Suara.com - Manajemen PT. Garuda Indonesia Tbk akhirnya memberi tanggapan atas ancaman mogok massal yang dilayangkan oleh serikat karyawannya, termasuk pilot PT. Garuda Indonesia. Manajemen menegaskan kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung normal.
VP Corporate Secretary PT. Garuda Indonesia Tbk Hengki Heriandono menjelaskan bahwa manajemen telah mengambil langkah untuk mengantisipasi hal tersebut.
"Manajemen Garuda Indonesia telah melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Manajemen berharap serikat dapat terus mendukung iklim kerja yang kondusif bagi perusahaan khususnya di tengah-tengah tantangan persaingan bisnis yang semakin ketat," kata Hengki dalam dalam keterangan tertulis, pada Rabu (3/5/2018).
Selain itu, Hengki pun membantah kinerja direksi kargo yang dianggap oleh para karyawan Garuda Indonesia tidak berjalan baik. Hengki menjelaskan bahwa pendapatan kargo terus mengalami kenaikan.
"Sepanjang tahun 2017, Garuda Indonesia berhasil mengangkut 446,8 ribu ton angkutan kargo. Meningkat sebesar 7,4 persen dibandingkan tahun 2016 dengan pendapatan kargo Garuda Indonesia yang meningkat sebesar 8,2 persen menjadi 237,1 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2017," jelasnya.
Lebih lanjut, Hengki pun merespon salah satu tuntutan serikat karyawan, yakni adanya RUPS ulang atas pengangkatan direksi yang dirasa tidak sesuai dengan kemampuannya.
"Penentuan susunan dan struktur direksi Garuda Indonesia merupakan kewenangan penuh pemegang saham dan Kementerian BUMN RI. Berdasarkan hasil RUPST 2018, pemegang saham juga telah mengakomodir tuntutan serikat sebelumnya dalam kaitan dengan pengurangan jumlah direksi dengan meniadakan posisi direktur produksi dan mengangkat direktur operasi dan direktur teknik," katanya.
Ia pun menambahkan bahwa penyesuaian susunan direksi dalam putusan RUPST 2018 tersebut disebabkan melihat tantangan bisnis serta menyesuaikan dengan volume bisnis perusahaan yang terus meningkat.
Untuk diketahui, serikat karyawan PT. Garuda Indonesia Tbk yang tergabung dalam Serikat Bersama (SEKBER) mengancam akan mogok massal. Ancaman tersebut dikemukakan dalam jumpa pers di Pulau Dua Restaurant, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Rabu (2/5/2018).
Baca Juga: Terima Kunjungan Perwakilan OSIS, Jokowi Pakai Jaket Asian Games
Ancaman tersebut mengacu kepada tuntutan yang mereka ajukan perihal restrukturisasi direksi yang asalnya berjumlah 8 menjadi 6 direksi. Menurut Sekber, dua direksi yakni Direktur Marketing dan IT beserta Direktur Kargo dirasa tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
Selain itu pula, SEKBER menuntut pergantian direksi. Tuntutan ini disebabkan Direktur Personalia (SDM) banyak mengeluarkan peraturan perusahaan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Ancaman mogok massal tersebut dimulai pada hari ini, Kamis (3/5/2018) sampai satu bulan ke depan hingga ada keputusan RUPS ulang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim
-
Kebakaran Lahan Meluas ke Pemukiman, BPBD Cianjur Minta Warga Waspadai Puntung Rokok
-
140 Titik di Banten Darurat Air Bersih
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam
-
Dari Pencurian Ayam hingga Bentrok Jalanan: Mengapa Amuk Massa Terus Berulang?
-
Dari Made in Indonesia ke Made by Indonesia, Mendorong Produk Lokal Naik Kelas