Kebijakan Impor Beras Dinilai Tidak Sesuai Janji Politik Jokowi

Kebijakan Kementerian Perdagangan memberikan izin impor beras dianggap tak relevan dengan kondisi ketahanan pangan. Alasannya, sejumlah daerah justru surplus beras dan sebentar lagi akan memasuki masa panen.

"Jadi hari-hari ini publik dikagetkan dengan izin impor dari Kemendag denhan 500 ribu ton beras," kata Wakil Ketua MPR Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, di DPR, hari ini.

Meskipun beras hanya untuk persediaan, menurut Hidayat, tetap saja tidak relevan.

Hidayat kemudian menyebutkan daerah-daerah yang mengalami surplus beras.

"Banten, Jatim, Jateng, dan di Sulsel surplus. Banyak sekali kepala daerah yang secara tegas mengatakan lebih memilih untuk membeli dari daerah-daerah yang lain. Tadi Pak Sandiaga Uno menegaskan tidak setuju impor beras. Mendingan beli dari Banten atau Jabar atau Sulsel ya," tutur Hidayat.

Hidayat mengatakan Presiden Jokowi sudah bertemu petani dan mendengar aspirasi mereka.

"Dua hari yang lalu beliau (Jokowi) di Jateng, di Jabar itu ketemu petani langsung di sawah-sawah yang sangat amat ijo roy royo. Sudah seharusnya Pak Jokowi mendengar keluhan dari rakyat," Hidayat menambahkan.

Hidayat mengingatkan Presiden Joko Widodo sudah menjanjikan untuk tidak impor beras.

Hidayat mengatakan publik masih ingat janji Jokowi ketika masih kampanye.

"Sekalipun hanya untuk stok dan tak dikirim ke daerah, tapi ya tetap saja kata-kata impor itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dulu," ujar Hidayat.

Berita Terkait

Pilihan

Terkini

Kebijakan Impor Beras Dinilai Tidak Sesuai Janji Politik Jokowi

Tag

Berita Terkait

Terpopuler

Pilihan

Terkini