Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli masih menunggu kesiapan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk debat terbuka terkait utang luar negeri. Hingga kini, tak ada kejelasan kapan debat tersebut akan dilaksanakan.
Menurut Rizal, beberapa stasiun televisi sudah mengajukan surat ke Presiden Joko Widodo supaya debat tersebut dapat segera dilaksanakan.
"Itu kan bagus sebetulnya, supaya terbuka seterang-terangnya masalah utang ini. Karena, kami katakan ini (utang luar negeri) sudah lampu kuning. Ternyata Sri Mulyani nggak punya nyali (berdebat)," kata Rizal di DPR, Jakarta, Kamis (3/5/2018).
Rizal mengatakan bahwa debat penting untuk digelar supaya publik tahu apa yang sebenarnya terjadi.
"Karena (dengan debat) nanti akan ketahuan siapa yang manipulatif gunakan data sepotong-sepotong, tidak menggunakan gambaran yang komprehensif tentang utang," ujar Fadli.
Selain itu, lanjut Rizal dengan adanya debat terbuka, akar persoalan utang luar negeri Indonesia yang dinilai salah satunya berasal dari Sri Mulyani, akan terbuka secara terang benderang.
Rizal menuding, pada saat menjabat sebagai Menkeu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sri menerbitkan bunga pinjaman yang lebih besar sebesar dua persen dari Thailand, Filipina dan Vietnam.
Padahal Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang menggantikan Sri Mulyani kala itu, menurut Rizal, menerbitkan surat utang dengan bunga di bawah satu persen.
"Jadi Sri Mulyani maju kena mundur kena. Kalau mau ikut debat sama saya, masyarakat Indonesia nanti bisa melihat siapa yang manipulatif dan siapa yang merupakan bagian masalah," ujar Rizal.
Kata Rizal, jika ternyata Sri menolak berdebat dengannya, maka Sri akan membuat citra Presiden Jokowi buruk di mata rakyat Indonesia. Sebab Jokowi telah memerintahkan agar debat tersebut digelar.
"Pak Jokowi sudah perintah untuk debat, tapi (Sri) malah nolak. Orang bingung siapa yang presiden, siapa yang anak buah, dan harusnya biasa saja lah," tutur Rizal.
Tag
Berita Terkait
-
Kejari Jakbar Setor Rp530 Miliar Hasil Rampasan Kasus Judi Online ke Kas Negara
-
Kalang Kabut! Purbaya Terhimpit, Bahlil Terjepit
-
3 Lembaga Rating Beri Outlook Negatif, DPR Ingatkan Pemerintah Disiplin Lindungi Fiskal Negara
-
Kisruh Beasiswa LPDP, Waktunya Evaluasi Sistem?
-
Waspada Utang Pemerintah, Analis: Investor Bisa Cabut, Rupiah Makin Melemah
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- Apa Varian Tertinggi Isuzu Panther? Begini Spesifikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Amukan Si Jago Merah Hanguskan 10 Rumah dan 2 Lapak di Bintaro
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
Terkini
-
Program Gentengisasi Prabowo Dongkrak Permintaan Genteng di Sentra Majalengka
-
Bukan Beban, Kemnaker Sebut Mudik Bersama Investasi bagi Produktivitas Karyawan
-
Terbaru! Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4 Juta Ton
-
OJK Jatuhkan Denda Rp5,6 Miliar dalam Kasus IPO POSA, Benny Tjokro Disanksi Seumur Hidup
-
Bursa Kripto CFX Rilis Laporan Bulanan, Volume Perdagangan Spot Tembus Rp24,33 triliun
-
Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Cerminkan Perbaikan Ekonomi dan Administrasi
-
Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4 Juta Ton
-
Pensiunan Diincar Penipu Jelang Lebaran, Komisaris TASPEN Ariawan Ungkap Modusnya
-
Impor LPG dari Timur Tengah Dialihkan ke AS, Pasokan Dijamin Aman
-
Presiden Prabowo Subianto: Semua Kekayaan Alam Indonesia Milik Negara, Bukan Pengusaha