Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli masih menunggu kesiapan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk debat terbuka terkait utang luar negeri. Hingga kini, tak ada kejelasan kapan debat tersebut akan dilaksanakan.
Menurut Rizal, beberapa stasiun televisi sudah mengajukan surat ke Presiden Joko Widodo supaya debat tersebut dapat segera dilaksanakan.
"Itu kan bagus sebetulnya, supaya terbuka seterang-terangnya masalah utang ini. Karena, kami katakan ini (utang luar negeri) sudah lampu kuning. Ternyata Sri Mulyani nggak punya nyali (berdebat)," kata Rizal di DPR, Jakarta, Kamis (3/5/2018).
Rizal mengatakan bahwa debat penting untuk digelar supaya publik tahu apa yang sebenarnya terjadi.
"Karena (dengan debat) nanti akan ketahuan siapa yang manipulatif gunakan data sepotong-sepotong, tidak menggunakan gambaran yang komprehensif tentang utang," ujar Fadli.
Selain itu, lanjut Rizal dengan adanya debat terbuka, akar persoalan utang luar negeri Indonesia yang dinilai salah satunya berasal dari Sri Mulyani, akan terbuka secara terang benderang.
Rizal menuding, pada saat menjabat sebagai Menkeu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sri menerbitkan bunga pinjaman yang lebih besar sebesar dua persen dari Thailand, Filipina dan Vietnam.
Padahal Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang menggantikan Sri Mulyani kala itu, menurut Rizal, menerbitkan surat utang dengan bunga di bawah satu persen.
"Jadi Sri Mulyani maju kena mundur kena. Kalau mau ikut debat sama saya, masyarakat Indonesia nanti bisa melihat siapa yang manipulatif dan siapa yang merupakan bagian masalah," ujar Rizal.
Kata Rizal, jika ternyata Sri menolak berdebat dengannya, maka Sri akan membuat citra Presiden Jokowi buruk di mata rakyat Indonesia. Sebab Jokowi telah memerintahkan agar debat tersebut digelar.
"Pak Jokowi sudah perintah untuk debat, tapi (Sri) malah nolak. Orang bingung siapa yang presiden, siapa yang anak buah, dan harusnya biasa saja lah," tutur Rizal.
Tag
Berita Terkait
-
Utang Luar Negeri Membengkak Tembus Rp7.784 Triliun, Pemerintah Fokus Biayai 3 Sektor Ini
-
Rupiah Jebol Rp18.110 dan IHSG Ambles 3%, Pasar Tak Percaya Jurus Baru Perry dan Purbaya?
-
Rupiah Tak Kunjung Kuat, Kinerja Perry dan Purbaya Jadi Sorotan
-
Pendapatan Negara Bisa Berkurang Gegara Pembatasan Nikotin dan Tar
-
Daftar Negara dengan Utang Paling Ekstrem, Indonesia Termasuk?
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Cara Mencari Sinyal TVRI di TV Digital dan TV Analog agar Bisa Nonton Siaran Piala Dunia 2026
- 4 SMA di Banten Terpilih Jadi Sekolah Unggul Garuda 2026, Ini Daftarnya
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
Pilihan
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
Terkini
-
Bank Mandiri Gelar Mandiri Jogja Marathon 2026 dan Program Mandiri Sahabat Desa di 28 Desa
-
Revisi UU Hak Cipta Bikin Biaya Operasional Usaha Makin Mahal? Ini Kata Pakar
-
BSI Catat DPK Rp382 Triliun, Percepat Ekspansi Global Lewat Dubai dan Siapkan Cabang di Arab Saudi
-
BRI Perkuat Digitalisasi, BRILink Agen Berpeluang Dapat Emas Gratis
-
Nasib Dana Investor DSI Terjawab, OJK dan LPSK Kawal Restitusi Ribuan Korban
-
IMF Peringatkan Risiko Ekonomi Negara Berkembang di Asia
-
Pengguna Livin by Mandiri Tembus 40,3 Juta, Transaksi Digital Capai Rp2.083 Triliun hingga Mei 2026
-
Rupiah Menuju Rp17.500, Pengamat: Sentimen Positif Pengetatan Anggaran MBG dan KDMP
-
Bahlil Ajukan Anggaran Rp 27,33 Triliun untuk ESDM, Disebut untuk Jaringan Gas Warga
-
Emiten WINE Tebar Dividen Rp3,5 per Saham, Bidik Pertumbuhan Pendapatan Lima Persen pada 2026