Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli masih menunggu kesiapan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk debat terbuka terkait utang luar negeri. Hingga kini, tak ada kejelasan kapan debat tersebut akan dilaksanakan.
Menurut Rizal, beberapa stasiun televisi sudah mengajukan surat ke Presiden Joko Widodo supaya debat tersebut dapat segera dilaksanakan.
"Itu kan bagus sebetulnya, supaya terbuka seterang-terangnya masalah utang ini. Karena, kami katakan ini (utang luar negeri) sudah lampu kuning. Ternyata Sri Mulyani nggak punya nyali (berdebat)," kata Rizal di DPR, Jakarta, Kamis (3/5/2018).
Rizal mengatakan bahwa debat penting untuk digelar supaya publik tahu apa yang sebenarnya terjadi.
"Karena (dengan debat) nanti akan ketahuan siapa yang manipulatif gunakan data sepotong-sepotong, tidak menggunakan gambaran yang komprehensif tentang utang," ujar Fadli.
Selain itu, lanjut Rizal dengan adanya debat terbuka, akar persoalan utang luar negeri Indonesia yang dinilai salah satunya berasal dari Sri Mulyani, akan terbuka secara terang benderang.
Rizal menuding, pada saat menjabat sebagai Menkeu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sri menerbitkan bunga pinjaman yang lebih besar sebesar dua persen dari Thailand, Filipina dan Vietnam.
Padahal Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang menggantikan Sri Mulyani kala itu, menurut Rizal, menerbitkan surat utang dengan bunga di bawah satu persen.
"Jadi Sri Mulyani maju kena mundur kena. Kalau mau ikut debat sama saya, masyarakat Indonesia nanti bisa melihat siapa yang manipulatif dan siapa yang merupakan bagian masalah," ujar Rizal.
Kata Rizal, jika ternyata Sri menolak berdebat dengannya, maka Sri akan membuat citra Presiden Jokowi buruk di mata rakyat Indonesia. Sebab Jokowi telah memerintahkan agar debat tersebut digelar.
"Pak Jokowi sudah perintah untuk debat, tapi (Sri) malah nolak. Orang bingung siapa yang presiden, siapa yang anak buah, dan harusnya biasa saja lah," tutur Rizal.
Tag
Berita Terkait
-
Baru 3,18 Juta Akun Terdaftar, Kemenkeu Wajibkan ASN-TNI-Polri Aktivasi Coretax 31 Desember
-
BI Bakal Hati-hati Kelola Utang Indonesia yang Tembus Rp 7.092 Triliun
-
Tiru Negara ASEAN, Kemenkeu Bidik Tarif Cukai Minuman Manis Rp1.700/Liter
-
BI: Utang Luar Negeri Indonesia Turun Tembus Rp 7.092 Triliun
-
Kapan Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025 Cair? Ini Kata Kemenkeu dan Realitanya
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Jelang Akhir Tahun Realisasi Penyaluran KUR Tembus Rp240 Triliun
-
Jabar Incar PDRB Rp4.000 Triliun dan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
-
BRI Insurance Bidik Potensi Pasar yang Belum Tersentuh Asuransi
-
Cara SIG Lindungi Infrastruktur Vital Perusahaan dari Serangan Hacker
-
Dukung Implementasi SEOJK No. 7/SEOJK.05/2025, AdMedika Perkuat Peran Dewan Penasihat Medis
-
Fakta-fakta RPP Demutualisasi BEI yang Disiapkan Kemenkeu
-
Rincian Pajak UMKM dan Penghapusan Batas Waktu Tarif 0,5 Persen
-
Tips Efisiensi Bisnis dengan Switchgear Digital, Tekan OPEX Hingga 30 Persen
-
Indef: Pedagang Thrifting Informal, Lebih Bahaya Kalau Industri Tekstil yang Formal Hancur
-
Permata Bank Targetkan Raup Rp 100 Miliar dari GJAW 2025