Menhub Ingin Saham Indonesia di Pelabuhan Patimban 51 Persen

Suara.com - Porsi saham Indonesia dalam proyek Pelabuhan Patimban, Jawa Barat dipastikan lebib besar dari porsi saham Jepang. Kepastian ini dikemukakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Yang kita bisa bilang sekarang, Indonesia lebih besar dari Jepang, bagaimananya nanti kita lelang," kata Budi usai diskusi yang bertajuk "Eksplorasi Potensi Pemanfaatan Inovasi 'Start Up' untuk Peningkatan Kinerja Transportasi" di Jakarta, Rabu (28/2/2018). Dia mengatakan operator Indonesia akan mendapatkan saham sebesar 51 persen, sementara Jepang 49 persen.

Saat ini, kata dia, masih dilakukan lelang kontraktor dan pembangunan dimulai pada April tahun ini.

"Lagi lelang sekarang pengerjaan konstruksinya. Sekarang sedang finalisasi, sudah masuk semua penawarannya, mungkin kita finalisasi bulan ini, bulan April kita mulai," katanya.

Sementara itu, lelang untuk menentukan operator akan dilakukan pada Mei atau Juni mendatang.

Direktur PT Pelindo II Elvyn G Masassya mengatakan pihaknya ingin menjadi pemegang saham mayoritas.

"Kami sangat berminat. Indonesia rencananya akan memegang saham 51 persen dan kami ingin menjadi mayoritas," katanya.

Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kozo Honsei sebelumnya berharap banyak swasta nasional yang terlibat sebagaimana permintaan pihak Jepang untuk mengurangi porsi perusahaan atau badan milik pemerintah.

Hal itu juga telah disampaikan dalam The 8th Vice-Ministerial Meeting in the Transport Sector between Indonesia and Japan.

Wakil Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Pariwisata yang dimpipin oleh Wakil Menteri untuk Urusan Internasional Hiroshi Narahira mengatakan Pemerintah Jepang menyampaikan permintaan kepada Pemerintah Indonesia agar memperluas peran swasta dalam pengelolaan Pelabuhan Patimban.

Jepang menginginkan Pelabuhan Patimban dioperasikan oleh operator independen dan mengurangi porsi dominan dari Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik Pemerintah Indonesia dengan memperluas atau memperbesar saham pihak swasta.

Pemerintah Indonesia dan Jepang juga telah resmi menandatangani pinjaman proyek Pelabuhan Patimban Tahap 1 senilai 118,9 miliar yen atau setara Rp14,2 triliun melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA).

Isi perjanjian pinjaman tersebut, di antaranya suku bunga 0,1 persen di mana suku bunga tahunan untuk jasa konsultan sebesar 0,01 persen, masa pengembalian 40 tahun termasuk masa tenggang 12 tahun dan syarat pengadaan mengikat.

Pemerintah menetapkan Pelabuhan Patimban sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pembangunan Pelabuhan Patimban terbagi menjadi tiga tahap, khusus untuk tahap pertama terbagi lagi ke dalam dua fase.

Tahap pertama fase 1 Pelabuhan Patimban akan memiliki terminal kendaraan dengan dermaga sepanjang 300 meter serta terminal peti kemas 420 x 35 meter dari total panjang dermaga keseluruhan tahap 1, 2 dan 3 sepanjang 4.320 meter, serta kedalaman perairan -10 m LWS. Sedangkan lapangan peti kemas memiliki luas 35 hektar dengan kapasitas 250.000 TEUs dari total kapasitas Tahap 1 sebesar 3,75 TEUs. Selanjutnya, di tahap pertama fase kedua nantinya terminal kendaraan menjadi 690 m sedangkan terminal peti kemas diperpanjang dan diperluas menjadi 1.740 x 35 meter dari total panjang dermaga keseluruhan 4.320 meter, dengan kedalaman -14 m LWS. Sedangkan lapangan peti kemas ditambah seluas 66 hektar dengan kapasitas 3,5 juta TEUs dari total kapasitas 3,75 TEUs utk Tahap 1.

Pembangunan Pelabuhan Patimban dibiayai oleh pinjaman Jepang melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) sebesar 1,03 Miliar dolar AS dan pendanaan dari dalam negeri antara lain untuk pengadaan lahan sekitar Rp500 miliar, sedangkan anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan peralatan, pengoperasian dan pemeliharaan akan menjadi porsi operator pelabuhan.

Porsi saham Indonesia dalam proyek Pelabuhan Patimban, Jawa Barat dipastikan lebib besar dari porsi saham Jepang, kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Yang kita bisa bilang sekarang, Indonesia lebih besar dari Jepang, bagaimananya nanti kita lelang," kata Budi usai diskusi yang bertajuk "Eksplorasi Potensi Pemanfaatan Inovasi 'Start Up' untuk Peningkatan Kinerja Transportasi" di Jakarta, Rabu (28/2/2018). Dia mengatakan operator Indonesia akan mendapatkan saham sebesar 51 persen, sementara Jepang 49 persen.

Saat ini, kata dia, masih dilakukan lelang kontraktor dan pembangunan dimulai pada April tahun ini.

"Lagi lelang sekarang pengerjaan konstruksinya. Sekarang sedang finalisasi, sudah masuk semua penawarannya, mungkin kita finalisasi bulan ini, bulan April kita mulai," katanya.

Sementara itu, lelang untuk menentukan operator akan dilakukan pada Mei atau Juni mendatang.

Direktur PT Pelindo II Elvyn G Masassya mengatakan pihaknya ingin menjadi pemegang saham mayoritas.

"Kami sangat berminat. Indonesia rencananya akan memegang saham 51 persen dan kami ingin menjadi mayoritas," katanya.

Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kozo Honsei sebelumnya berharap banyak swasta nasional yang terlibat sebagaimana permintaan pihak Jepang untuk mengurangi porsi perusahaan atau badan milik pemerintah.

Hal itu juga telah disampaikan dalam The 8th Vice-Ministerial Meeting in the Transport Sector between Indonesia and Japan.

Wakil Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Pariwisata yang dimpipin oleh Wakil Menteri untuk Urusan Internasional Hiroshi Narahira mengatakan Pemerintah Jepang menyampaikan permintaan kepada Pemerintah Indonesia agar memperluas peran swasta dalam pengelolaan Pelabuhan Patimban.

Jepang menginginkan Pelabuhan Patimban dioperasikan oleh operator independen dan mengurangi porsi dominan dari Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik Pemerintah Indonesia dengan memperluas atau memperbesar saham pihak swasta.

Pemerintah Indonesia dan Jepang juga telah resmi menandatangani pinjaman proyek Pelabuhan Patimban Tahap 1 senilai 118,9 miliar yen atau setara Rp14,2 triliun melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA).

Isi perjanjian pinjaman tersebut, di antaranya suku bunga 0,1 persen di mana suku bunga tahunan untuk jasa konsultan sebesar 0,01 persen, masa pengembalian 40 tahun termasuk masa tenggang 12 tahun dan syarat pengadaan mengikat.

Pemerintah menetapkan Pelabuhan Patimban sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pembangunan Pelabuhan Patimban terbagi menjadi tiga tahap, khusus untuk tahap pertama terbagi lagi ke dalam dua fase.

Tahap pertama fase 1 Pelabuhan Patimban akan memiliki terminal kendaraan dengan dermaga sepanjang 300 meter serta terminal peti kemas 420 x 35 meter dari total panjang dermaga keseluruhan tahap 1, 2 dan 3 sepanjang 4.320 meter, serta kedalaman perairan -10 m LWS. Sedangkan lapangan peti kemas memiliki luas 35 hektar dengan kapasitas 250.000 TEUs dari total kapasitas Tahap 1 sebesar 3,75 TEUs. Selanjutnya, di tahap pertama fase kedua nantinya terminal kendaraan menjadi 690 m sedangkan terminal peti kemas diperpanjang dan diperluas menjadi 1.740 x 35 meter dari total panjang dermaga keseluruhan 4.320 meter, dengan kedalaman -14 m LWS. Sedangkan lapangan peti kemas ditambah seluas 66 hektar dengan kapasitas 3,5 juta TEUs dari total kapasitas 3,75 TEUs utk Tahap 1.

Pembangunan Pelabuhan Patimban dibiayai oleh pinjaman Jepang melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) sebesar 1,03 Miliar dolar AS dan pendanaan dari dalam negeri antara lain untuk pengadaan lahan sekitar Rp500 miliar, sedangkan anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan peralatan, pengoperasian dan pemeliharaan akan menjadi porsi operator pelabuhan.