Kalang Kabut! Purbaya Terhimpit, Bahlil Terjepit

Suara.com - Pemerintah Indonesia saat ini tengah berdiri di atas titian rambut yang dibelah tujuh. Di satu sisi, ambisi besar program prioritas menuntut biaya raksasa. Di sisi lain, gejolak geopolitik dunia dan sorotan tajam lembaga pemeringkat internasional membuat ruang gerak fiskal semakin sempit.

Dua nahkoda ekonomi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kini harus berjibaku menjaga stabilitas saat "kas negara" mulai menunjukkan sinyal merah.

Tamparan Keras dari Fitch dan Moody’s

Kepercayaan pasar global mulai goyah. Fitch Ratings secara mengejutkan merevisi prospek peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Fitch menyatakan pihaknya mengkhawatirkan kapasitas fiskal Indonesia dalam jangka menengah.

"Ekspansi belanja yang agresif tanpa dibarengi dengan reformasi pendapatan yang signifikan dapat mengikis ketahanan ekonomi yang selama ini dijaga dengan susah payah," tulis Fitch Ratings

Senada dengan itu, Moody’s Investors Service menyoroti risiko struktural yang muncul dari perubahan arah kebijakan. Moody's menekankan bahwa risiko fiskal Indonesia kini berada pada titik balik.

"Ketergantungan pada utang luar negeri untuk membiayai program populis di tengah suku bunga global yang tinggi akan meningkatkan beban bunga yang sulit ditekan di masa depan." tulis Moody's Investors Service.

Dilema Purbaya: Makan Siang vs Disiplin Fiskal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kini menghadapi tantangan terberatnya dengan tetap menjaga disiplin fiskal di tengah implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program mercusuar Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka ini memang bertujuan mulia untuk kualitas SDM, namun angka biayanya membuat para investor "sesak napas".

Baca Juga: Mengenal Pertahanan Mosaik: Taktik Perang Iran yang Bikin AS dan Israel Boncos

Purbaya pun menjawab keraguan Fitch dan Moody’s, dirinya menegaskan "Kami tetap berada di koridor disiplin. Defisit 2026 kami kunci di angka 2,5% hingga 2,8%" katanya.

Menurutnya Indonesia tidak sedang berfoya-foya karena sedang melakukan investasi manusia. Efisiensi belanja non-prioritas akan dipangkas habis demi memastikan setiap rupiah yang dipinjam kembali menjadi produktivitas, bukan sekadar beban sisa.

Disisi lain APBN hingga akhir Februari 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp135,7 triliun atau setara 0,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Secara keseluruhan, pendapatan negara hingga akhir Februari tercatat sebesar Rp358 triliun atau 11,4 persen dari target APBN 2026 yang sebesar Rp3.153,6 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 12,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari total pendapatan tersebut, penerimaan perpajakan mencapai Rp290 triliun atau sekitar 10,8 persen dari target, dengan pertumbuhan 20,5 persen secara tahunan. Penerimaan ini terdiri dari pajak sebesar Rp245,1 triliun atau 10,4 persen dari target yang tumbuh 30,4 persen, serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp44,9 triliun atau 13,4 persen dari target, meskipun mengalami kontraksi 14,7 persen.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp68 triliun atau 14,8 persen dari target, namun mengalami penurunan sebesar 11,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Belanja Pemerintah Pusat Naik 63,7 Persen

Di sisi belanja, realisasi pengeluaran negara mencapai Rp493,8 triliun atau 12,8 persen dari pagu APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Nilai tersebut meningkat cukup tajam, yakni 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja pemerintah pusat menjadi komponen yang mengalami lonjakan signifikan dengan realisasi Rp345,1 triliun atau sekitar 11 persen dari target. Nilai ini meningkat hingga 63,7 persen secara tahunan. Didorong program prioritas seperti MBG hingga Koperasi Merah Putih.

Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir Februari mencapai Rp164,2 triliun atau sekitar 23,8 persen dari target pembiayaan APBN tahun ini yang sebesar Rp689,1 triliun.

Namun, kenyataannya kondisi ini membuat pembayaran bunga utang terus membengkak, dan pasar menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji efisiensi.

Minta Perubahan APBN 2026

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira bahkan meminta pemerintah untuk melakukan Perubahan APBN 2026. Dari catatan Celios dengan kondisi yang ada saat ini tambahan defisit APBN 2026 akan ada disekitar Rp 204 triliun dan dapat membuat proyeksi defisit APBN hingga akhir 2026 melebar menjadi sekitar Rp 866 triliun atau setara 3,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Untuk meredam tekanan fiskal, Bhima menyarankan pemerintah segera menyiapkan sejumlah langkah kebijakan. Salah satunya dengan melakukan perubahan APBN 2026 karena sejumlah asumsi makro dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi global saat ini.

“Kami minta pemerintah lakukan perubahan APBN 2026 karena semua asumsi makro tidak relevan alias meleset,” katanya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah melakukan realokasi anggaran dari beberapa program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi desa (kopdes), hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) guna menciptakan ruang fiskal yang lebih besar.

Bahlil dan Hantu Selat Hormuz

Jika Purbaya pening dengan urusan domestik, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dibuat "kalang kabut" oleh api yang menyala di Timur Tengah. Perang antara Iran Vs Amerika Serikat-Isarel di kawasan tersebut mengancam jalur logistik di Selat Hormuz, yang secara instan meroketkan harga minyak dunia.

Asumsi APBN 2026 hanya mematok harga minyak di angka US$70 per barel. Namun, awal Maret 2026 ini, harga telah menembus US$92 per barel pada Selasa (10/6/2026), bahkan pada kemarin harga minyak mentah tembus US$100 per barel. Sebagai net oil importer, Indonesia bak terkena hantaman ganda.

Bahlil Lahadalia, dengan gaya bicaranya yang lugas, menyatakan pasar energi sedang tidak waras. Situasi di Selat Hormuz adalah 'black swan' yang memaksa pemerintah menghitung ulang semuanya.

"Yang enggak bisa itu adalah memang ada terjadi kenaikan dan itu berdampak pada subsidi. Jadi sekarang kita lagi menghitung secara baik, dengan hati-hati," terang Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (5/3/2026).

Meski demikian, Bahlil mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. "Sekali lagi saya pastikan, sampai dengan hari raya ini Insyaallah enggak ada kenaikan harga BBM subsidi. Untuk subsidi," ujar Bahlil.

Defisit APBN Kian Melebar

Bhima sendiri mengatakan apabila harga minyak bertahan di atas US$100 per barel, beban belanja pemerintah terutama untuk subsidi energi diperkirakan meningkat signifikan.

Menurut Bhima, kenaikan harga minyak tersebut berpotensi menambah beban belanja negara hingga Rp309 triliun.

“APBN kalau minyak bertahan di atas US$100 per barel maka tambahan beban belanja pemerintah termasuk subsidi sebesar Rp309 triliun. Sementara defisitnya melebar jadi Rp 204 triliun,” ujar Bhima.

Indonesia saat ini sedang terjepit di antara dua beban yakni beban masa depan (Makan Bergizi Gratis) dan Beban Keadaan (Gejolak Minyak Dunia). Purbaya harus memastikan dompet negara tidak jebol, sementara Bahlil harus memastikan mesin ekonomi tetap berputar tanpa membakar APBN hingga hangus.

Jika disiplin fiskal 3% ditembus, kredibilitas internasional yang dibangun selama dua dekade bisa runtuh dalam sekejap.

Trinh Nguyen, ekonom Natixis Hong Kong, mengatakan Purbaya perlu bekerja lebih keras daripada Sri Mulyani untuk mendapatkan kepercayaan investor.

"Ada rasa nyaman besar terhadap kompetensi manajemen sebelumnya. Sekarang ada pertanyaan besar dan keraguan." kata Trinh mengutip Reuters.