Suara.com - Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM menyatakan capaian investasi aneka energi baru terbarukan pada triwulan satu 2018 sebanyak 14,7 persen dari target.
"Akhir triwulan satu realisasinya adalah 294 juta dolar AS atau sekitar 14,7 persen dari target 2018," kata Direktur Panas Bumi, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari di Jakarta, Selasa (24/4/2018).
Ia menjelaskan target investasi aneka energi baru terbarukan pada tahun 2018 adalah sebesar dua miliar dolar AS. Sedangkan pada tahun sebelumnya realisasi sebesar 1,34 miliar dolar AS.
Kemudian rincian dari target tersebut adalah sebesar lima juta dolar AS untuk konservasi energi, 72 juta dolar AS untuk investasi bioenergi, sebesar 718 juta dolar AS untuk aneka EBT dan 1,21 miliar dolar AA untuk investasi panas bumi.
Pemerintah telah menetapkan target 23 persen EBT dari Bauran Energi Primer dan 17 persen dari Business as Usual (BAU) Energi Final yang dituangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN.
Selain itu, sebagai wujud komitmen Presiden RI pada COP 21, Pemerintah telah mengesahkan Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 yang mengamanatkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 adalah sebesar 29 persen dari BAU dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dari BAU dengan bantuan internasional.
Pemerintah Indonesia juga terus berupaya mendorong investasi energi terbarukan melalui kemudahan perizinan dan berbagai insentif pajak.
Sedangkan capaian total investasi EBT pada Oktober 2017 lalu sebesar Rp11,74 triliun. Pada tahun 2014, nilai investasi EBT sekitar Rp8,63 triliun, lalu meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp13,96 triliun. Tahun 2016, total investasi mencapai Rp21,25 triliun.
Kapasitas energi dari sektor EBT dinilai terus meningkat. Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) terpasang hingga Oktober 2017 telah mencapai 1.808,5 MW.
Pemerintah dari 2014 hingga 2017 telah membangun 471 unit pembangkit berbasis EBT dengan total kapasitas 38,9 MW. Menurutnya, pembangkit tersebut mampu mengaliri listrik kepada 67.000 kepala keluarga (KK). (Antara)
Berita Terkait
-
Setelah Izin Dibekukan, Sejumlah Perusahaan Tambang Mulai Bayar Reklamasi
-
E10 Wajib 10 Persen: Kenapa Kebijakan Etanol Ini Dikhawatirkan?
-
Kementerian ESDM: Etanol Bikin Mesin Kendaraan jadi Lebih Bagus
-
Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang
-
Pertamina Klaim Vivo dan BP Siap Lanjutkan Pembicaraan Impor BBM
Terpopuler
- 3 Link DANA Kaget Khusus Hari Ini, Langsung Cair Bernilai Rp135 Ribu
- Karawang di Ujung Tanduk Sengketa Tanah: Pemerintah-BPN Turun Gunung Bahas Solusi Cepat
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
- 14 Kode Redeem FC Mobile Hari Ini 7 Oktober 2025, Gaet Rivaldo 112 Gratis
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini: Antam di Pegadaian Rp 2,4 Juta per Gram, UBS dan Galeri 24 Juga Naik!
-
Ragnar Oratmangoen Ujung Tombak, Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
BREAKING NEWS! Tanpa Calvin Verdonk, Ini Pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Waketum PSI Dapat Tugas dari Jokowi Usai Laporkan Penyelewengan Dana PIP
-
Ole Romeny Diragukan, Siapa Penyerang Timnas Indonesia vs Arab Saudi?
Terkini
-
Jelang 1 Tahun, Mantan Menteri ESDM Kritik Pemerintahan Prabowo-Gibran
-
ESDM Gandeng P2MI, Ciptakan Pekerja Migran Energi yang TerlindungidanKompeten
-
CDIA, WIRG dan TOBA Jadi Opsi Menarik di Tengah Proyeksi Penguatan IHSG Hari Ini
-
Dewan Komisioner LPS Baru Resmi Dilantik Presiden Prabowo, Ini Jajarannya
-
Harga Emas Hari Ini: Antam di Pegadaian Rp 2,4 Juta per Gram, UBS dan Galeri 24 Juga Naik!
-
Perencanaan dan e-RDKK yang Tepat Jadi Kunci Optimalisasi Penyerapan Pupuk Subsidi di Aceh
-
RI Resmi Punya Pembangkit Listrik Paling Canggih Se-Asia Tenggara
-
Bahlil: Permen Minerba akan Prioritaskan UMKM dan Koperasi Lokal, Bukan dari Jakarta
-
Purbaya Minta Tak Perlu Ada Wamenkeu Baru: Dari Pada Saya Pusing
-
Dirut BSI Tunggu Menkeu Purbaya untuk Jelaskan Penyerapan Dana Titipan Pemerintah