingin banyaknya investasi di Soetta," ujarnya.
Dia menambahkan banyak manfaat yang didapat, yaitu terurainya kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta juga investor bisa menuai hasil yang besar karena potensi ekonominya sangat tinggi.
"Kalau dibiarkan dengan kendaraan yang tradisional seperti sekarang, suatu waktu kita bisa tiga jam kesana jadi secara investasi, mereka dapat 'return', dan permasalahan Jabodetabek juga terpecahkan," imbuhnya.
Budi menekankan untuk LRT BSD-Bandara Soetta diupayakan tidak seluruhnya dibiayai oleh APBN, tetapi ditawarkan terlebih dahulu ke swasta. "Nanti kita akan subsidi selisih tarif saja," katanya.
Selain Arab Saudi, dia mengatakan, negara-negara lain juga tertarik investasi di proyek LRT, yaitu Korea Selatan dan China.
Baca Juga: Menhub Ajak 150 Investor Arab Saudi Investasi di KEK Mandalika
Budi mengatakan idealnya proyek LRT segera dibangun karena kebutuhan akan moda transportasi yang memberikan kepastian waktu tempuh sudah sangat dibutuhkan.
"Kota-kota yang tumbuh di Selatan Jakarta begitu banyak sekarang ini beberapa mereka memutar ke Jakarta dan menambah kemacetan, nanti juga ada Kelapa Gading ke bandara, itu kan menarik," ucapnya.
Dalam kesempatan sama, Ketua Asosiasi Investor Arab Saudi di Indonesia Habab Alhanaya mengatakan pihaknya harus memanfaatkan potensi-potensi investasi yang ada di Indonesia.
Habab menambahkan pihaknya menghendaki adanya peraturan yang sederhana untuk mempermudah investasi di Indonesia.
"Yang pertama mengharapkan adanya kesederhanaan birokrasi. Sekarang untuk membuat perusahaan Indonesia, kami membutuhkan waktu lima bulan. Tentu ini sangat menghambat pengembangan investasi di Indonesia," katanya.
Kedua, adanya peraturan yang berkaitan dengan kepemilikan atau keikutsertaan unsur Indonesia di dalamnya.
Tag
Berita Terkait
-
KPK akan Periksa Eks Menhub Budi Karya Pekan Depan Terkait Kasus DJKA
-
KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Jadi Saksi Dugaan Suap Proyek DJKA
-
Jelang Mudik, Produk UMLM Lokal Siap Isi Kereta dan Stasiun
-
KPK Incar Keterangan Budi Karya Sumadi Terkait Skandal Suap Jalur Kereta Api DJKA
-
Tak Hadir Hari Ini, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Budi Karya di Kasus Suap DJKA
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- PERANG DIMULAI: Amerika dan Israel Serang Ibu Kota Iran
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
- Israel Bombardir Kantornya di Teheran, Keberadaan Imam Ali Khamenei Masih Misterius
Pilihan
-
Terungkap! Begini Cara CIA Melacak dan Mengetahui Posisi Ayatollah Ali Khamenei
-
Iran Klaim Hantam Kapal Induk USS Abraham Lincoln Pakai 4 Rudal, 3 Tentara AS Tewas
-
BREAKING: Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad Dilaporkan Tewas dalam Serangan Israel
-
Iran Kibarkan Bendera Merah di Masjid Jamkaran Usai Kematian Khamenei, Simbol Janji Balas Dendam
-
Profil Mojtaba Khamenei: Sosok Kuat Penerus Ali Khamenei, Calon Pemimpin Iran?
Terkini
-
IHSG Bisa Loyo Perdagangan Besok, Ini Saham-saham yang Bisa Dibidik
-
Purbaya Turun Tangan Selesaikan Proyek Jumbo Gas Abadi Masela
-
Transformasi Gaya Hidup Pintar, Produk Smart Home Makin Canggih Berkat AI
-
Kemenkeu Kantongi Rp 14,15 Triliun dari Penunggak Pajak Jumbo
-
Purbaya Tunggu Arahan Prabowo soal Tuntutan Buruh Minta THR Bebas Pajak
-
Klarifikasi DPR soal Polemik MBG Sedot Anggaran Pendidikan
-
BI Ungkap Banyak Orang dan Korporasi Malas Ajukan Kredit Bank
-
Ruang Udara Timur Tengah Ditutup, Gimana Nasib Penerbangan Umrah?
-
Bank Mega Syariah Gaet DPK Lewat Tabungan Kurban
-
Dolar AS Makin Mahal, Cek Kurs Terbaru di Bank Mandiri hingga BCA