RUPTL 2025-2034 Butuh Rp 3000 Triliun, PLN: Tak Mungkin Dikerjakan Sendiri

Suara.com - Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menargetkan penambahan kapasitas sebesar 69,5 gigawatt (GW). Untuk merealisasikannya dibutuhkan dana setidaknya Rp 300 triliun.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan untuk mencapai target itu membutuhkan kolaborasi dengan pihak swasta, tidak bisa hanya bergantung pada PLN.

"Kebutuhan investasinya mendekati Rp 3.000 triliun. PLN tidak mungkin menanggung ini sendirian. Satu-satunya cara bergerak maju adalah melalui kolaborasi,” kata Darmawan dalam acara Electricity Connect 2025 di Jakarta pada Rabu (19/11/2025).

Dia merinci, penambahan kapasitas itu meliputi sekitar 48.000 kilometer transmisi dan 109.000 MVA gardu induk. Darmawan juga mengungkap, nantinya 69,5 GW yang ditargetkan, sebanyak 76 persen di antaranya berasal dari energi baru terbarukan.

Adapun porsi energi baru terbarukan dalam RUPTL terbaru yakni 42,6 GW (61 perse), storage 10,3 GW (15 persen), dan fosil 16,6 GW (24 persen).

Sementara untuk realisasi dalam periode 2025-2029 sebesar 27,9 GW yang terdiri dari energi fosil sebesar 12,7 GW (45 persen), EBT 12,2 GW (44 persen), dan Storage 3,0 GW (11 persen).

"Nah, tentu saja dengan adanya transisi energi ini, kita akan mampu menyediakan energi yang terjangkau.. Biaya pokok produksi diharapkan semakin menurun," katanya.

"Dan dalam proses itu, kita beralih dari energi berbasis impor ke energi berbasis domestik. Meningkatkan ketahanan energi sesuai dengan Asta Cita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto," sambungnya.

Selain itu, Darmawan pun mengeklaim bahwa target penambahan kapasitas listrik itu tidak hanya akan berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional, tapi sekaligus penciptaan lapangan kerja.

Baca Juga: Tarif Listrik PLN per kWh Periode November Hingga Desember 2025

"Dalam proses itu juga kita membangun lapangan pekerjaan. Dan dalam proses itu juga kita menciptakan lapangan kerja berarti membangun kemakmuran dan juga mempercepat pertumbuhan ekonomi," katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu menyebut rasio elektrifikasi yang dilayani PLN saat ini mencapai 98,54 persen, namun masih terdapat lebih dari 10 ribu lokasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum menerima layanan penuh.

Ia mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian elektrifikasi di wilayah tersebut dalam lima tahun ke depan, termasuk pemasangan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu dan percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal di 80.000 desa.

Jisman menegaskan bahwa transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan akan dilakukan dengan prinsip keterjangkauan, keberlanjutan, dan keadilan, mengingat potensi energi hijau Indonesia sangat besar.

Dalam acara Electricity Connect 2025, Pemerintah, PLN, dan para pelaku industri ketenagalistrikan sepakat memperkuat sinergi untuk menjalankan agenda nasional tersebut, memastikan RUPTL menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.