Suara.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni tol laut dinilai belum berjalan sesuai harapan.
"Program tol laut sasarannya untuk mengatasi hambatan konektivitas antarkota dan antardaerah, tapi realisasinya belum berjalan optimal," kata Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Senin (16/4/2018).
Bambang merujuk pada data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), bahwa realisasi muatan tol laut pada 2017 mencapai 212.865 ton atau 41,2 persen dari target 517.200 ton, sedangkan realisasi muatan baliknya hanya 20.274 ton atau 3,9 persen.
Politisi Partai Golkar ini, mendorong Kemenhub segera membuat regulasi teknis yang berkaitan dengan implementasi program tol laut, guna menghindari tumpang tindih perizinan sekaligus mempermudah arus masuk dan keluar barang di pelabuhan.
Bambang juga meminta Kemenhub mengoptimalkan daya angkut kapal, khususnya muatan balik dari Indonesia bagian timur, caranya dengan menyalurkan kapal-kapal perintis yang mampu menjadi penghubung ke kapal besar.
"Ini demi menciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok," katanya.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu berharap, Kemenhub dapat menugaskan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) agar bersinergi dengan kapal perintis milik daerah dalam menyukseskan program tol laut.
"Tujuannya memangkas biaya tinggi dan juga mempermudah pengiriman barang lewat laut," katanya.
Bambang menambahkan, hal lain yang perlu dilakukan Pemerintah untuk menyukseskan program tol laut, adalah memperbaiki infrastruktur pendukung dan moda transportasi darat, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Program pendukung yang harus dilakukan Pemerintah secara cepat, kata dia, adalah penyiapan gudang penyimpanan, truk-truk pengangkut, supermarket, serta sumber daya manusia (SDM) bongkar muat.
Bambang meyakini, ketersediaan infrastruktur akan lebih menjamin kelancaran distribusi komoditas, sehingga berdampak pada berkurangnya disparitas di masyarakat. (Antara)
Berita Terkait
-
Kemenhub Deadline Kapal Penyeberangan: Bereskan Izin atau Dilarang Mudik
-
Inflasi Awal 2026 Stabil, Mendagri Dorong Daerah Perkuat Cadangan Logistik
-
Bongkar Muat Kapal Molor hingga 6 Hari, Biaya Logistik Kian Mahal
-
Dari Langit Dunia ke Nusantara: Jaringan Singapore Airlines yang Bikin Indonesia Makin Terhubung
-
Kemensos Terus Suplai Logistik dan Buka Posko Kesehatan Korban Longsor Cisarua
Terpopuler
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
- 7 HP Flagship Terkencang Versi AnTuTu Februari 2026, Jagoannya Gamer dan Multitasker
- Kenapa Pajak Kendaraan Jateng Naik, tapi Jogja Tidak? Ini Penjelasannya
Pilihan
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
Terkini
-
Tak Cuma BUMI, Ini Saham-saham Bakrie yang Harganya Meroket
-
Kepercayaan Pengguna Antar CEO Indodax Jadi Sosok Berpengaruh Lini Aset Digital
-
Regulasi Baru Disebut Bisa Pukul Kesejahteraan Petani Tembakau
-
Awas! Praktik Jual-Beli Rekening Bisa Dijerat Hukum Penjara
-
Punya Cadangan Uranium dan Thorium, Pakar Dorong Pemerintah Segera Bangun PLTN
-
Viral Kejagung Geledah Rumah Pejabat Pajak Temukan Rp 920 Miliar, Kemenkeu Pastikan Hoaks
-
Produsen Minuman Alkohol Heineken PHK 6.000 Pekerja
-
WSKT Rampungkan Proyek Rumah Sakit di Kalbar
-
Bank Saqu Gaet Komunitas Lari Bidik Nasabah Secara Organik
-
Daftar Proyek-proyek yang Akan Dijalankan Danantara