PKS Desak Bentuk Tim Independen untuk Audit Proyek Infrastruktur

Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan pemerintah dapat membentuk tim independen yang berasal dari berbagai pihak pemangku kepentingan guna melakukan audit komprehensif dalam pembangunan infrastruktur.

"Pemerintah harus segera membentuk tim independen untuk melakukan audit secara komprehensif," kata Ketua Bidang Ekonomi Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS Memed Sosiawan di Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Menurut dia, pembentukan tim independen guna mengaudit dan mengevaluasi penting karena serentetan kecelakaan infrastruktur selama dua tahun terakhir.

Memed berpendapat, audit secara komprehensif akan menjawab adanya permasalahan dalam soal teknik, kebijakan, pembiayaan, kesalahan manusia, atau faktor lingkungan hidup.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan seluruh proyek pekerjaan pembangunan infrastruktur layang yang ada di seluruh Indonesia dihentikan sementara.

Dalam konferensi pers usai menggelar rapat di Kementerian PUPR Jakarta, Selasa (20/2), Menteri Basuki dan kedua menteri lainnya, yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Rini Soemarno sepakat untuk menghentikan sementara seluruh pekerjaan pembangunan infrastruktur pada struktur layang yang menggunakan beban berat.

"Sebetulnya kecelakaan pagi tadi tidak terlalu 'high tech' tetapi perlu kecermatan dan kedisiplinan sehingga kami melihat sementara pekerjaan yang dikerjakan di atas permukaan tanah atau bidang layang dihentikan sementara," kata Basuki.

Ia menilai penghentian sementara ini untuk mengevaluasi proyek konstruksi layang secara menyeluruh, baik dari desain, metodologi kerja, SOP, tenaga kerja dan perawatan.

Menurut dia, langkah ini diambil untuk menjamin keamanan dan keselamatan pekerja dan pengguna layanan hasil konstruksi. Selain itu, dalam dua tahun ini terjadi sebanyak 14 kecelakaan konstruksi atau kegagalan bangunan yang beberapa diantaranya mengakibatkan korban jiwa maupun luka-luka.

Evaluasi menyeluruh akan dilakukan oleh Asosiasi Kontraktor Indonesia dibantu oleh konsultan independen. Sementara untuk konstruksi "at grade" seperti pekerjaan rigid pavement, pengaspalan, pondasi dan bendungan bisa untuk terus dilanjutkan.

Basuki memaparkan penghentian sementara pekerjaan konstruksi layang berlaku untuk seluruh pembangunan jalan Tol Trans Jawa, Trans Sumatera, Tol di Kalimantan, Sulawesi, jembatan panjang maupun proyek LRT, MRT dan proyek swasta. (Antara)