Suara.com - Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan beredarnya rekaman percakapan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir yang diduga membahas fee proyek.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah angkat bicara terkait percakapan salah seorang pembantunya di kabinetnya itu. Sayangnya, komentar Presiden Jokowi dianggap masih belum tegas.
"Saya tidak mau komentar sebelum semuanya jelas," kata Presiden Joko Widodo singkat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4/2018) kemarin.
Sikap Joko Widodo itu menuai kritik dari Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan. Kata Mamit, Joko Widodo seharusnya jangan terkesan menghindari pertanyaan itu.
Presiden Joko Widodo diminta segera turun tangan dalam skandal percakapan Rini dan orang nomor satu di PLN yang sudah berujung melahirkan wacana sebuah pansus di DPR.
"Presiden memang harus ikut turun tangan, dia harus membuat semuanya lebih clear, sekarang kan masih abu-abu," kata Mamit saat dihubungi.
Ini tahun politik, semua isu pun bisa dibuat jadi barang panas. Setelah kemunculan rekaman itu, di tengah masyarakat kini bermunculan banyak persepsi. Presiden Joko Widodo jangan sampai membiarkan persepsi yang muncul semakin liar.
"Kalau dibiarkan begitu saja, persepsi masyarakat bisa bertanya dengan kinerja Jokowi. Dan ini bisa memberatkan PLN juga Pertamina," lanjut Mamit.
Terkait Ari Soemarno, Mamit mengakui kalau sosok kakak kandung Rini Soemarno itu punya nama besar di sektor migas negeri ini. Ari, kata Mamit, hingga sekarang juga masih punya pengaruh luar biasa.
Baca Juga: Polri Belum Terima Laporan Menteri BUMN dan Dirut PLN
"Kalau bicara pengaruhnya dia di Pertamina, kita harus akui masih ada orang-orang dia itu. Jadi secara sosok dia itu, AS (Ari Soemarno) orang yang cukup berkuasa dan berpengaruhlah di Pertamina," ucap Mamit.
"Cuma sekarang bagaimana pengaruh itu digunakan untuk kepentingan baik Pertamina maupun PLN. Apalagi sekarang dia itu di BUMN," Mamit menambahkan.
Berita Terkait
-
Bupati Lampung Tengah Kantongi Fee Proyek Rp 5,75 Miliar: Dipakai Buat Bayar Utang Kampanye
-
RUPTL 2025-2034 Butuh Rp 3000 Triliun, PLN: Tak Mungkin Dikerjakan Sendiri
-
Bongkar Penampakan Ijazah Gibran dengan Alumni MDIS Singapura, Apakah Sama?
-
Riwayat Pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School Disorot, Ini Fakta dan Profil Sekolahnya
-
Dony Oskaria Resmi Ditunjuk Presiden Prabowo Subianto Jadi Plt Menteri BUMN
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pilihan Baru BBM Ramah Lingkungan, UltraDex Setara Standar Euro 5
-
Pelanggan Pertamina Kabur ke SPBU Swasta, Kementerian ESDM Masih Hitung Kuota Impor BBM
-
Kementerian ESDM Larang SPBU Swasta Stop Impor Solar di 2026
-
59 Persen Calon Jamaah Haji Telah Melunasi BIPIH Melalui BSI
-
Daftar Lengkap Perusahaan Aset Kripto dan Digital yang Dapat Izin OJK
-
CIMB Niaga Syariah Hadirkan 3 Produk Baru Dorong Korporasi
-
Negara Hadir Lewat Koperasi: SPBUN Nelayan Tukak Sadai Resmi Dibangun
-
Kemenkop dan LPDB Koperasi Perkuat 300 Talenta PMO Kopdes Merah Putih
-
Kantor Cabang Bank QNB Berguguran, OJK Ungkap Kondisi Karyawan yang Kena PHK
-
Sepekan, Aliran Modal Asing ke Indonesia Masuk Tembus Rp240 Miliar